- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Oleh KPU Batam Adalah Keputusan Kolektif Kolegial

By On Mei 17, 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, Mawardi di Hotel Harmoni One Batam. (Dok. Sorottuntas.com).

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Rangkaian pemilihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 telah selesai dilaksanakan oleh tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam.


Bahkan pada hari Kamis 16/05/2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Batam diketahui sudah melaksanakan pelantikan untuk semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dipilih, di Hotel Harmoni One Batam Center.


Pelantikan tetap dilaksanakan oleh KPU Batam terhadap semua anggota PPK yang dipilih, meski ada pihak atau calon anggota PPK yang tidak dipilih merasa tidak puas dengan keputusan KPU Batam yang dinilai sarat dengan kejanggalan. 


Sebelumnya diberitakan Hotman Parulian Hutasoit, salah seorang calon anggota PPK asal Kecamatan Sagulung menyampaikan ketidakpuasannya, atas keputusan KPU Kota Batam yang menurutnya ada banyak kejanggalan untuk menentukan calon terpilih.


"Setelah mengikuti semua rangkaian seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam, saya sempat merasa percaya diri kalau saya akan terpilih menjadi salah seorang anggota PPK Kecamatan Sagulung." 


"Saya rasa harapan saya ini tidak berlebihan. Karena saya telah melalui seleksi wawancara dengan sangat baik. Mengacu kepada hasil seleksi tertulis saya juga memperoleh nilai tertinggi kedua dari Kecamatan Sagulung," terangnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.


Menanggapi keberatan dan ketidakpuasan Hotman Parulian Hutasoit, Ketua KPU Kota Batam Mawardi yang diminta tanggapan di sela-sela acara pelantikan seluruh anggota PPK yang dipilih di Hotel Harmoni One, Kamis 16/05/2024 mengatakan, bahwa keputusan itu menurutnya sudah benar, dan diputuskan berdasarkan keputusan kolektif kolegial.


"Proses seleksi ini memang sesuai dengan Juknis nya, keputusan KPU nomor 476 tahun 2024. Disitu sudah ada beberapa ketentuan yang sudah digariskan, baik dari proses pendaftaran, administrasi, tes tertulis dan wawancara."


"Terkait dengan persoalan yang disampaikan oleh salah satu calon atas nama Hotman Parulian Hutasoit yang kemarin saya baca, memang ada yang kita tanya terkait dengan kegiatan sehari-hari. Ini erat kaitannya dengan waktu nanti yang dia berikan pada saat penyelenggaraan pemilihan." 


"Kenapa itu penting kami dalami, karena penyelenggaraan pemilihan ini kan butuh waktu yang cukup. Tidak hanya bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Harus fokus begitu. Makanya selalu ada tagline kami integritas 24 jam. Kemudian yang kedua, di KPU tidak mengenal hari kerja, yang ada itu ialah hari kalender, intinya hari semua untuk kerja" kata Mawardi.


Sambungnya, "Untuk itu kita harus mendalami kegiatan sehari-hari, dan cakupan yang kita lakukan itu memang juga sesuai keputusan Juknis nomor 476. Ada tiga poin yang menjadi keputusan di sana. Satu terkait pengetahuan kepemiluan, teknis penyelenggaraan, kelembagaan Pemilu, kemudian yang kedua terkait dengan komitmen."


"Komitmen ini kan erat kaitannya dengan integritas, loyalitas, profesionalitas. Yang terakhir terkait dengan rekam jejak. Ini yang kita dalami terkait dengan kegiatan sehari-hari. Rekam jejak ini terdiri dari banyak hal, kita harus melihat dari sisi pendidikannya, riwayat kegiatan sehari-harinya, ini sangat penting untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu bisa betul-betul fokus kedepannya," jelasnya.


Ditanya lebih jauh, apakah hal-hal yang menjadi penilaian seleksi wawancara dari tim seleksi KPU sebagaimana yang disampaikan oleh Mawardi, telah dikonfirmasikan kepada masing-masing pihak calon anggota PPK, Mawardi mengatakan, bahwa interview tersebut hanya berdasarkan penilaian tim, tanpa harus mendapatkan penjelasan dari masing-masing calon. 


"Interview ini kan berdasarkan penilaian kami. Tidak mutlak juga pada nilai tertinggi pada saat tes CAT (Computer Assisted Test/red) untuk menjadi satuan terpilih. Ada juga yang tidak harus nilainya diposisi nomor 2 atau nomor 3 tertinggi mereka juga terpilih," jelas Mawardi.(red)


Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Oleh KPU Kota Batam Dipertanyakan

By On Mei 15, 2024

Sumber foto: Google.com

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dinilai janggal dan membingungkan dan patut dipertanyakan.


Pasalnya salah seorang calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) asal Kecamatan Sagulung, atas nama Hotman Parulian Hutasoit, merasa ada yang aneh dan janggal dalam seleksi calon anggota PPK,  khususnya untuk calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sagulung yang telah selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Batam beberapa waktu lalu.


Adapun rangkaian seleksi tertulis diketahui dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 di Universitas Internasional Batam (UIB).


Berdasarkan dari seleksi hasil tertulis diketahui ada 119 (seratus sembilan belas) orang yang dinyatakan lulus, dan 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang dinyatakan tidak lulus.


Berdasarkan hasil seleksi tertulis KPU Kota Batam khususnya untuk Kecamatan Sagulung, 10 (sepuluh) orang dinyatakan lulus untuk Seleksi Wawancara dengan nilai sebagai berikut:


1. Yanti Permata Sara, dengan nilai 58 (lima puluh delapan).

2. Hotman Parulian Hutasoit,  dengan nilai 54 (lima puluh empat).

3. Diah Kusuma Dewi, dengan nilai 51 (lima puluh satu).

4. Hendy Supianto, dengan nilai 48 (empat puluh delapan).

5. Eddy Parmadio, dengan nilai 47 (empat puluh tujuh).

6. Maesaroh Adi Galih Sya, dengan nilai 47 (empat puluh tujuh).

7. Yusuf Hamka Harahap, dengan nilai 47 (empat puluh tujuh).

8. Lindawati, dengan nilai 46 (empat puluh enam).

9. Maria Verawati, dengan nilai 46 (empat puluh enam).

10. Seviarnis Laia, dengan nilai 45 (empat puluh lima).


Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mengundang seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis,  untuk mengikuti seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada tanggal 11 s/d 13 Mei 2024 di kantor KPU Kota Batam, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan juga Kartu Pendaftaran.


Menurut Hotman Parulian Hutasoit selama mengikuti tahapan seleksi wawancara, tim seleksi wawancara dari KPU Kota Batam hanya mengajukan seputaran pertanyaan yang terkesan formalitas, atau tidak dalam konteks yang mengarah kepada Pemilihan Umum maupun Pilkada.


"Relatif isinya tidak menyangkut konteks kearah Pemilihan Umum atau Pilkada, pertanyaan tidak menunjukkan bahwa kita tidak  dalam posisi tidak bisa menjawab. Karena yang ditanyakan justru hal-hal lain, atau seputaran bisnis yang sedang kita geluti sehari-hari," terang Hotman Parulian Hutasoit kepada wartawan, Rabu 15/05/2024.


Setelah melalui serangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Batam, Hotman Parulian Hutasoit mengaku, bahwa ia sempat merasa akan terpilih menjadi salah seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Kecamatan Sagulung. 


Menurutnya hal ini tidak berlebihan,  karena ia sudah menyelesaikan seleksi tertulis dengan nilai tertinggi kedua di Kecamatan Sagulung, dan juga telah melalui tahapan seleksi wawancara.


"Setelah mengikuti semua rangkaian seleksi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batam, saya sempat merasa percaya diri kalau saya sudah akan terpilih menjadi salah seorang anggota PPK Kecamatan Sagulung." 


"Saya rasa harapan saya ini tidak berlebihan. Karena saya merasa telah melalui seleksi wawancara yang menurut saya sudah saya lalui dengan sangat baik, dan juga mengacu kepada hasil seleksi tertulis dimana saya memperoleh nilai tertinggi kedua dari Kecamatan Sagulung ," terangnya.


Namun akhirnya ia mengaku sangat kecewa setelah keluarnya pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Batam, yang mana namanya tidak terdaftar sebagai salah satu dari lima orang anggota PPK Kecamatan terpilih. 


"Ya saya sangat kecewa sekaligus bingung atas hasil pengumuman yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Batam. Dimana saya sebagai peserta seleksi tertulis dengan nilai tertinggi kedua tidak ada dalam daftar itu."


"Justru sebaliknya nama saya dimasukkan sebagai pengganti. Sementara orang yang nilai seleksi tertulis diperingkat 10 justru ada dalam daftar orang terpilih," ungkapnya. 


Sambungnya lagi, "Sangat disayangkan apabila dalam konteks penentuan kelulusan anggota PPK sebagai pelaksana dari kegiatan Pilkada ini justru menghilangkan beberapa hal yang jadi prinsip dari penyelenggara Pemilu, yakni jujur, adil, profesional, mandiri, dan akuntabel," pungkasnya.


Sementara atas informasi yang diterima wartawan dari oleh Hotman Parulian Hutasoit, pelaksanaan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau pihak KPU Kota Batam, belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan sampai berita ini dipublikasikan.(red)


Gelper Max Zone dan BGZ Tanjungpinang Disinyalir Jalankan Praktek Perjudian

By On Mei 13, 2024

Lokasi Gelper BGZ Game Zone di Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG, SOROTTUNTAS.COM - Keberadaan usaha perjudian bermodus gelanggang permainan kembali beroperasi di Tanjungpinang. Diketahui ada 2 arena Gelper di Tanjungpinang yang kembali beroperasi belakang ini. Sabtu (11/5/2024).


Adapun kedua arena gelanggang permainan tersebut, yakni Max Zone dan Bintan Game Zone (BMZ) merupakan milik pengusaha Gelper (inisial A) yang sudah melanglang buana mengelola usaha terindikasi perjudian bermodus gelanggang permainan.


Pengusaha (inisial A) ini dapat menjalankan usahanya diduga karena dibackup seseorang yang sangat berpengaruh pada salah satu instansi terkait di pusat. 


"Bos Gelper ini kuat Bang, pasti ada relasinya di pusat. Terus kalau di daerah pastinya sudah koordinasi makanya tidak takut lagi mereka menjalankan usaha Gelper ini," ujar salah satu pengunjung di Gelper Max Zone, Rabu malam 9/11/2024 .


Mengingat perintah Kapolri kepada seluruh jajarannya untuk memberantas segala bentuk perjudian, hal ini juga tidak menyurutkan niat para pelaku untuk menjalankan usahanya.


Berbagai cara dilakukan pengusaha Gelper ini untuk bisa menjalankan usahanya. Gelanggang yang seyogianya ajang ketangkasan dirubah menjadi ajang perjudian.


"Sama dengan sebelumnya Bang, modusnya gelanggang permainan keluarga tapi dalam aktivitasnya menjalankan perjudian. Abang lihat sendiri aja, nanti juga pasti paham," cetus salah satu pemain lainnya.


Apabila pemain menang, disampaikan sumber, kredit bisa langsung ditukarkan dengan uang kepada petugas yang standby di lokasi Gelper tersebut, yakni kepada inisial A di Max Zone sementara kepada inisial H di BGZ.


"Kredit yang Abang cancel dikasih tiket, tiketnya boleh ditukar langsung dengan uang. Ada orangnya yang handle, 1 tiket 100 ribu nanti ditukar uang 95 ribu, ada potongannya 5 ribu," ujar sumber yang tidak mau menyebutkan namanya.


Tidak hanya itu, dari pantauan awak media di 2 lokasi arena gelanggang permainan ini, bahwasanya tidak hanya menjajakan mesin ketangkasan namun ada juga menjajakan praktek perjudian bola-bola pingpong. 


Melihat kondisi tersebut, sepertinya praktek perjudian di Gelper Max Zone dan BGZ ini luput dari kepolisian. Tampak juga para pengunjung bermain dengan santai tanpa ada rasa kuatir bila terjadi penggerebekan oleh kepolisian.


Saat investigasi, awak media tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pengelola untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.


Sementara itu, terkait keberadaan Gelper Max Zone dan Bintan Game Zone ini, awak media telah meminta keterangan Kapolresta Tanjungpinang. 


Kepada tim awak media, Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. Heribertus Ompusunggu, S.I.K., M.Si., mengatakan akan melakukan pengecekan. |JM.

BC Batam Bebaskan Nahkoda Penyelundupan 184 Ribu Batang Rokok Ilegal

By On Mei 10, 2024

Foto BC Batam saat mengamankan satu kapal cepat berisi rokok ilegal. (Dok. Google.com)

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Bea Cukai Batam kabarnya telah membebaskan nahkoda penyelundupan 184 ribu batang rokok ilegal tujuan Tembilahan, Riau, yang berhasil diamankan oleh pihak BC Batam pada Jumat 3/5/2024 lalu.

Sebelumnya dikabarkan, bahwa pihak Bea Cukai Batam berhasil mengamankan satu kapal cepat berisi rokok ilegal di perairan Pulau Buaya, Batam, beserta 7 orang ABK kapal.

Mengenai kabar pembebasan nahkoda penyelundupan 184 ribu batang rokok ilegal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Layanan Informasi (Kasi Humas) Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam Mujiono, Jumat 10/05/2024.

"Sebagai klarifikasi, bahwa untuk kasus penindakan tersebut diselesaikan dengan mekanisme UR (Ultimatum Remedium-red). Sesuai Undang Undang kepada pelaku pelanggaran dapat ditawarkan mekanisme tersebut," jelas Mujiono, Kasi Humas BC Batam.

Lebih jauh Mujiono menjelaskan, bahwa Ultimatum Remedium (UR) adalah salah satu tindakan penyelesaian perkara di bidang Cukai, atau salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang Cukai.

"Mengenal Ultimum Remedium
dalam Penyelesaian Perkara di Bidang Cukai. Dalam menjalankan fungsinya sebagai community protector, Bea Cukai Batam melaksanakan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237 Tahun 2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai, yang salah satunya menggunakan asas ultimum remedium dalam pemberian sanksi.

Ultimum remedium merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang cukai yang dalam proses penelitian telah ditemukan dan dipenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah adanya dugaan tindak pidana di bidang cukai yang diselesaikan dengan cara tidak dilakukan penyidikan dan membayar sanksi administratif berupa 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Setiap pelanggaran yang terjadi tentunya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hanya saja dengan asas ultimum remedium, pengenaan sanksi berupa hukuman pidana dipertimbangkan sebagai opsi terakhir," jelasnya.

Saat ditanya mengenai jenis atau merek 184 batang ribu rokok ilegal (tanpa pita cukai) serta cara penghitungan besaran jumlah denda yang akan dibayarkan oleh pelaku penyelundupan, Mujiono menjelaskan, bahwa merek rokok ilegal tersebut adalah rokok bermerek ONOFF, dan juga H Mind, yang dibayar dendanya dengan cara menghitung tarif masing-masing HT dari rokok ilegal tersebut.

"Merk ONOFF, HMIND, nilai cukai dihitung dari tarif masing-masing jenis HT nya," jelasnya.

Sementara mengenai mekanisme pembayaran denda yang dilakukan, Mujiono tidak menjelaskan apakah sejumlah denda yang dibayar terduga pelaku akan dibayar langsung ke pihak pajak, atau dibayar kepada pihak BC Batam. Sebaliknya ia hanya merinci besaran jumlah nilai yang harus dibayarkan oleh pihak terduga pelaku.

"Total denda yg dibayar Rp 411.792.000, prinsip hukumnya pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan," ungkapnya.

Dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh Mujiono kepada wartawan, ada beberapa hal yang terkesan atau diduga ditutup-tutupi oleh Mujiono.

Pasalnya meski Mujiono mengaku pihaknya telah melakukan pendalaman informasi, bahkan telah melakukan sanksi denda terhadap terduga pelaku penyelundupan, namun anehnya ia mengaku tidak mengetahui nama dari pemilik rokok ilegal tersebut.

"Kalau nama kami tidak ada data bang," jelasnya.

Tidak hanya itu, sebelumnya Mujiono juga mengatakan, bahwa ada dua merek rokok dari 184 ribu batang rokok yang berhasil diamankan oleh pihaknya, yakni merk ONOFF dan H Mind.

Berhubung merk rokok ONOFF ini belum atau tidak familiar dikalangan masyarakat khususnya di Kota Batam, wartawan mencoba meminta foto merk ONOFF yang berhasil diamankan oleh petugas BC Batam untuk kepentingan publikasi kepada Mujiono.

Namun sangat disayangkan, sampai berita ini dipublikasikan, Mujiono belum memberikan tanggapan atas permintaan wartawan untuk mendapatkan gambar dari rokok bermerek ONOFF yang berhasil diamankan oleh BC Batam tersebut.

Kuat dugaan bahwa penyebutan merek rokok ONOFF oleh Mujiono sengaja menyebut merek rokok yang diduga fiktif untuk menutupi merek rokok yang sebenarnya.(red)


NB: Dilarang keras mengutip sebagian atau keseluruhan isi berita yang terbit di kanal berita sorottuntas.com, atau tanpa persetujuan tertulis dari redaksi sorottuntas.com.



 PJ Walikota Tanjungpinang Hasan, S.Sos Sekaligus Kadis Kominfo Pemprov Kepri, Akan Menghadapi Laporan Beruntun

By On April 03, 2024

Hasan, S.Sos, (Paling kanan) Kadis Kominfo Provinsi Kepri sekaligus PJ Walikota Tanjungpinang. Foto dok sorottuntas.com.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - PJ Walikota Tanjungpinang sekaligus Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Kepulauan Riau, Hasan, S.Sos dikabarkan sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemalsuan surat lahan di Kepolisian Resort Bintan pada hari Selasa 2 April 2024.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Sorottuntas.com, Hasan, S.Sos, yang juga diketahui pernah menjabat sebagai Camat Bintan Timur ini diperiksa penyidik Reskrim Polres Bintan di ruang Tipikor sejak pukul 10.00 WIB.

Kabarnya, Hasan, S.Sos, dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Bintan sebagai saksi atas dugaan pemalsuan dokumen surat tanah milik PT Expasindo.

Namun kebenaran dari kabar tersebut belum terkonfirmasi ke pihak Polres Bintan maupun kepada Hasan, S.Sos, selaku pihak yang dikabarkan sedang diperiksa.

Hasan, S.Sos Rencananya juga akan Dilaporkan Oleh DPC PJS Kota Batam Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Dalam persoalan lainnya, Hasan, S.Sos ini juga kabarnya akan segera dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projurnalismedia Siber (PJS) Kota Batam.

Rencana pelaporan terhadap Hasan, S.Sos oleh DPC PJS Kota Batam, menyangkut adanya dugaan diskriminatif, kesenjangan, serta penyalahgunaan wewenang yang diduga telah dilakukan oleh Hasan, S.Sos, dan juga oleh pihak-pihak terkait lainnya di Kominfo Provinsi Kepri, menyangkut kerjasama publikasi media untuk tahun anggaran 2024.

Diketahui saat ini ada banyak perusahaan media, khususnya media online yang berdomisili di Kepulauan Riau, yang tidak mendapatkan alokasi anggaran kerjasama publikasi bernilai belasan miliar rupiah di Kominfo Provinsi Kepri untuk tahun anggaran 2024.

Tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari pihak Kominfo Kepri, sehingga banyak dari media-media lokal di Kepri, yang tidak mendapatkan kucuran dana kerjasama publikasi, yang memang dianggarkan untuk kerjasama publikasi media.

Tidak juga diketahui apa yang menjadi syarat atau standar dari sebuah perusahaan media, untuk mendapatkan alokasi anggaran kerjasama publikasi media di Kominfo Kepri, dibawah kepemimpinan Hasan, S.Sos ini.

Kuat dugaan Hasan, S.Sos, dan pihak-pihak terkait lainnya di Diskominfo Kepri, hanya mengakomodir perusahaan-perusahaan media berdasarkan selera, berdasarkan hubungan kedekatan, yang menimbulkan dugaan telah terjadi kongkalikong, atau penyalahgunaan wewenang.

Parhanya lagi, berdasarkan nformasi yang diperoleh media ini, ada salah satu perusahaan media yang diketahui mendapatkan kucuran anggaran kerjasama publikasi bernilai milyaran rupiah untuk satu tahun anggaran 2024, sementara masih ada banyak media lainnya yang sama sekali tidak mendapatkan anggaran kerjasama.

Atas adanya dugaan perlakuan diskriminatif, kesenjangan, kesemena-menanaan, serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Hasan, S.Sos selaku Kepala Dinas Kominfo, dan juga oleh pihak-pihak terkait lainnya di Diskominfo Provinsi Kepri, membuat Ketua DPC PJS Kota Batam Gusmanedy Sibagariang, geram dan berencana untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum.

"Kita mengetahui selama ini ada plot anggaran bernilai miliaran hingga belasan miliar rupiah setiap tahunnya di Diskominfo Provinsi Kepri, yang  penganggarannya memang disediakan untuk anggaran kerjasama publikasi media.

Namun belakangan ini kita tidak mengetahui bagaimana cara, atau sistem regulasi yang digunakan oleh PPTK, PPK, PA/KPA di Diskominfo Provinsi Kepri, untuk mendistribusikan dana anggaran kerjasama, serta pemilihan atau menentukan perusahaan media yang boleh dan berhak bekerjasama disana," ungkapnya Rabu 03/04/2024.

Sambungnya lagi, "Dalam hal ini banyak media, khususnya media-media yang tergabung dalam organisasi DPC PJS Kota Batam, yang sampai hari ini belum, atau sama sekali tidak mendapatkan alokasi anggaran kerjasama publikasi media di Dinas Kominfo Provinsi Kepri tahun anggaran 2024.

Padahal kita sudah melakukan dan mengikuti semua tahapan serta melengkapi segala persyaratan, untuk dapat bekerjasama di Dinas Kominfo Provinsi Kepri.

Namun sampai hari ini kami yang terdiri dari beberapa media yang tergabung dalam organisasi DPC PJS Kota Batam,  yang beberapa waktu lalu telah menyerahkan proposal untuk menjalin kerjasama atau mitra kerja di Diskominfo, sampai hari tidak mendapat jawaban atau keterangan apapun dari pihak Diskominfo Provinsi Kepri," sambungnya.

Katanya lagi, "Kalau dalam hal ini kita tidak dapat bekerjasama disana (Kominfo Kepri-red) harusnya dijelaskan oleh pihak Kominfo, apa yang menjadi alasannya dan dasar tidak diterimanya kita bekerjasama disana.

Maka dengan itu tidak salah kalau kita beranggapan atau menduga, kalau media yang bekerjasama disana hanya media-media yang memiliki kedekatan dengan oknum atau pihak-pihak di Kominfo Kepri.

Hal ini juga menguatkan dugaan kita kalau disana telah terjadi kesenjangan, diskriminatif, kesemena-menanaan, serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum atau pihak-pihak terkait di Dinas Kominfo Kepri.

Apalagi ditambah dengan adanya informasi yang beredar, kalau disana ada perusahaan media yang mendapat alokasi kerjasama bernilai miliaran rupiah untuk periode tahun anggaran 2024, sementara media lainnya justru tidak mendapat apa-apa.

Atas dasar adanya dugaan diskriminatif dan juga dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut, kami dari DPC PJS Kota Batam akan menggulirkan persoalan ini, dan kalau diperlukan, kami akan melakukan gugatan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014," pungkas Gusmanedy Sibagariang.

Atas semua hal di atas, pihak Dinas Kominfo Provinsi Kepri yang di konfirmasi melalui Basor salah seorang staf di Diskominfo Kepri, belum sedikitpun memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan.(red)


NB: Dilarang keras mengutip sebagian atau keseluruhan isi berita yang terbit di kanal berita sorottuntas.com, atau tanpa persetujuan tertulis dari redaksi sorottuntas.com.

Diduga Belum Kantongi Izin UKL/UPL Ormas Melayu Raya Sagulung Minta Penimbunan Bakau di Sagulung Segera Dihentikan

By On Maret 19, 2024

Gambar penimbunan hutan mangrove di wilayah Kecamatan Sagulung.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Penimbunan ratusan hingga ribuan batang pohon bakau kembali terjadi di Kecamatan Sagulung. Penimbunan kali ini berada di wilayah RW 05 Kelurahan Sei Pelunggut, tepatnya hutan bakau yang berada disekitar perumahan Rexvin.


Belum diketahui secara pasti perusahaan pemilik dari lokasi yang saat ini sedang dalam proses penimbunan hutan bakau tersebut. Bahkan pihak Kelurahan juga mengaku belum mengetahui perusahaan pelaku penimbunan di wilayah itu.


"Di daerah mana? Kita malah belum tahu terkait adanya penimbunan disana," ujar Lurah Sei Pelunggut, Rasman Affandi kepada wartawan, Senin 18/03/2024. 


Sebelumnya hari Minggu 17/03/2024 siang, beberapa orang anggota Organisasi Masyarakat Melayu Raya Sagulung diketahui mendatangi lokasi penimbunan. 


Namun saat anggota Ormas Melayu Raya Sagulung mendatangi lokasi penimbunan, tidak ditemukan seorang pun dari pihak yang melakukan penimbunan berada di lokasi. 


Berdasarkan informasi yang berkembang dilapangan bahwa lahan tersebut diduga milik salah seorang oknum anggota DPRD Kepri. 


"Setahu saya lahan penimbunan tersebut milik salah seorang oknum anggota DPRD inisial SS," ujar sumber media ini.


Atas adanya penimbunan dan pemotongan lahan yang diduga belum memiliki izin UKL/UPL tersebut, Ketua Ormas Melayu Raya Kecamatan Sagulung, Moh Zainal Arifin meminta agar kegiatan Cut and Fill disana untuk segera dihentikan.


"Kita menduga kegiatan pemotongan dan penimbunan lahan disana belum memiliki izin UKL/UPL. Dugaan ini berdasarkan temuan dilokasi kegiatan. Dimana hari Minggu kemarin beberapa anggota kita yang turun ke lokasi tidak menemukan adanya papan informasi," ucap Moh Zainal Arifin.


Tidak hanya itu, Zainal juga mengatakan agar kegiatan Cut and Fill yang diduga belum memiliki izin UKL/UPL agar segera ditindak oleh para aparat penegak hukum.


"Kita sudah jengah melihat oknum-oknum pengusaha nakal yang dengan sesuka hatinya melakukan pemotongan dan penimbunan bakau yang adalah perusakan lingkungan (Ekstraordinary crime), khususnya di wilayah Kecamatan Sagulung," katanya.


Sambungnya, "Untuk itu kami meminta Ditkrimsus Polda Kepri untuk segera menindak pelaku kegiatan perusakan hutan mangrove (bakau) yang ada dilokasi tersebut," pungkasnya. 


Sementara terduga pihak pelaku penimbunan bakau inisial SS, yang di konfirmasi oleh wartawan media ini, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan hingga berita ini dipublikasikan.(red)


Tower di Row Jalan Kavling Kamboja Belum Mendapat Izin Dari Dinas CKTR Kota Batam

By On Maret 14, 2024

Foto bangunan tower di row jalan kavling Kamboja di Kelurahan Sei Pelunggut.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Pendirian tower di row jalan Kavling Kamboja, Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dinilai telah melanggar prinsip, atau syarat dasar pendirian sebuah bangunan tower, khususnya bangunan tower di daerah sekitar pemukiman warga.


Karena diketahui pendirian sebuah bangunan menara atau tower sangatlah beresiko, jika pendirian bangunannya berada tidak jauh dari pemukiman warga.


Diketahui ada tiga dampak besar yang ditimbulkan jika tower itu sudah beroperasi terutama didaerah sekitar pemukiman warga. Di antaranya, dampak radiasi, sambaran petir, dan juga efek robohnya bangun.


Dikutip radarmojokerto, bahwa selain dari resiko sambaran petir dan efek roboh, radiasi dari tower yang sudah beroperasi juga ternyata bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti, vertigo, telinga berdenging, hingga gangguan metabolisme tubuh.


Itu sebabnya mengapa kelengkapan syarat pendirian sebuah bangunan tower menjadi sangat penting untuk diperhatikan, terutama jika pendirian bangunan tower berada disekitar pemukiman warga.


Syarat Mendirikan Tower di Pemukiman Warga Menurut HukumOnline.com.


Menurut Hukumonline.com, bahwa ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh provider atau pihak kontraktor sebelum dimulainya pengerjaan sebuah bangunan tower dilingkungan disekitar pemukiman warga, diantaranya :

- Dokumen (Rekomendasi) Kesesuaian Tata Ruang Wilayah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daaerah (BAPPEDA) Kabupaten setempat;

- Dokumen (Rekomendasi) Lingkungan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten setempat;

- Dokumen (Rekomendasi) dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten setempat, dengan syarat berikut:

- Surat Permohonan pemohon.

- Surat Kuasa Sah dari Perusahaan apabila diurus oleh pihak lain.

- Rekomendasi Kepala Desa setempat.

- Rekomendasi Camat setempat.

- Bukti kepemilikan tanah.

- Surat kerelaan/ perjanjian penggunaan/ pemanfaatan tanah.

- Surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1.5 kali tinggi menara yang diketahui oleh Kadus, Kades dan Camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar.

- Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/ kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara.

- Kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali.

- Surat pernyataan sanggup untuk digunakan secara bersama.

- Surat pernyataan sanggup menepati janji sosialiasasi.

Dari sekian banyak persyaratan untuk pendirian sebuah bangunan tower di atas, ada beberapa persyaratan yang diduga hingga saat ini belum dimiliki oleh pemilik bangunan tower di Kavling Kamboja.


Seperti misalnya surat rekomendasi Kepala Desa/Lurah setempat. Dalam hal ini  Lurah Sei Pelunggut Rasman Affandi mengatakan, bahwa pihaknya tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi untuk pendirian tower tersebut.


"Belum ada rekomendasi untuk tower yang berlokasi di Kavling kamboja," jelas Lurah Rasman Affandi kepada wartawan, Kamis 14/03/2024.


Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas CKTR Kota Batam, Azril Apriansyah. Dimana pihaknya belum mengeluarkan izin untuk pendirian tower tersebut. 


"Belum ada perizinan dari CKTR. Pengawas Bangunan dari Dinas CKTR hari ini sudah turun ke lokasi," ujar Azril Apriansyah, Rabu 13/03/2024.


Dengan belum adanya beberapa perizinan untuk pendirian tower tersebut, Tokoh masyarakat Sagulung yang juga Ketua Organisasi Masyarakat Melayu Raya Kecamatan Sagulung, Moh Zainal Arifin mengatakan, sudah semestinya bangunan yang belum, atau tidak mengantongi izin harus dirobohkan.


"Mengenai bangunan tower itu baik itu disampaikan oleh Camat, kemudian Pak Azril Apriansyah selaku Kepala Dinas CKTR, yang katanya semalam sudah turun ke lokasi, dan menyampaikan itu juga belum ada izinnya, maka seyogyanya tower itu harus segera dibongkar," tegasnya.


Lebih jauh Moh Zainal Arifin mengatakan, agar jangan sampai nantinya masyarakat yang melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut. 


"Kita minta aparat yang berwenang untuk segera menindak itu, bongkar. Artinya tower itu dibangun melalui jalur preman dengan tidak mengantongi izin. Kemudian alangkah naifnya kalau Sagulung ini dimasuki oleh pengusaha-pengusaha berkarakter preman yang dengan semaunya saja tanpa mengikuti birokrasi yang ada serta perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.


Sambungnya, "Sebagai tambahan, kalau memang aparat yang berwenang tidak segera bertindak, dikhawatirkan nanti masyarakat yang bertindak. Kan lucu kalau sampai masyarakat yang merobohkan itu," pungkasnya. 


Sementara itu perusahaan pemilik dari bangunan tower tersebut, hingga berita ini dimuat kembali, belum bisa dikonfirmasi untuk dimintai keterangan. 


Berdasarkan informasi sebelumnya diketahui, bahwa pihak perusahaan dikatakan telah membuat perjanjian dengan ketua RW setempat. Dimana dalam perjanjian yang informasinya telah disepakati, bahwa bangunan tower tersebut hanya bersifat sementara (temporary) dan hanya diberi waktu berdiri untuk 3 bulan yang informasinya berakhir pada bulan Maret 2024.


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *