- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Walikota Batam H Muhammad Rudi Halal Bi Halal Dengan Tokoh Masyarakat Sagulung

By On Mei 13, 2022

 

Wali Kota Batam Muhammad Rudi halal bi halal dengan para tokoh masyarakat Sagulung di Hotel OS Style, Jumat (13/5) malam. 

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Wali Kota Batam Muhammad Rudi halal bi halal dengan para tokoh masyarakat Sagulung di Hotel OS Style, Jumat (13/5) malam. Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina.

Perwakilan tokoh masyarakat yang juga Ketua LPM Sagulung Nofirman menyampaikan terimakasih atas kehadiran Rudi dan Marlin pada kegiatan tersebut. Menurutnya, silaturahmi ini menjadi momentum berdialog langsung dengan pemimpin di daerah ini.

"Jadi yang tak sempat silaturahmi pada lebaran kemarin, karena mungkin ada yang pulang kampung. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi malam ini," ucap dia.

Pada kesempatan ini, ia menyampaikan terimakasih kepada Rudi yang sejak awal memimpin Batam bersama wakilnya, Amsakar Achmad tak kenal lelah membangun Batam.

"Kita dapat lihat sendiri pembangunan infrastruktur. Pada ramadhan kemarin juga, saat safari rumah-rumah ibadah juga dibantu. Khusus Sagulung, pembangunannya semakin hari semakin baik," imbuhnya.

Kepada para tokoh masyarakat dan masyakarat pada umumnya, ia mengatakan hendaknya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin dapat diseiringkan dengan semangat kolaborasi dari masyarakat juga. "Mari jaga Batam dan Sagulung tetap kondusif. Demi terwujudnya kepentingan bersama," ajaknya.

Sementara itu Camat Sagulung Muhammad Hafiz yang berhalangan hadir pada kegiatan halal bi halal yang dilaksanakan, melalui pesan WhatsApp beliau menyampaikan ucapan terimakasih kepada Wali Kota Batam dan juga kepada Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Marlin Agustin.

"Terimakasih kepada bapak Wali Kota Batam dan ibu Wakil Gubernur Kepri serta Tokoh masyarakat Sagulung yang telah hadir dalam kegiatan halal bihalal ini. Semoga dengan semangat kebersamaan ini Kecamatan Sagulung akan jauh lebih maju," tulis Camat Sagulung Muhammad Hafiz melalui pesan.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku bahagia dapat bersua dengan masyarakat. Pada momen ini, ia mengawali dengan permohonan maaf kepada masyarakat jika selama dirinya memimpin ada kesalahan. Namun yang pasti segala yang ia lakukan tidak lain demi Batam yang lebih baik lagi ke depan.

"Apa yang saya lakukan tidak ada untuk kepentingan pribadi, namun untuk kepentingan kita semua. Demi Batam dan masyarakatnya yang saya cintai," ungkapnya.

Di sisa jabatannya sebagai walikota Batam periode kedua, ia mengajak masyarakat untuk bahu membahu meneruskan pembangunan. Bukan rahasia lagi, pembangunan kini intens dilakukan. Tak terkecuali di Sagulung. Sebagai contoh, pembangunan bundaran Tembesi dan Basecamp.

"Saya ingin Batam semakin indah dan sejahtera masyarakatnya,"pungkasnya.

Masyarakat Sagulung Sangat Mengapresiasi Kunjungan Gubernur Ansar Ahmad di Masjid Al-Ikhlas Sagulung Baru

By On Mei 13, 2022

 

Gubernur Kepri Ansar Ahmad (tengah) dengan didampingi Jungjung Mulia Hasibuan (kiri) Asmal (kanan) saat melakukan wawancara dengan wartawan usai sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Sagulung Baru, Batam.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Kunjungan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H Ansar Ahmad, SE, MM dan menjadi Khotib Jumat di Masjid Al-Ikhlas RT 03 RW 05, Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Batam pada hari Jumat (13/05/2022) mendapat apresiasi dari masyarakat Kecamatan Sagulung.

Salah satunya datang Moh. Zainal Arifin selaku Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS).

Usai melaksanakan sholat Jumat,  dengan didampingi Sekertaris SMS Jungjung Mulia Hasibuan, serta didampingi oleh penasehat SMS Parlaungan Siregar, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Alex Guspenaldi, Asmal, Ikshan, Ketua RW 04 Kelurahan Sei Binti Asbur Piliang, Zainal menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih terhadap Gubernur Ansar atas kunjungannya di Masjid Al-Ikhlas Sagulung Baru.

"Saya atas nama Solidaritas Masyarakat Sagulung pada intinya adalah, Solidaritas Masyarakat Sagulung sangat mengapresiasi kunjungan Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H Ansar Ahmad, SE, MM, ke wilayah Kota Batam. Seperti hari ini beliau menjadi Khotib di Masjid Al-Ikhlas Sei Binti, Kecamatan Sagulung," ucap Zainal Arifin.

Lanjutnya, "Terlepas dari semua persoalan, semu konten politik dan sebagainya, kita memang butuh beliau hadir di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar beliau tahu bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Beliau hadir di Masjid-masjid dengan memberikan infaq yang memang sangat membantu biaya operasional dari Masjid tersebut," kata Zainal Arifin.

Katanya Zainal lagi, "Dalam suasana Covid-19 yang baru hampir selesai ini, tentu kita semua tahu masyarakat berada dalam situasi keterbatasan ekonomi. Dengan kehadiran beliau untuk membantu, saya merasa Masjid sangat terbantu. Selain dari pada itu, Pak Ansar punya basic sebagai seorang Ustadz. Beliau punya pengetahuan tentang agama. Hal ini dapat kita lihat dari cara beliau berkhotbah, dari cara beliau membaca Alquran, kita paham bahwa beliau memang orang yang punya ilmu agama," ungkapnya.

Bahkan Zainal Arifin berharap kegiatan seperti ini lebih sering lagi dilakukan oleh Gubernur di Masjid-masjid yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

"Kita juga berharap hal seperti ini lebih sering dilakukan oleh Gubernur kita Bapak Ansar Ahmad. Dan kita selaku masyarakat tentu sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program Gubernur untuk hadir ditengah-tengah masyarakat," tutup Zainal Arifin.

Liputan: Lukman Simanjuntak

Editor: Hendrik Restu F


Gubernur Kepri H Ansar Ahmad Khotib Jumat di Masjid Al-Ikhlas Sagulung Baru, Batam

By On Mei 13, 2022

 

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H Ansar Ahmad, SE, MM, saat menjadi Khotib di Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Batam.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad, SE, MM beserta rombongan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas RT 03 RW 05 Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Batam pada hari Jumat (13/05/2022).

Selain dihadiri Gubernur beserta rombongan, sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Sei Binti ini juga tampak dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Sagulung. Diantaranya ada Parlaungan Siregar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Presnat, Asmal, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Alex Guspenaldi, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Batam Agus Sahrir, S.pd, Moh. Zainal Arifin selaku Ketua Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS) Jungjung Mulia Hasibuan, Iksan, Ketua RW 04 Kelurahan Sei Binti Asbur Piliang yang juga sekretaris Masjid Al-Ikhlas.

Gubernur Ansar Ahmad bersama jamaah Masjid Al-Ikhlas melakukan bincang-bincang usai sholat Jumat.

Usai sholat Jumat Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad kepada wartawan menyampaikan, bahwa mengunjungi Masjid-masjid yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sudah menjadi kegiatan rutin dari Gubernur Ansar Ahmad, untuk bersilaturahmi secara langsung dengan masyarakat.

"Hal ini sudah menjadi kegiatan rutin saya untuk berkeliling bertemu masyarakat dan berisilaturahim sambil menyampaikan khutbah, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, supaya dalam situasi apapun kita mendorong masyarakat untuk tetap optimisme, menjaga kebersamaan, toleransi dan moderasi agama dengan saling hormat-menghormati," ucap Gubernur Ansar.

Lanjut Gubernur Ansar, "Ini juga bagian dari dakwah, sedangkan dakwah itu 'kan ibadah yang menjadi investasi amal kita umat Islam. Kalau semua melakukan hal yang sama, apapun profesi kita saya kira itu kontribusi amal yang luar biasa, kita juga berdoa semoga ke depan semakin baik," tutur Gubernur.

Tidak hanya itu, pada kesempatan yang sama Gubernur Ansar juga sempat menyinggung pertumbuhan ekonomi di Kepri yang semakin membaik pasca pandemi Covid-19. Beliau menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai usaha dan recovery ekonomi setelah pandemi Covid-19.

"Pesan saya kepada masyarakat terus jaga kebersamaan. Kita sekarang sedang melakukan berbagai usaha dan recovery ekonomi setelah pandemi Covid-19. Sekarang aktivitas ekonomi kita sudah mulai menggeliat. Pertumbuhan ekonomi kita juga di triwulan satu tahun lalu masih minus 1,08. Sementara sekarang sudah plus 2,8. Kemudian kegiatan Parawisata kita juga sudah mulai kita buka, maka manfaatkanlah ini semaksimal mungkin oleh masyarakat," ungkap Gubernur.

Tidak hanya itu, kedatangan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Masjid Al-Ikhlas Sei Binti ini juga membawa berkah tersendiri bagi jamaah di sana. 

Dimana Gubernur Ansar berkesempatan memberikan bantuan berupa infaq dengan dana pribadi Gubernur Ansar terhadap jamaah Masjid Al-Ikhlas Sei Binti.

Atas kehadiran Gubernur Ansar di Masjid Al-Ikhlas Sei Binti sekaligus menjadi Khotib pada sholat Jumat, Jungjung Mulia Hasibuan selaku perwakilan masyarakat dan juga perwakilan jamaah Masjid Al-Ikhlas, mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur Ansar.

"Kami sangat berterimakasih atas kedatangan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Masjid Al-Ikhlas Kavling Sagulung Baru. Kehadiran Gubernur ini dengan tanpa disengaja dan mungkin sudah menjadi keberkahan bagi jamaah di Masjid Al-Ikhlas. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terimakasih kepada bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau," ucap Jungjung Mulia Hasibuan.


Liputan: Lukman Simanjuntak

Editor: Hendrik Restu F 

Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VII DPR RI

By On Mei 13, 2022

 

Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VII DPR RI

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menyambut langsung rombongan Komisi VII DPR RI di Balairung Sari BP Batam, pada Rabu (11/5/2022).

Lawatan ini dilaksanakan bersempena dengan DPR RI yang telah memasuki Masa Reses Persidangan VI Tahun Sidang 2021-2022.

Secara khusus, Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi, serta Industri ini membahas mengenai pertambangan pasir laut di Provinsi Kepulauan Riau.

Hadir dalam kegiatan, Direktur Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sugeng Mujianto; Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina; Bupati Karimun, Aunur Rafiq; Bupati Lingga, M. Nizar; Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan; Wakil Walikota Tanjung Pinang, Endang Abdullah; Asosiasi Pengusaha Pasir Laut Nasional; Asosiasi Pengusaha Air Laut; serta unsur kepala daerah lainnya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pada prinsipnya, BP Batam akan mendukung kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Namun, Muhammad Rudi menegaskan bahwa perlunya mendalami lebih lanjut sektor lingkungan sebagai dampak dari pertambangan pasir laut tersebut.

“Jangan sampai masyarakat kita yang bermata pencaharian sebagai nelayan aktivitasnya terganggu akibat kegiatan pertambangan ini. Itu yang harus kita hindari,” kata Muhammad Rudi.

Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut menjadi pertimbangan banyak pihak dan melahirkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan pertambangan pasir laut berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi dan membantu pembangunan daerah, karena berpotensi untuk menambah pendapatan negara.

Meski demikian, maksimalisasi dari pertambangan pasir laut harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

“Pelaku usaha harus mengacu pada perizinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Eddy.

Menurut Eddy, harmonisasi antar perizinan harus dilaksanakan dengan baik, termasuk perihal koordinasi dengan para kepala daerah.

“Meski peraturan ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksana di lapangan harus sepengetahuan kepala daerah setempat,” tegas Eddy.

Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat dalam dua dekade terakhir. 

Oleh karena ekspor pasir laut bernilai ekonomi tinggi, Eddy menegaskan perlu adanya pengaturan lebih lanjut, baik dari sisi perizinan ekspor dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atas lokasi pertambangan yang dipilih.

“Hasil pertemuan ini akan menjadi PR untuk Komisi VII DPR RI agar dilanjutkan dalam rapat gabungan antara Kementerian ESDM, KKP dan Kementerian Perhubungan, setelah masa reses ini selesai,” tutup Eddy.(*)

Rakor Perlindungan Anak Sebagai Bahan Revisi Kebijakan

By On Mei 12, 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara memimpin Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengawasan, Koordinasi dan Evaluasi terkait upaya Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepri.

DOMPAK, SOROTTUNTAS.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara memimpin Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengawasan, Koordinasi dan Evaluasi terkait upaya Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepri di Rupatama Lantai 4, Kantor Gubernur, Dompak, Kamis (12/5). Rakor ini digesa oleh Pemprov Kepri dalam rangka memberikan gambaran gerak, langkah dan upaya bagaimana memberikan perlindungan khususnya kepada anak-anak.

"Anak-anak adalah generasi masa depan yang perlu kita bina dan didik untuk menjadi bagian penerus kita. Untuk itu perlindungan terhadap kekerasan kepada anak harus diupayakan semaksimal mungkin " kata Sekda Adi. 

Sekda Adi mengibaratkan, jika membangun jembatan, kemudian jembatan itu miring, akan mudah membongkar dan membangunnya kembali meskipun besar biayanya. Namun kalau mendidik anak-anak sekali salah sampai seumur hidup sulit untuk diperbaiki lagi.

"Untuk itu bersama-sama kita perlu menjaga bagaimana generasi muda kedepannya menjadi baik. Diawali dengan kasih sayang yang cukup dari keluarganya dan tidak menimbulkan sifat kekerasan pada anak-anak,"imbuh Sekda Adi

Selanjutnya, Sekda mengatakan banyak aspek yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah yang sering terjadi saat ini, yaitu pengaruh yang diperoleh dari media sosial.

Kemudian salah satu aspek yang juga menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu masalah ekonomi dan keretakan rumah tangga sehingga anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

"Padahal kalau kita hayati fitrohnya anak itu buah dari kasih sayang, jadi intinya adalah kasih sayang terlebih dahulu," tutur Sekda Adi. 

Terakhir, Sekda Adi menyampaikan bahwa Pemprov Kepri sudah melakukan beberapa upaya dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui OPD yang terkait berupa sosialisasi.

"Jadi Pemprov Kepri maupun Pemkab / Pemko seluruh Kepri bersama-sama telah menangani perihal perlindungan anak dengan memberikan bimbingan-bimbingan kepada orang tua melalui sosialisasi," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner KPAI Putu Elvina memaparkan maksud dilakukan evaluasi perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang SPPA di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Serta mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan program-program pencegahan terutama program penurunan angka kekerasan terhadap anak dan memperoleh masukan untuk perubahan Undang-undang SPPA bila nanti Pemerintah ingin melakukan perubahan Undang-undang tersebut.

"Ini untuk menindaklanjuti hasil PA dan SPPA dengan membuat kebijakan, perencanaan SPPA yang didukung dengan sumber daya manusia, sarana prasarana untuk meningkatkan layanan terhadap anak berhadapan dengan hukum," kata Putu Elvina.

Pemko Batam Terima Kunjungan Perwakilan Kedutaan AS

By On Mei 12, 2022

Setdako Batam, Yusfa Hendri, menerima kunjungan perwakilan kedutaan Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022).

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Asisten Pemerintahan Setdako Batam, Yusfa Hendri, menerima kunjungan perwakilan kedutaan Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022).

Turut mendampingi, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Azril Apriansyah, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam.

Hadir Sekretaris kedua Kedubes Amerika Serikat, Abbey Jorstad Canata  AS dan Nick Austin Enviromental Kedubes serta Hans Sukamto Konsulat AS di Medan.

"Kedatangan pihak kedubes AS menindak lanjuti kunjungan Dubes AS beberapa waktu lalu ke Batam. Kami sudah menjelaskan tentang peluang investasi Batam," kata Yusfa.

Dalam pertemuan itu, Yusfa menyampaikan peluang-peluang investasi di Batam di bidang industri, pariwisata, perdagangan,  dan transhipment, termasuk pengembangan KEK Aero Technic, Nongsa Digital Park, dan rencana KEK Kesehatan, termasuk peluang pengembangan energi terbarukan (Solar Panel energy).

"Hasil pertemuan itu, direncanakan akan difollow up dengan membawa delegasi bisnis ke Batam pada Oktober mendatang," ungkapnya.

Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia Sung Y. Kim sudah mengunjungi Batam Selasa (29/3/2022).

Maksimalkan Target Kinerja, BP Batam Gelar FGD Penyusunan LAKIP

By On Mei 12, 2022

 

Badan Pengusahaan Batam melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” pada Kamis (12/5/2022).

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” pada Kamis (12/5/2022). 

Kegiatan yang dihelat di Conference Room IT Center BP Batam ini dihadiri oleh 50 orang perwakilan pegawai di masing-masing unit kerja di lingkungan BP Batam. 

Penyusunan LAKIP bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi, serta merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip Good Governance pada instansi. 

FGD ini dibuka oleh Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto. 

Dalam sambutannya, Enoh mengatakan penyusunan LAKIP menjadi bentuk kepatuhan BP Batam atas ketentuan perundang-undangan. 

Selain itu, penyusunan LAKIP ini menjadi sarana umpan balik untuk pimpinan internal BP Batam atas target yang sudah dan belum dicapai. 

“LAKIP menjadi acuan pimpinan untuk mengurai dan merumuskan kebijakan untuk memenuhi target-target kinerja yang belum tercapai,” kata Enoh. 

Ia berharap peserta FGD dapat memaksimalkan momentum ini untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi dalam pelaksanaan LAKIP di lingkungan BP Batam. 

Moderator FGD sekaligus Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja BP Batam, Endry Abzan juga mendorong para peserta agar mampu memahami konsep penyusunan LAKIP. 

Menurut Endry, pemahaman yang baik akan melahirkan LAKIP yang tersusun secara efektif dan efisien. 

“LAKIP ini bersifat mandatori. Dan setiap tahun BP Batam melaporkan ke Kementerian PAN-RB. Sehingga harus dikemas dalam laporan kinerja yang baik,” jelas Endry. 

Untuk membantu peserta menyusun LAKIP, FGD ini menghadirkan dua narasumber. 

Pertama, Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Agusdin Muttakim. 

Agusdin mempresentasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. 

Kedua, Pengelola Akuntabilitas Kementerian PANRB, Rheza Yustian Dwi Cahya Agustin, yang membahas Tata Cara Reviu LKJIP. 

FGD penyusunan LAKIP ini sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk mewujudkan target kinerja utama BP Batam, yaitu meningkatkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kota Batam. 


Tak Kunjung Terima Sertifikat, Warga Perumahan RCP Mengadu Ke DPRD Batam

By On Mei 12, 2022

DPRD Kota Batam menggelar rapat lanjutan mengenai permasalahan sertifikat rumah warga di Perumahan Rowdeska Citra Permai.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - DPRD Kota Batam menggelar rapat lanjutan mengenai permasalahan sertifikat rumah warga di Perumahan Rowdeska Citra Permai (RCP), RT 009 RW 04, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Safari Ramadhan, didampingi sejumlah anggota Komisi I, dan dihadiri Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Batam, Makmur; Ombudsman Kepri, Lurah, Camat, serta perwakilan Warga, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Batam, Kamis (12/05/2022).

Perwakilan warga yang hadir, mengeluh karena sertifikat rumah yang tak kunjung mereka terima dari pemilik tanah yaitu PT Ratu Baja Indah (RBI) dan pengembang (developer) dari PT Dafindo.

Ketua RT 009, Zulkarnain, mengatakan, pemilik sah dari lahan tersebut adalah PT RBI, bekerja sama dengan pihak pengembang dari PT Dafindo untuk membangun 80 unit rumah di perumahan RCP tersebut.

Setelah selesai dibangun, PT RBI memberikan kuasa kepada PT Dafindo untuk menjual rumah tersebut. 70 unit rumah dijual oleh PT Dafindo dan 10 sisanya di jual oleh PT RBI. Namun saat hendak melunasi rumahnya, PT Dafindo menghilangkan jejak.

“Saya membeli tahun 2006 dan awalnya lancar diarahkan sama PT Dafindo. Dan tahun 2008 akhir saat mau pelunasan, tiba-tiba saat saya ke kantor PT Dafindo sudah tidak ada lagi dan di depan pintu itu ada DPO dari kepolisian dan saya tidak tau masalahnya kenapa PT Dafindo kabur,” terangnya.

Lanjutnya, pada tahun 2010 ke atas, PT RBI datang dan meminta mereka, untuk mengumpulkan dokumen yang sudah ada dengan janji akan menyelesaikan sertifikat perumahan tersebut.

Mendengar hal itu, warga merasa senang dan bersedia memberikan dokumen yang dimaksud. Namun, setelah dokumen diberikan, PT RBI menaikkan harga dari yang dulu hanya Rp. 36 juta per unit, menjadi Rp. 150-200 juta per unit.

“Meskipun begitu, kami menyetujui dengan syarat harus ada bukti hitam di atas putih atas kenaikan harga tersebut. Tapi sampai sekarang belum juga diberikan,” tuturnya.

Warga yang lain mengatakan, dari total 80 unit rumah, 31 warga sudah melunasi rumah mereka. Namun, belum juga diberikan sertifikat.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ombudsman, Muliadi menawarkan solusi kepada warga, dengan melakukan pendekatan secara perdata, lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun lewat lembaga peradilan.

“Kami hanya bisa memberikan pandangan. Namun ada juga fungsi ganda saat ada lembaga pelayanan publik yang maladministrasi boleh dilaporkan agar kami mengeluarkan produk laporan akhir sebagai rekomendasi,” tuturnya.

Sementara itu, Safari mengatakan akan datang terlebih dahulu mendatangi perumahan warga, untuk mendengar secara jelas keluhan warga untuk kemudian dicarikan solusinya.

Selanjutnya, Ketua Komisi I, Lik Khai, menyarankan agar rapat tersebut dijadwalkan kembali karena pihak perusahaan PT RBI maupun pengembang PT Dafindo tidak datang dalam agenda rapat tersebut.

“Tadi saya ditelpon langsung sama PT RBI dan mengaku baru mendapat undangan kami tadi pagi, jadi beliau tidak sempat. Saya sarankan biar semuanya jelas, kita akan jadwalkan kembali,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPN Batam, Makmur membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan sertifikat untuk 80 warga di Perumahan tersebut atas nama PT RBI.

Di samping itu, dirinya juga meminta daftar nama dari ke-31 warga yang sudah lunas untuk kemudian ditindaklanjuti.

“Yang 31 itu akan kita selesaikan kalau berkas lengkap dan sudah didaftar, saya harap warga itu cepat lengkapi AJB (Akta Jual Beli), IPH (Izin Perolehan Hak), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah) kita layani 7 hari selesai,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan kepada warga yang hendak membeli rumah, untuk tidak melakukan transaksi dengan kwitansi saja. Namun, menggunakan surat Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB).

“Saya juga mengingatkan warga yang mau membeli rumah dari developer, agar mencermati terlebih dulu perjanjian yang diberikan untuk mengurangi resiko yang merugikan konsumen,” tuturnya.

Lakukan Pemeliharaan Rutin PLTU Tanjung Kasam, PT PLN Batam Maksimalkan Pembangkit Yang Ada

By On Mei 11, 2022

Untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Batam dan Bintan bright PLN Batam terus menjaga unit-unit pembangkit agar beroperasi dengan baik. 

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Batam dan Bintan bright PLN Batam terus menjaga unit-unit pembangkit agar beroperasi dengan baik. 

Salah satunya dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap unit-unit pembangkit secara rutin, dimana unit yang jatuh tempo untuk segera dilakukan pemeliharaan adalah satu unit Mesin Pembangkit Tenaga Uap (PLTU Tanjung Kasam) dengan kapasitas 1x55 MW.  

“Ini merupakan pemeliharaan rutin (minor inspection) yang di lakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali per unit, agar mesin pembangkit tersebut dapat bekerja optimal. Pemeliharaan PLTU Tanjung Kasam tersebut dijadwalkan berlangsung kurang lebih 12 hari mulai tanggal 08 sampai dengan 19 Mei 2022. Dan kami berusaha mempercepat waktu pemeliharaan PLTU agar kurang dari 12 hari  agar cadangan daya tetap terjaga dan mencukupi”, jelas Bukti Panggabean Vice President of Public Relations PT PLN Batam.

Kami sampaikan dengan pemeliharaan ini diupayakan tidak mengganggu stabilitas sistem kelistrikan dalam artian tidak berdampak kepada pelanggan, dengan beberapa catatan konsumsi pemakaian energi listrik masyarakat tidak mengalami kenaikan, kondisi cuaca tidak panas. Sehingga dengan kondisi seperti kondisi kelistrikan masih cukup walaupun cadangan daya sangat kecil dan sebaliknya apabila terjadi pemadaman hal tersebut dipicu dengan adanya kenaikan beban disistem ketenagalistrikan Batam-Bintan.

Untuk mendapatkan informasi Pelanggan dapat memperoleh melalui contact centre PT PLN Batam 123 dari telepon rumah atau 0778-123 dari handphone dan dapat juga dilihat pada website www.plnbatam.com pada menu informasi pemadaman atau media sosial PT PLN Batam. 

Untuk mengurangi dampak terjadinya pemadaman, PT PLN Batam menghimbau para pelanggan dapat melakukan penghematan penggunaan tenaga listrik selama dilakukannya pemeliharaan, misalnya dengan mematikan lampu, dan alat-alat elektronik apabila tidak dipergunakan.

DPRD Batam Gelar Rapat Pansus Pembahasan LKPJ Wali Kota Batam Tahun Anggaran 2021

By On Mei 10, 2022

Aman S.pd, anggota DPRD Kota Batam.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam menggelar rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Batam Tahun Anggaran 202 di ruang utama Gedung DPRD Kota Batam, Selasa 10 Mei 2022.

Rapat Pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Aman dan didampingi oleh Wakil Ketua II, selaku Penanggungjawab Pansus ,Muhammad Yunus Muda, SE bersama Muhammad Mustofa,  SH, M.H, dan Rahmad sebagai anggota Pansus.

Dalam acara rapat Pansus tampak hadir Inspektur Daerah Kota Batam atau yang mewakili, Kepala Bapelitbangda Kota Batam atau yang mewakili, dan Kepala BPKAD Kota Batam.

Dalam rapat tersebut Aman mengatakan, pihaknya menargetkan pembahasan Pansus LKPJ paling lambat pada tanggal 13 Mei 2022 dan hasil pembahasan akan disampaikan pada rapat paripurna.

“Rapat ini merupakan rapat koordinasi sebelum akhir penyampaian catatan strategis ataupun rekomendasi DPRD Kota Batam yang akan disampaikan pada rapat paripurna tanggal 13 Mei 2022 mendatang,” kata Aman kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat Pansus tersebut.

Ia mengharapkan hasil evaluasi rapat Pansus ini bisa mendorong dan juga perbaikan serta meningkatkan kinerja Pemko Batam pada tahun yang akan datang.

“Nanti kita akan menyampaikan laporan di rapat paripurna, tentunya kami akan melakukan pembahasan lebih awal dan juga melakukan koordinasi lebih awal dengan Tim  Pemko Batam sebagai leading sector LKPJ ini, yaitu dari Bapelitbangda Kota Batam kemudian BPKAD dan juga inspektorat,” kata Aman.

Kemudian Aman menjelaskan,  diawal pihaknya akan menyusun menyamakan persepsi terkait dengan RPJMD yang dijadikan menjadi alat ukur untuk pencapaian terhadap target-target yang telah dimuat di RPJMD.

“Karena pada tahun 2021 itu, Kota Batam mempunyai 2 RPJMD, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 itu sebagai masa transsisi pada waktu itu pak Walikota dan Wakil Walikota Batam berakhir masa jabatanya dan kemudian terpilih kembali di tahun itu,” katanya.

Kedua RPJMD tersebut yakni RPJMD tahun 2016 sampai dengan 2021 kemudian RPJMD 2021 sampai dengan 2026.

“RPJMD tahun 2021-2026 disahkan menjadi Perda pada tanggal 16 Desember 2021, maka sebagai alat ukur secara mayoritas kita masih memakai RPJMD 2016-2021,” jelas Aman.

Sebagai alat ukur RPJMD tersebut pihaknya akan melihat antara target yang sudah ada di RPJMD tersebut dengan hasil pencapaian yang disampaikan oleh OPD. Hasil yang disampaikan oleh OPD ada beberapa yang tidak tercapai dan sebagian ada yang sudah tercapai.

Ia mengharapkan agar realisasi pencapaian tersebut maksimal, karena hal tersebut menjadi penentu keberhasilan Walikota Batam dalam melaksanakan kinerjanya pada Tahun Anggaran 2021.

“Tetapi ternyata masih banyak yang tidak maksimal dari posisi kinerjanya dengan alasan pada tahun 2021 masa Covid-19,  sehingga banyak anggaran yang direfocusing menyebabkan banyak OPD yang tidak bisa melaksanakan kegiatan secara maksimal,” katanya.

Ia mengharapkan masa Covid-19 dan banyaknya anggaran yang direfocusing dijadikan OPD menjadi alasan kinerjanya tidak mencapai target, sebab banyak juga OPD yang melampaui target dari yang telah ditetapkan.

Ia menyebut, dalam rapat pembahasan tersebut banyak ditemukan penyajian data yang tidak valid dan realisasi yang dicapai juga tidak valid. (*)

Pansus LKPJ 2021 DPRD Batam Tunda Rapat Bersama Diskominfo Batam

By On Mei 10, 2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, menunda rapat Panitia Khusus (Pansus) mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, menunda rapat Panitia Khusus (Pansus) mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari ini, Selasa (10/05/2022).

Dalam agenda rapat yang diterima, rapat tersebut rencananya membahas LKPJ akhir tahun 2021 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Batam.

Rapat tersebut dijadwalkan akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 10.00 WIB, rapat belum dapat dimulai, karena banyak anggota Pansus yang berhalangan hadir. Sementara pihak Diskominfo Batam terlihat sudah memenuhi ruang rapat.

Melihat kondisi tersebut, salah satu anggota Pansus, Muhammad Yunus Muda, dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), mengambil alih rapat tersebut dan memutuskan untuk menjadwalkan kembali.

“Karena memang ini masih suasana lebaran, jadi sekali lagi saya ucapkan terimakasih. Sebelumnya kami minta maaf, karena kawan-kawan masih sebagian keluar, maaf karena sudah lama menunggu dan kami mempersilahkan teman teman untuk kembali ke kantor, untuk melanjutkan aktivitas,” ucap Yunus Muda menutup rapat.

Yunus menyebutkan, rapat tersebut akan dijadwalkan kembali untuk pembahasan final bersama Diskominfo Batam.

“Saya mewakili pansus mengambil alih saja, daripada orang menunggu lama disini. Tentu nanti pansus akan menyusun jadwal karena ini mau difinalkan,” tutupnya. (*)

TVRI Bagikan STB Untuk Masyarakat Natuna

By On Mei 10, 2022

Perluasan jangkauan siaran televisi digital terus dilakukan pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI untuk menjangkau pelosok-pelosok daerah di Indonesia termasuk Kepri. 

KEPRI, SOROTTUNTAS.COM - Perluasan jangkauan siaran televisi digital terus dilakukan pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI untuk menjangkau pelosok-pelosok daerah di Indonesia termasuk Kepri. Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam provinsi tahap pertama yang memulai Analog Switch Off (ASO) atau dimatikannya siaran televisi analog sejak 30 April 2022. 

Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno bersama anggota DPR-RI Komisi I Sturman Panjaitan mengunjungi langsung Kabupaten Natuna pada Senin (09/05) untuk menyerahkan bantuan Set top box (STB) kepada masyarakat Natuna. Iman dan Sturman disambut langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri Aludin Andi dan Kepala Bidang Komunikasi dan Kehumasan Diskominfo Kepri James Simon Pattikawa. 

"Kami diberikan tugas dari pemerintah untuk memastikan khusus daerah-daerah terluar seperti Natuna di Kepri siaran televisi digital dapat dinikmati masyarakat," kata Iman Brotoseno. 

TVRI berpartisipasi secara mandiri untuk memberikan bantuan STB secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Natuna. Pada tahap awal ini dibagikan sebanyak 100 unit STB untuk masyarakat Natuna. 

"Kita masih butuh data yang lebih spesifik yang berhak menerima STB ini, karena ada kriteria khususnya," ujar Iman Brotoseno. 

Kriteria khusus yang dimaksud Iman Brotoseno adalah keluarga tidak mampu yang terdata dalam DTKS dan telah memiliki televisi di rumah. 

Iman mengungkapkan TVRI memiliki 361 lokasi pemancar di seluruh Indonesia. Hal inilah yang membuat TVRI menjadi stasiun televisi yang mempunyai jangkauan terluas di Indonesia yang mampu menembus pulau-pulau terluar dan terdepan. 

Mengenai televisi digital, Iman menjelaskan jika kelebihan tv digital dibandingkan tv analog adalah kualitas gambarnya yang jauh lebih jernih dan bersih. Terlebih lagi tv digital bisa dinikmati secara gratis hanya dengan STB. 

"Tadi kita sudah simulasikan di rumah warga dan hasilnya sangat bagus sekali tidak perlu antena lagi, karena kita punya pemancar disini," katanya. 

Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengapresiasi kehadiran TVRI di Natuna. Menurutnya TVRI bisa menjadi penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat Natuna untuk Indonesia maupun negara luar. 

Kehadiran TVRI akan semakin melengkapi pembangunan di Kabupaten Natuna. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Natuna telah memprioritaskan berbagai pembangunan diantaranya pembangunan jalan dan penambahan lampu jalan. 

"Dari APBD Natuna sudah memprioritaskan beberapa pembangunan untuk membedakan jalan antara ibukota kabupaten dengan kecamatan, untuk penambahan lampu jalan juga kita gunakan CSR dari Bank Riau Kepri," katanya.

Halal Bihalal Usai Cuti Bersama, Rudi Pastikan Seluruh Layanan Pemko Kembali Normal

By On Mei 09, 2022

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memimpin apel gabungan seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM  - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memimpin apel gabungan seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam. Usai libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Usai apel gabungan tersebut, Rudi bersama Wakil Wali Kota  Batam, Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid dan seluruh OPD Pemko Bata menggelar halal bihalal bersama pegawai.

Rudi mengatakan halal bihalal dilakukan tentunya sebagai momentum untuk saling memaafkan jika selama bekerja membangun Kota Batam. Pihaknya juga mengajak kepada para pegawai untuk kembali bekerja melayani masyarakat.

Sebagai pimpinan, Rudi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pegawa di lingkungan Pemko Batam. Jika menurutnya selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pegawainya.

"Alhamdulillah hari ini seluruh pegawai atau PNS di lingkungan Pemko Batam masuk kembali," kata Rudi, Senin (9/5/2022).

Meskipun ada Surat Edaran (SE) dari Kementerian PANRB terkait diizinkannya ASN untuk work from home (WFH) seminggu ke depan, hal itu tidak dilakukan Pemko Batam. 

"Kota Batam tidak dilakukan WFH karena kita satu pulau yang terpisah dengan daratan seperti di Jawa," kata Rudi.

Karena itu dipastikannya seluruh layanan di Pemko Batam saat ini kembali normal seperti biasa. Karena itu dirinya juga berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menambah libur usai Hari Raya Idul Fitri.

Kemudian, bagi pegawai yang tidak hadir di hari pertama Rudi juga mengatakan akan diserahkan kepada setiap OPD masing-masing. Terkait sanksi tentunya akan mengacu pada aturan yang ada.

''Yang hari ini tidak masuk nanti OPD masing-masing, sanksi pasti ada sebagai mana aturan yang berlaku," katanya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Rudi juga mengajak seluruh ASN Pemko Batam untuk terus mendukung penuh rencana proyek besar yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Di antaranya seperti pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, peningkatan infrastruktur jalan, Pelabuhan Batuampar dan juga pengembangan Kawasan Ekonomi Khususus (KEK) Kesehatan.

Usai Libur Lebaran Hampir Dua Pekan Kantor Camat Sagulung di Serbu Warga

By On Mei 09, 2022

 

Hari kerja pertama usai libur panjang lebaran, kantor camat Sagulung ramai dikunjungi warga.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Usai libur lebaran hampir dua pekan,  kantor camat Sagulung banyak didatangi warga. Terlihat ada puluhan warga yang memadati ruang pelayanan kantor camat Sagulung pada hari Senin (09/05/2022).

Diantara puluhan warga terdapat warga yang sedang melakukan pengurusan Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning), pengurusan KTP/KK, pengurusan Akte lahir, Akte nikah dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut Camat Sagulung Muhammad Hafiz, S.STP, MH mengatakan, bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi terutama di hari Senin. Apalagi setelah libur panjang lebaran seperti saat ini.

"Hal ini bisa jadi pak karena sudah lama tidak ada pelayanan sehabis libur panjang lebaran," terang Camat Sagulung Muhammad Hafiz, S.STP, MH.

Terkait ramainya warga yang melakukan pengurusan administrasi di kantor camat Sagulung, Muhammad Hafiz mengatakan, mudah-mudahan selepas istirahat siang, kondisi pelayanan di kantor camat Sagulung sudah kembali normal.

"Sejauh ini kita ikut aturan yg berlaku, kantor tetap buka hingga pukul 15.30 WIB. Mudah-mudahan selepas siang nanti pelayanan sudah kembali normal," terang Camat Sagulung Muhammad Hafiz kepada wartawan.

Liputan: Lukman Simanjuntak

Editor: Hendrik Restu F


Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Hibah untuk Rumah Ibadah di Tambelan

By On Mei 09, 2022

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyerahkan bantuan dana hibah rumah ibadah untuk kecamatan Tambelan.

KEPRI, SOROTTUNTAS.COM - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyerahkan bantuan dana hibah rumah ibadah untuk kecamatan Tambelan, Sabtu, (07/05).  Pemberian bantuan dana hibah untuk rumah ibadah ini menjadi agenda tetap Gubernur Ansar dalam setiap lawatannya ke pulau-pulau di Kepri. 

Sedikitnya ada lima masjid dan satu mushalla di Kecamatan Tambelan yang menerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun ini. Kelima masjid yang menerima bantuan dana hibah tersebut adalah Masjid Al-Furqon Desa Pulau Pinang, Masjid Al-Hidayah Desa Mentebung, Masjid Darussalam Pulau Pengikik, Masjid Jami' Dakwatul Islamiah Desa Kukup, Masjid Nurul Bahari Pulau Pejantan, Masjid Raya Baitul Rahmat Desa Batu Lepuk, dan Surau Al-Soleh Desa Hilir. Adapun nilai bantuan dana hibah yang diberikan kepada masjid dan Surau tersebut berjumlah Rp46 juta untuk masing-masing masjid dan Surau. 

Gubernur Ansar mengatakan keberadaan masjid di pulau-pulau terpencil di Kepri harus diperhatikan, sebab masjid dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus pusat pengembangan keimanan dan ketaqwaan masyarakat pulau. 

"Tahun ini kita sudah banyak memberikan bantuan untuk perbaikan rumah ibadah, dana tersebut harus digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan renovasi masjid supaya masyarakat bisa beribadah dengan nyaman," kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar pun menyinggung soal penerangan masjid raya Tambelan Baitul Rahmat yang menurutnya masih sangat minim. Dirinya yang setibanya di Tambelan langsung menunaikan solat magrib di Masjid Baitul Rahmat merasa penerangan malam hari di dalam masjid yang remang-remang akan membuat jamaah tidak bisa sholat dengan khusyuk. 

"Masjid walaupun di malam hari harus terasa seperti siang hari dengan penerangan yang melimpah, kasian anak-anak yang mengaji akan cepat rabun matanya kalau masjidnya redup seperti ini," kata Gubernur Ansar. 

Selanjutnya Gubernur Ansar menjelaskan tentang program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengirim 50 ustad ke berbagai pulau-pulau terpencil di Kepri. Kecamatan Tambelan sendiri ada tiga ustad yang dikirim Pemprov Kepri untuk memberikan tausiyah ataupun menjaga keimanan masyarakat Tambelan. 

Disebarnya para ustad ke pulau-pulau terpencil ini menurut Gubernur Ansar dapat membantu masyarakat di pulau mendapatkan ilmu agama sehingga mereka terus mendapatkan penghidupan yang baik secara batiniah. 

Salah seorang tokoh masyarakat Tambelan, Hidayat, mengungkapkan perhatian Gubernur Ansar terhadap masjid di Kecamatan Tambelan telah dilakukannya sejak masih menjabat sebagai Bupati Bintan. Salah satu perhatian Gubernur Ansar adalah renovasi masjid Jami Da'watul Islamiyyah yang sangat dirasakan manfaatnya. 

"Kami hanya bisa berterima kasih atas perhatian bapak Gubernur terhadap masjid di Tambelan ini, perhatian beliau tidak pernah berkurang dari semenjak jadi Bupati Bintan," kata Hidayat. 

Tidak hanya bantuan dana hibah rumah ibadah, pada kesempatan tersebut juga diberikan peralatan Kube kepada sepuluh Kube di Kecamatan Tambelan. Diberikan juga bantuan operasional LKS untuk panti asuhan Jannatul Naim.

Pulang Melayat Orang Tua Jumpai Anak Sudah Jadi Mayat

By On Mei 08, 2022

 

Mobil Ambulans membawa jenazah almarhum ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi.
BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Warga Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dikejutkan dengan ditemukannya mayat seorang gadis (23) tahun tergantung di seutas tali berwarna kuning, di ruang tamu rumahnya dengan kondisi tidak bernyawa, pada hari Minggu (08/05/2022) sore sekitar pukul 17.30 WIB.

Berdasarkan keterangan orang tua almarhum kepada tim identifikasi Kepolisian, sesaat mereka tiba di rumah sepulang dari melayat dari Batu Batam, mereka mendapati rumah dalam keadaan pintu terkunci.

Orang tua almarhum sempat menggedor-gedor pintu rumah namun tidak mendapat jawaban.

Selanjutnya Ayah almarhum mencoba berkeliling rumah dan mendapati jendela bagian belakang rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci.

Mendapati keadaan jendela tidak terkunci dari dalam, Ayah almarhum mencoba masuk lewat jendela. 

Namun alangkah kagetnya dimana setibanya di ruang tamu, Ayah almarhum mendapati putrinya sudah dalam keadaan tergantung di seutas tali.

Dengan kondisi tersebut Ayah almarhum mengaku langsung berlari keluar rumah sambil berteriak ketakutan, yang akhirnya memancing perhatian para tetangga.

"Sepulang melayat dari Batu Batam kami menemui rumah dalam keadaan terkunci. Setelah kami gedor-gedor dan tidak mendapat sahutan dari dalam, saya mencoba berkeliling rumah dan mendapati jendela bagian belakang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci," jelas Ayah almarhum.

Lanjut Ayah almarhum, "Selanjutnya saya mencoba masuk lewat jendela belakang, setibanya di ruang tamu saya sangat terkejut dan shock melihat putri saya sudah dalam keadaan tergantung dengan kondisi tidak bergerak. Melihat kondisi itu saya langsung berteriak dan lari ke luar rumah," jelas Ayah almarhum dengan kesedihan yang sangat mendalam.

Sementara itu berdasarkan keterangan pacar almarhum di lokasi, diketahui bahwa sekitar pukul 12.00 WIB dirinya masih sempat berkomunikasi dengan almarhum. 

Dalam percakapan telepon pacar korban mengaku sempat mendapat pesan dari almarhum. Kepada pacar korban almarhum sempat minta izin untuk pamit.

"Pertama saya ditelepon dia, terus dimatikan. Tak lama saya di video call dia lewat WA, terus dia bilang saya pamit. Saya tanya, mau kemana? Dia jawab bunuh diri. Mendapat jawaban dia seperti itu, saya sempat bilang, kau serius 'lah," jelas pacar almarhum.

Lanjutnya, "Saya juga heran mendapat pernyataan dia itu, karena saya dengan dia tidak ada masalah. Kami pacaran baru jalan 5 bulan, dan kami nggak ada masalah," jelas pacar almarhum.

Sementara itu di lokasi kejadian pihak Kepolisian melakukan tindakan identifikasi serta memintai keterangan dari beberapa orang saksi. 

Usai dilakukan identifikasi serta pengumpulan beberapa alat bukti oleh pihak Kepolisian, atas permintaan pihak keluarga, akhirnya jenazah almarhum dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan autopsi sekitar pukul 20.06 WIB.

Laporan: Lukman Simanjuntak

Editor: Hendrik Restu F

Berkunjung ke Tambelan, Ansar Tegaskan Serius Bangun Infrastruktur Pulau Terluar

By On Mei 07, 2022

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersilaturahmi langsung dengan masyarakat Tambelan.

TAMBELAAN, SOROTTUNTAS.COM - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersilaturahmi langsung dengan masyarakat Tambelan dalam acara halal bi halal yang digelar di pelabuhan Sri Bentayan, Tambelan, Bintan, Sabtu (07/05). Halal bi halal dilaksanakan bertepatan  di hari raya ke-6 Iedul Fitri 1443 Hijriyah, dan  diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Tambelan. 

Kunjungan Gubernur Ansar ke Kecamatan Tambelan bersama Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar menjadi ajang pulang kampung bagi Gubernur Ansar yang memiliki hubungan sangat erat dengan masyarakat Tambelan. 

Gubernur Ansar mengatakan, meskipun jarak Tambelan cukup jauh dari pulau-pulau besar lainnya di Kepri, namun pembangunan dan perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Tambelan tidak pernah berkurang. 

"Saya tak pernah lupa dengan masyarakat Tambelan, dari dulu saya sangat serius untuk membangun infrastruktur dalam upaya memberikan memudahkan  bagi masyarakat Tambelan," kata mantan Bupati Bintan dua periode ini. 

Ansar pun menceritakan bagaimana tantangan untuk membangun bandara di Tambelan. Dengan jumlah masyarakat sekitar 5000 orang, saat itu banyak yang berfikir mustahil bisa meyakinkan pemerintah pusat untuk membangun bandara di kecamatan terluar ini. Namun Gubernur Ansar tidak pernah patah semangat, dirinya berulang kali mendatangi Kementerian Perhubungan untuk memperjuangkan bandara Tambelan. Hasilnya adalah terbangunnya bandara Tambelan yang sudah bisa didarati pesawat perintis. 

"Bandara Tambelan ini menjadi bukti dari ikhtiar dan doa bersama seluruh masyarakat Tambelan yang selalu kompak untuk pembangunan Tambelan," kata Gubernur Ansar sembari menunjuk bandara Tambelan yang tepat di seberang Pelabuhan Sri Bentayan. 

Tahun 2022 ini pun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,2 miliar untuk kecamatan Tambelan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur pendukung lainnya seperti perbaikan jalan dan drainase di kecamatan Tambelan. 

"Tahun ini untuk kabupaten Bintan kita alokasikan dana sebesar Rp78 miliar, jauh lebih besar dari yang dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya," kata Gubernur Ansar. 

Tidak hanya itu, Gubernur Ansar juga mengatakan akan dianggarkan dana Rp2,491 miliar dari dana aspirasi Hj. Dewi Kumalasari yang juga Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri untuk pembangunan ponton HDPE modern di Tambelan. 

Gubernur Ansar berharap semua perhatian tersebut memicu semangat masyarakat Tambelan untuk terus bersama-sama menjaga kekompakan dan keutuhan masyarakat sekaligus menjaga pulau Tambelan sebagai pulau yang bertuah. 

"Semoga juga kunjungan kali ini bisa merawat rasa silaturahmi kita dan meninggalkan kesan yang baik bagi masyarakat Tambelan," ujar Gubernur Ansar. 

Turut hadir dalam kunjungan kerja Gubernur Ansar ke kecamatan Tambelan yaitu Ketua DPRD Kepulauan Anambas Hasnidar, Kapolres Bintan AKBP Tidar, Anggota DPRD Kepulauan Anambas Bukhari, Ketua DWP Provinsi Kepri Nong Rochaizaz Pindiv Sekper Bank Riau Kepri Edi Wardana, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, Kepala Dinas PUPR Abu Bakar, Kepala Dinas Permukiman Said Nursyahdu, Kepala Dinas Pendidikan Andi Agung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muhammad Ikhsan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Rika Azmi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Dody Sepka, dan staf khusus Gubernur Kepri Safaruddin Aluan, Nazaruddin, dan Hasanuddin Muda.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *