- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Tombol Kirim Higgs Domino Kembali Muncul di Aplikasi Higgs Domino Global

By On Februari 27, 2024

Gambar tangkapan layar Aplikasi Higgs Domino yang sudah dilengkapi dengan fitur kirim.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Kabar gembira bagi pencinta slot Higgs Domino Island (HDI) dimana hari ini, Selasa 27/02/2024 tombol kirim kembali muncul. 


Hal ini cukup mencengangkan, dimana hilangnya tombol kirim hanya berlaku kurang dari satu bulan. 


Adapun aplikasi Higgs Domino Island yang saat ini memiliki fitur kirim belum diketahui secara pasti dapat di download dari aplikasi apa. 


Namun yang terpantau di lapangan, aplikasi Higgs Domino Island yang memiliki fitur kirim beredar dari aplikasi WhatsApp ke WhatsApp.


Bahkan diketahui ada perubahan nama dari Higgs Domino Island menjadi Higgs Domino Global. Namun kedua aplikasi ini diduga kuat adalah milik developer yang sama.


Pasalnya, chip dan nomor ID pelanggan HDI terkoneksi secara langsung dengan dengan chip dan ID pelanggan di Higgs Domino Global.


Perihal kembali munculnya fitur kirim di aplikasi Higgs Domino Island ini, mendapat berbagai respon dari masyarakat di Kota Batam. 


Ada yang berpendapat bahwa hilangnya fitur kirim adalah bagian kamuflase pihak developer untuk mengelabuhi Kementerian Kominfo RI. 


"Saya juga tidak yakin kalau hilangnya fitur kirim akan bertahan lama. Ini hanya kamuflase untuk mengelabuhi Kementerian Kominfo RI saja," ujar sumber yang namanya tidak disebutkan.(Red)


Kapoldasu: Kapolres Labuhanbatu dan Kasat Narkoba Sedang Diperiksa Propam

By On Februari 23, 2024

 

Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Iman Efendi.

MEDAN, SOROTTUNTAS.COM - Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau serta Kasat Narkoba AKP Roberto Sianturi dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sumut, Jumat (23/2/2024).


Hal ini dibenarkan Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia Iman Efendi.

"Benar, sedang diperiksa," jawab Kapoldasu singkat melalui pesan WA, Jumat (23/2/2024) kepada wartawan.


Sementara sumber lainnya menyebutkan kalau Kapolres Labuhanbatu dan Kasat Narkoba sudah sampai di Polda sejak tadi malam.


Sumber itu  juga sudah memastikan siang ini Kapolres Labuhanbatu sedang menjalani pemeriksaan oleh personil Propam. 


"Sedang menjalani pemeriksaan," balasnya melalui pesan WA, Jumat (23/2/2024) sekitar pukul 12.14 WIB.


Pemeriksaan juga tengah dilakukan pada Kasat Narkoba AKP Roberto Sianturi. Pemeriksaan ini terkait laporan Samuel Tampubolon, yang menjadi korban penganiayaan dari keduanya pada Selasa   (20/2/2024) malam di BingBing Cafe Jalan Ahmad Yani Rantauprapat.


Akibat penganiayaan itu, Samuel yang merupakan Bendahara DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) mengalami lebam di kedua pipinya dan belakang kepala.(*)

Diduga Setoran Bocor, Kapolres Marah dan Aniaya Wartawan, Propam Polda Sumut Bentuk Tim

By On Februari 22, 2024

 

Propam Polda Sumut telah membentuk tim untuk mengusut laporan Samuel Tampubolon.
MEDAN, SOROTTUNTAS.COM - Propam Polda Sumut telah membentuk tim untuk mengusut laporan Samuel Tampubolon yang dianiaya Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard Leonardo Malau.


Tim kabarnya malam ini, Rabu (21/2/2024) segera meluncur ke Rantauprapat yang langsung dipimpin Kabid Propam Kombes Pol Bambang Tertianto.


Sementara sebelumnya, Samuel Tampubolon wartawan TRIBRATA TV dan kontributor klikindonesia.co didampingi Penasehat Hukum Alpiyan Fikri Siregar, S.H telah memberikan keterangan di Bid Propam Polda Sumut. 


Dalam keterangannya, Samuel menceritakan seluruh kronologis rangkaian peristiwa hingga terjadi penganiayaan pada Selasa (20/2/2024).

"Seluruh rentetan peristiwa sudah saya sampaikan, mulai dari awal pertemuan hingga pemukulan," ujarnya.


Menurutnya, awal pertemuan terjadi pada Senin (19/2/2024) di Warung Kopi Akur Rantauprapat. Samuel mengaku diminta Kapolsek Bilah Hilir AKP SM Lumbagaol untuk menemui Kapolres. 


Permintaan itu disampaikan karena sebelumnya Kapolres telah mengetahui adanya permainan judi togel di wilayah Bilah Hilir. Permainan judi togel ini sempat beroperasi 3 bulan sebelum berhenti menjelang pemilu lalu.


Karena akan buka kembali, Samuel diminta untuk menemui Kapolres dan menyampaikan rencana tersebut.

"Saya kemudian mengontak Kapolres yang kebetulan nomor WA memang ada sama saya. Saya sampaikan rencana itu melalui pesan WA," kata Samuel.


Ternyata Kapolres merespons dan meminta Samuel untuk menemuinya di Warung Kopi Akur. Saat tiba, ia melihat selain Kapolres ada juga sejumlah pejabat utama Polres seperti Kasi Propam, Kasat Narkoba dan beberapa personel lainnya.


Kapolres kemudian bertanya keperluan Samuel hingga akhirnya deal setoran untuk Kapolres Rp.5 juta perminggu. Ia pun meminta agar urusan selanjutnya berhubungan dengan Kapolsek Bilah Hilir.


Usai pertemuan Samuel melaporkannya ke Kapolsek Bilah Hilir. Ia mengatakan sudah bertemu dan sepakat dengan Kapolres serta menyampaikan pesan kalau 'urusan' selanjutnya dengan Kapolsek.


Dalam perbincangan melalui telepon itu, Kapolsek minta agar setoran itu disampaikan ke ajudan Kapolres, bukan kepadanya. Ia pun memberikan nomor ajudan kepada Samuel. 


Hari itu juga Samuel membangun komunikasi dengan ajudan yang disambut baiknya.


Namun pada Selasa (20/2/2024), sekira pukul 19.45 WIB, Samuel tiba-tiba dihubungi ajudan Kapolres bermarga Situmeang. Samuel diminta segera menghadap Kapolres saat itu juga.


Dari komunikasi dengan Kapolres, Samuel akhirnya diarahkan ke Warung Mie Sop Bu Tina. Disana ternyata juga ada beberapa pejabat utama seperti Kasat Narkoba dan Kasi Propam.


Begitu tiba, Kapolres sudah menunjukan sikap marah dan membentak Samuel. Ia tanpa basa basi langsung memukul Samuel sambil membuka bajunya. 

"Saya bingung, apa yang jadi masalah sehingga pak Kapolres marah," katanya.


Namun dari pernyataan-pernyataan Kapolres, Samuel menduga kemarahan Kapolres disebabkan karena ajudannya mengetahui adanya setoran itu.

"Dugaan saya kemarahan Kapolres karena ajudannya mengetahui setoran itu,  padahal ia minta agar urusannya dengan Kapolsek," kata Samuel.


Ia pun berterima kasih pada Bid Propam Polda Sumut yang telah bertindak cepat menanggapi laporannya.

Dalam laporan itu, Samuel Tampubolon melaporkan dua perwira polisi yakni, Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard Leonardo Malau, S.I.K., M.H dan Kasat Narkoba AKP Roberto P. Sianturi, S.H, dengan bukti pengaduan Nomor: SPSP2/15/II/2024/SUBBAGYANDUAN tertanggal 21 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.


Samuel menegaskan saat terjadi peristiwa penganiayaan itu ada beberapa PJU Polres dilokasi, diantaranya Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu, AKP Roberto Sianturi, Kasi Propam Iptu Irwan Mashuri, dan Kabag Ops Kompol Rapi Pinarki.

"Setelah tiba di lokasi saya di suruh duduk, sebelum duduk saya berusaha menyalami Kapolres tetapi ditolak sambil menyeletuk 'jangan salam saya, sini kau duduk', tiba-tiba wajah saya dipukul secara bertubi-tubi lalu saya berdiri untuk menghindar," kata Samuel.


Setelah itu Kapolres menyampaikan 'maksudmu apa', lalu korban menjawab 'siap pak', sembari Kapolres membuka baju dinas hingga terbuka dengan maksud ngajak korban untuk berkelahi.


Kemudian Kapolres memukul Samuel di pipi sebelah kiri dan kanan. Sanking bringasnya kemudian Kapolres dihalau para PJU dan Kasat Narkoba dengan menyeret korban ke arah dapur belakang warung sembari memukul kepala korban.


Saat korban diseret kebelakang, Kapolres kembali mendatangi korban dan menghajarnya lagi dengan melontarkan kata-kata "main kita".

"Ku potong kemaluanku ini jika aku kalah dan berhenti aku jadi polisi, kutantang kau," kata Kapolres yang ditirukan korban sambil menendang keras lemari besi yang ada di dapur tersebut.


Kemudian, kurang lebih 5 menit Kapolres pergi meninggalkan lokasi dan korban masih berada dilokasi dengan seorang ajudan dan warga sipil.

"Badan saya sakit semua terutama bagian kepala usai dipukuli. Sampai sekarang masih terasa sakit," ucapnya.


Saat ini korban merasa trauma berat dan ketakutan, karena Kapolres begitu emosi hingga mengganggap Samuel sebagai penjahat.(*)

Bendahara DPD PJS Sumut Samuel Tampubolon Diduga Dianiaya Kapolres Labuhanbatu

By On Februari 21, 2024

Bendahara DPD PJS Samuel Tampubolon saat berada di Rumah Sakit Selasa malam (20/02/2024) di Labuhanbatu Sumatera Utara.

MEDAN, SOROTTUNTAS.COM - Di tengah perayaan Hari Pers Nasional (HPN) yang ditutup oleh Presiden Joko Widodo di Ancol Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024), sebuah kabar mengejutkan datang dari Labuhanbatu, Sumatera Utara. Seorang wartawan bernama Samuel Tampubolon, yang juga kontributor TribrataTV dan klikindonesia.co, diduga mengalami penganiayaan oleh oknum Kapolres Labuhanbatu, AKBP Bernhard L. Malau.


Menurut keterangan Samuel, yang juga Bendahara DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Sumatera Utara, penganiayaan tersebut terjadi di depan Hotel Nuansa Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Rabu (20/2/2024) malam sekitar pukul 20.00 WIB.


"Sebelumnya, saya memang sudah ada janji bertemu dengan Kapolres melalui Kasat Narkoba AKP Roberto P Sianturi. Namun entah mengapa, saya justru dipukul seperti ini," kata Samuel saat bercakap via telepon dengan Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba.


Atas kejadian tersebut, berbagai kecaman dan tuntutan datang dari organisasi jurnalis, termasuk PJS.


Ketua DPD PJS Sumatera Utara, Sofyan Siahaan, mengecam keras tindakan kekerasan tersebut.


"Aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi justru melakukan tindak kekerasan, ini tidak bisa ditolerir. Apalagi dilakukan oleh seorang Kapolres bersama beberapa anggotanya," tegas Sofyan.


Ia meminta kepada Kapolri dan Kapolda Sumut untuk segera menindak Kapolres Labuhanbatu dan beberapa personil lainnya yang ikut memukul, termasuk Kasat Narkoba.


"Tindakan ini sangat mencoreng nama baik institusi kepolisian. Di saat Kapolri tengah gencar membangun image baik kepolisian, justru dirusak oleh jajarannya," ujarnya lagi.


"Kami desak Kapolri mencopot AKBP Bernhard Malau dari jabatannya karena tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik, melindungi dan mengayomi masyarakat," kata Sofyan.


Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, sangat menyayangkan tindakan aparat sekelas Kapolres melakukan tindakan brutal tersebut.


“Dimana-mana, jika ada sesuatu yang membuat seseorang tersinggung, maka sebaiknya dilakukan melalui proses hukum, bukan main hakim sendiri,” ungkap Mahmud yang juga Ahli Pers Dewan Pers.


Dirinya pun menambahkan, jika itu terkait dengan karya jurnalistik, maka harus diselesaikan di Dewan Pers.


“Jika berperkara dengan karya jurnalistik, lakukanlah hak jawab atau hak koreksi. Semua bermuara ke Dewan Pers, bukan dilakukan dengan tangan besi, apalagi sekelas Kapolres,” ungkap Mahmud.


Mahmud pun mendukung apa yang menjadi tuntutan Ketua DPD PJS Sumut, Sofyan Siahaan, dimana meminta Kapolri dan Kapolda Sumut bertindak secara profesional kepada setiap pimpinan atau anggota Polri yang melakukan kesalahan fatal hingga mencoreng nama institusi wajib ditindaki secara tegas.


Hingga saat ini, Samuel Tampubolon telah dirujuk ke Rumah Sakit di Medan akibat benturan keras yang mengenai kepalanya.


“Kami dari PJS sedang mendampingi Samuel bersama kuasa hukum untuk melaporkan tindakan dugaan penganiayaan ke Propam Polda Sumut,” ungkap Sofyan kepada Ketum DPP PJS.


Kapolres Labuhanbatu, AKBP Bernhard L. Malau yang dimintai tanggapannya oleh Pemred klikindonesia.co melalui chat wahtapp di nomor 08137512XXXX menyatakan jika dirinya tidak melakukan pemukulan. 


"Itu tidak benar bang. Tidak ada yang pukul dia, kalau saya marah iya," ungkap Kapolres disela-sela menghadiri silaturahim Pj Gubernur Sumatera Utara, Rabu (21/02/2024).*[]

Diduga Palsukan Dokumen Oknum Pimpinan Perusahaan PT Seatrium Akan Dilaporkan Ke Pihak Berwajib

By On Februari 13, 2024

Ketua PBB Kota Batam, Martua Susanto Manurung (Kiri) foto bersama dengan Rikson Doloksaribu (Kanan) di kawasan Perusahaan PT Seatrium di Kawasan Industri Terpadu Kabil Jalan Hang Kesturi VI Lot 5-1, Batu Besar, Kecamatan Nongsa.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Oknum pimpinan perusahaan PT Seatrium, atau yang sebelumnya dikenal dengan nama PT SMOE, yang beralamat di Kawasan Industri Terpadu Kabil Jalan Hang Kesturi VI Lot 5-1, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, rencananya akan dilaporkan ke pihak berwajib. 


Rencana pelaporan ini datang dari salah seorang karyawan bernama Rikson Doloksaribu, yang selama setahun belakangan ini diketahui bekerja sebagai Welder Superintendent di PT Seatrium. 


Kepada wartawan Jumat (09/02/2024) Rikson Doloksaribu mengatakan, bahwa rencana pelaporan terhadap oknum pimpinan perusahaan PT Seatrium ini bermula dari persoalan kerja. 


Dimana menurutnya atas persoalan kerja yang terjadi tersebut, pihak perusahaan menyatakan, bahwa Rikson Doloksaribu sebagai pimpinan di lapangan dinyatakan bersalah. 


Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama (SP1) terhadap Rikson Doloksaribu. Surat Peringatan Pertama tersebut pun ditandatangani oleh Rikson Doloksaribu.


Namun menurutnya belakangan,  pihak perusahaan kembali mengeluarkan Surat Peringatan terakhir (SP3) sekaligus dengan dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan.


Hal ini menurutnya tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Karena sebelumnya ia mengaku belum pernah menerima Surat Peringatan kedua (SP2). 


"Dalam hal ini saya menilai telah terjadi pemalsuan dokumen atau Surat Peringatan (SP). Yang mana pihak PT Seatrium (SMOE) atas nama bapak Masdin Purba dan bapak Purwanto, memberikan surat Peringatan Terakhir kepada saya. Padahal sebelumnya saya tidak pernah mendapat Surat Peringatan kedua, dan tidak pernah saya tandatangani," ujar Rikson Doloksaribu.


Sambungnya, "Sementara menurut pengakuan bapak Masdin Purba, bahwa yang memberikan Surat Peringatan kedua dari pihak klien atau Perusahaan Bechtel, atas nama bapak Satoto Subandono. Maka atas perbuatan ini saya merasa dirugikan secara finansial dan harga diri. Untuk itu saya akan mencari keadilan dan kebenarannya," ucapnya. 


Ditempat yang sama Martua Susanto Manurung, yang merupakan Ketua Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kota Batam, yang adalah pimpinan Rikson Doloksaribu dalam organisasi PBB menegaskan, akan membawa persoalan dari anggotanya tersebut ke pihak Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan juga ke pihak yang berwajib. 


"Atas permasalahan dari bapak Rikson Doloksaribu ini langkah  pertama yang akan kita lakukan adalah membuat laporan ke pihak kepolisian. Kenapa kita buat laporan? Karena diduga telah terjadi pemalsuan tandatangan. 


Yang mana sudah berulang kali kita pertanyakan kepada saudara Rikson Doloksaribu, ia mengatakan tidak pernah menandatangani Surat Peringatan kedua. Tapi disini kita menerima ada Surat Peringatan kedua yang sudah ditandatangani," ucap Martua Susanto Manurung.


Lebih jauh Martua Susanto Manurung mengatakan, bahwa prosedur pemberian Surat Peringatan terhadap Rikson Doloksaribu terkesan janggal. 


Yang mana menurutnya atas persoalan kerja yang timbul dari Welder di lapangan, tidak sepatutnya ujuk-ujuk yang diberikan Surat Peringatan itu Welder Superintendent. 


"Kasus pemberian Surat Peringatan ini juga menurut kita sangat janggal, karena persoalan yang timbul dari Welder semestinya yang pertama harus mendapat Surat Peringatan adalah Foreman, selanjutnya Supervisor, barulah Welder Superintendent. 


Sementara dalam dalam kasus ini Foreman dan Supervisor tidak mendapatkan Surat Peringatan, malah yang mendapat Surat Peringatan Welder Superintendent," ucap Martua Susanto Manurung.


Katanya lagi, "Selain ke pihak kepolisian, rencananya kasus ini juga akan kita laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Jadi ada dua laporannya. Ke Disnaker laporannya terkait pemecatan yang kita nilai tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan. Sementara ke pihak kepolisian terkait adanya dugaan pemalsuan tandatangan," pungkas Martua Susanto Manurung.


Sementara itu pihak Perusahaan PT Seatrium (SMOE), maupun pihak Perusahaan PT Bechtel atau pihak-pihak terkait lainnya selaku pihak yang akan dilaporkan, belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan hingga berita ini diterbitkan.(Red)

Dugaan Pungli di Pasar Kaget Simpang Hutatap Apkah Harus Dilaporkan ke Tim Saber Pungli Polda Kepri?

By On Februari 01, 2024

Kondisi terkini pasar kaget di sepanjang jalan Simpang Hutatap persisnya di depan pasar Mandalay, Kecamatan Sagulung.

BATAM, SOROTTUNTAS COM  - Lahan kosong milik pemerintah, atau tepatnya row jalan sepanjang Simpang Hutatap, persisnya yang berada di depan pasar Mandalay, di Kelurahan Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, beberapa tahun belakangan ini dimanfaatkan  menjadi pasar kaget dan diduga menjadi ajang tempat terjadinya pungutan liar (Pungli) oleh oknum yang diduga berinisial RBS.


Tidak tanggung-tanggung, dugaan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum inisial RBS dari para pedagang disana, informasinya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. 


Seorang warga sekitar dengan inisial TP mengatakan, bahwa setiap lapak pedagang dengan tenda kecil disana, dikenakan kutipan 250 ribu bahkan lebih setiap bulannya. Sedangkan untuk tenda atau dengan lapak besar, dikenakan kutipan 400 hingga 500 ribu oleh inisial RBS setiap bulannya. 


Sementara bagi pedagang yang membayar sewa harian dengan lapak kecil, akan dikenakan kutipan 10 sampai 20 ribu rupiah setiap kali kegiatan pasar.


Menurut TP setiap minggunya disana digelar 3 kali pasar bagi pedagang yang menjual kebutuhan pokok, seperti ikan, sayuran, serta kebutuhan dapur lainnya. Sementara untuk pedagang pakaian bekas disana digelar satu kali dalam setiap minggunya.


"Pasar kaget Simpang Hutatap digelar 3 kali seminggu untuk pedagang ikan dan sayuran. Sementara untuk pedagang pakaian bekas digelar satu kali setiap seminggu," ungkap TP Kamis 01/02/2024. 


Sambung TP, "Untuk kutipan disana bisa mencapai jutaan rupiah setiap kali kegiatan pasar, atau mencapai sekitar 25 hingga 30 juta rupiah setiap bulannya. 


Jumlah tagihan itu masih diluar tagihan listrik dari pedagang, yang setoran bersihnya untuk si pengelola pasar berkisar 350 ribu hingga 400 ribu setiap kali kegiatan pasar," ungkap TP.


Katanya lagi, "Sementara untuk penghasilan dari menyediakan arus listrik di pasar kaget tersebut, bisa mencapai sekitar 600 hingga 700 ribu dalam setiap kali kegiatan pasar. 


Biasanya pengelola inisial RBS akan menerima 350 hingga 400 ribu rupiah bersih dari menjual arus listrik setiap kegiatan pasar," jelas TP.


Perihal dugaan pungli yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya di pasar kaget Simpang Hutatap tersebut, belakangan menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat khususnya bagi masyarakat Kecamatan Sagulung.


Pasalnya, meski telah berlangsung selama bertahun-tahun, kegiatan dugaan pungli yang diduga dilakukan oleh inisial RBS ini, belum pernah mendapat tindakan dari aparat penegak hukum. Bahkan kegiatan tersebut terkesan berjalan mulus seperti kegiatan legal lainnya. 


Pemerintah setempat terkesan tutup mata dan seperti tidak berdaya atas kegiatan yang diduga melanggar hukum tersebut.


Tidak berbeda halnya dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, aparat penegak Perda ini juga seperti buta dan lemah terhadap kegiatan tersebut.


Tidak seperti biasanya, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam ini akan tampil dengan sangat sangar, dan bertindak sangat tegas terhadap para pedagang yang menggunakan fasilitas jalan, maupun fasilitas milik pemerintah lainnya. 


Bahkan saat hal ini di konfirmasi kepada Kasat Pol PP Kota Batam, Imam Tohari justru balik bertanya kepada wartawan. 


"Coba tanyakan dengan Disperindag terkait pedagang pasar kaget dapet izin atau rekomendasi bang," jawabnya kepada wartawan.


Saat penggunaan row jalan dan dugaan Pungli terhadap pedagang dipertanyakan kepada Imam Tohari, ia seperti tidak berdaya untuk memberikan jawaban, dan terlihat lebih memilih tidak menjawab alias bungkam.


Berbeda halnya dengan Ketua Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS), Moh Zainal Arifin, ia berharap agar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. 


"Terkait pasar kaget yang sekarang sedang banyak dibincangkan oleh banyak pihak di depan pasar Mandalay, menurut saya lahan itu kan lahan milik pemerintah yang dulu pernah diterbitkan. 


Bahkan seingat saya pernah ditanami banyak pohon di jalur itu. Nah sekarang banyak pedagang yang berjualan disitu. Diperparah kabarnya ada oknum yang mengatasnamakan pengelola, melakukan pungutan-pungutan atau sejumlah biaya terhadap pedagang. Saya kira ini adalah sebagai bagian dari tindakan pungli, dan unsurnya pidana," ungkapnya.


Untuk itu Moh Zainal Arifin berharap, agar aparat penegak hukum segera melakukan penelusuran, akan hal dugaan pungli di pasar kaget yang berlokasi di row jalan Simpang Hutatap tersebut.


"Menurut saya aparat penegak hukum harus segera menelusuri ini. Kalau memang ada unsur pungli baiknya ditindak. Atau memang perlu kita buat laporan ke Tim Saber Pungli bahwa disana diduga ada tindakan pungutan liar?" ujarnya.


Sambung Zainal lagi, "Tentunya harus ditertibkan, karena dibeberapa tempat seperti contohnya di jembatan Barelang, itu pungli dilarang, parkir liar dilarang, dan tentunya harus berlaku sama, ini harus ditelusuri," tutupnya.(tim)


Somasi dari Kuasa Hukum Amintas Terhadap Pineop Siburian Dinilai Sebagai Bentuk Intervensi Terhadap Wartawan

By On Januari 31, 2024

Foto : Beberapa pengurus DPC PJS Kota Batam saat melakukan rapat zoom bersama para pengurus DPD PJS Provinsi Kepulauan Riau, di kantor DPC PJS Batam, Rabu 31/01/2024.

BATAM, SOROTTUNTAS COM - Kuasa Hukum Amintas Tambunan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jaringan Masyarakat Nusantara (JMN) atas nama HS. Dotulang dan Ferdian Taufik Siregar, mengirimkan surat somasi pertama dan terakhir kepada Pineop Siburian, nota benenya wartawan media siber Pelitatoday.com sekaligus anggota Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Riau, melalui jasa pengiriman TIKI. Surat itu diterima Pineop, Selasa 30 Januari 2024.


Dalam isinya, LBH beralamat di Jl. lembar 2, Kranggan Lembur, Kota Bekasi itu, meminta agar Pineop Siburian melakukan klarifikasi dan permintaan maaf atas pemberitaan "merugikan" Amintas Tambunan, dengan melampirkan sejumlah link pemberitaan Pelitatoday.com.


Menanggapi hal, Ketua  Pro JurnalisMedia Siber (PJS) Provinsi Kepulauan Riau, Rian, mengaku jika Pineop merasa surat somasi itu terkesan "mengintervensi" dirinya, karena ditujukan pada pribadi, bukan media tempatnya bekerja. Hal ini dinilai sebagai kekeliruan, karena wartawan bekerja di media yang memiliki penanggung jawab.

 

Dalam aturan pers, publik boleh menyampaikan keberatan atas suatu pemberitaan dengan Hak Jawab atau Hak Koreksi, pada redaksi tempat wartawan bekerja. 


"Jadi jangan "menyerang" personal," ucap Rian, pemegang Kartu Wartawan Utama itu, dalam rapat anggota PJS secara virtual se-Kepri, Rabu 31 Januari 2024 pagi.


Rian tidak ingin ada anggota PJS di "intervensi", sehingga sebagai ketua, ia berkewajiban membela anggota sesuai aturan dalam undang-undang pers.


Rian juga melihat, surat somasi itu ditandatangani pada 27 Januari 2023, sementara kedua kuasa hukum tersebut menerima kuasa dari Amintas Tambunan pada 22 Januari 2024. "Saya baca surat somasinya sepertinya "keliru".


Kenapa ditandatangani tahun 2023, sementara menerima kuasa dari Amintas Tambunan tahun 2024," ucap Rian. 

Meski demikin, Rian beranggapan hal itu sebagai human eror.


Namun, ia menekankan, bahwa masalah ini adalah persoalan sengketa pers dan sudah bergulir di Dewan Pers. Bahkan, sudah ada pertemuan secara vitrual dengan pihak Dewan Pers, terkait persoalan ini. 


"Tinggal menunggu keputusan dari Dewan Pers. Maka, mari sebagai warga negara taat hukum, kita tunggu hasil keputusan Dewan Pers, jangan ada mendahului keputusan Dewan Pers terkait persoalan ini. Kita harus hormati Dewan Pers," tegas Rian. 


Ia juga telah melaporkan persoalan ini pada Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, nota benenya Ahli Pers di Dewan Pers.


"Arahan Ketum jelas, PJS se-Indonesia, akan mengawal kasus ini sesuai koridor Undang-Undang Pers (Nomor 40 Tahun 1999," ucap Rian.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *