- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Bahas Pengembangan Rempang, Menteri Investasi RI Optimistis Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat

By On September 18, 2023

Rapat teknis kali ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, kembali membahas pengembangan Kawasan Rempang di Kota Batam, Minggu (17/9/2023).


Bertempat di Hotel Marriott, Bahlil meyakinkan banyak pihak jika investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.


Ia optimistis, Rempang yang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia juga bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya.


"Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat," ujar Bahlil usai rapat teknis terkait dinamika investasi di Rempang selesai.


Ia juga mendukung langkah BP Batam dalam melakukan pendekatan humanis ke masyarakat Rempang. Khususnya dalam melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan.


Menurutnya, komunikasi yang baik dan humanis jauh lebih penting dalam percepatan investasi di Pulau Rempang.


"Untuk investasi, kita bersaing dengan negara luar. Kita tidak bisa menunggu karena investasi ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang paling penting, komunikasi ke masyarakat harus jauh lebih baik," tambahnya.


Untuk diketahui, rapat teknis kali ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.


"Untuk hal-hal teknis lainnya, kami akan terus membahasnya," tutup Bahlil. (DN)

Melawan Diskriminasi, Mengukir Masa Depan Jurnalis Kompeten

By On September 05, 2023

 

Mahmud Marhaba (Ketum DPP PJS)

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - TIDAK ada kata mundur dalam memperjuangkan mereka yang termarginal, terpinggirkan, dan sering diberi label wartawan abal-abal serta wartawan bodrex.

Inilah prinsip yang menjadi landasan bagi Pro Jurnalismedia Siber (PJS), sebuah organisasi pers yang relatif baru di Indonesia. Meski pun usianya baru menanjak ke tahun kedua, PJS telah berkembang pesat dan memiliki tekad kuat untuk merubah paradigma wartawan di negeri ini.


Menyuarakan Kebenaran dan Kesetaraan

PJS lahir sebagai respons terhadap ketidaksetaraan dan diskriminasi yang seringkali dialami oleh wartawan. Pasal 7 butir (a) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan tegas menyatakan bahwa wartawan memiliki kebebasan untuk memilih organisasi wartawan. Ini berarti bahwa setiap wartawan, termasuk mereka yang bekerja di platform media digital, berhak untuk bergabung dengan organisasi pers.


Dalam usia yang terbilang muda, PJS telah mengakar di 27 provinsi dengan keanggotaan yang solid. Mereka berhasil mencapai target membentuk pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di setiap daerah. Ini adalah langkah penting menuju pemenuhan persyaratan administratif dari Dewan Pers.


Menghadapi Tantangan Administratif

Pada bulan September 2023, PJS akan mengambil langkah berani untuk menyempurnakan semua administrasi yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran ke Dewan Pers. Masing-masing DPD dan DPC PJS di seluruh Indonesia sedang bekerja keras untuk menyelesaikan 5 item administrasi yang akan menjadi dasar pendaftaran mereka.


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS dengan tegas mengingatkan bahwa anggota PJS haruslah wartawan yang bekerja di media yang jelas, memiliki badan hukum, kantor representatif, dan tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi sejenis yang merupakan konstituen Dewan Pers. Mereka juga harus siap untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebuah langkah penting menuju profesionalisme yang menjadi harapan dan tujuan Dewan Pers.


Integritas, Kompetensi, dan Profesionalisme

Sejak awal berdirinya, PJS telah menegaskan bahwa integritas, kompetensi, dan profesionalisme adalah nilai-nilai inti yang harus dijunjung tinggi. Mereka berkomitmen untuk melatih dan mendidik wartawan agar menjadi jurnalis yang handal, dengan produk jurnalistik yang kuat dan sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi pegangan yang tak bisa diganggu gugat bagi setiap anggota PJS.


Menjaga Disiplin

PJS juga menunjukkan ketegasannya dalam menjaga disiplin dan menyelaraskan pengurus dan anggotanya. Sebagai Ketua Umum DPP PJS, saya tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah tegas, bahkan terhadap mereka yang memiliki hubungan emosional pribadi maupun dengan organisasi. Disiplin adalah pondasi utama untuk menyelamatkan organisasi ini.


Dari 27 provinsi yang telah terbentuk, 8 DPD PJS terpaksa harus ditangguhkan kepengurusannya dan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjalankan perintah organisasi. Bahkan, kepengurusan DPD dan DPC diberhentikan secara tegas karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah organisasi. Ini adalah tindakan keras, tetapi diperlukan untuk menjaga integritas dan disiplin dalam organisasi.


Pangkas yang Tidak Bersinergi

Ketika saya memimpin Musda di DPD PJS Banten akhir Agustus kemarin, dalam ilustrasi yang digambarkan bagaimana pimpinan bersikap arif untuk memotong ranting yang tidak bisa bersinergi. Bagi kami, lebih baik mengorbankan beberapa bagian agar tidak merusak akar dan batang dari sebuah organisasi. Lebih baik menghindari kerusakan yang lebih besar dan membahayakan keselamatan banyak orang.


PJS, di bawah kepemimpinan yang tegas ini, mengajak setiap anggotanya untuk bergerak bersama sesuai dengan instruksi organisasi. Saatnya semakin dekat, dan tugas berat menanti: melengkapi semua berkas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendaftar sebagai konstituen Dewan Pers.


Mengukir Masa Depan Jurnalis Kompeten

Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, peran jurnalis sebagai penjaga demokrasi dan penyampai informasi yang akurat menjadi semakin penting. Namun, banyak jurnalis merasa terpinggirkan, tidak diakui, dan seringkali mendapat julukan merendahkan. Di sinilah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) muncul sebagai harapan bagi mereka yang ingin berjuang untuk hak mereka sebagai wartawan sejati.


Wartawan yang belum berkesempatan ikut UKW selalu menjadi bahan cibiran di sesama kalangan wartawan. Mereka memandang yang belum mengantungi sertifikat UKW adalah wartawan abal-abal dan wartawan bodrex. Untuk itu, PJS berkomitmen selalu mengambil kesempatan di setiap Dewan Pers memfasilitasi UKW gratis di berbagai provinsi. Provinsi Kepulauan Riau dan Gorontalo adalah bukti nyata bagaimana PJS memanfaatkan peluang tersebut dengan mengambil semua kelas untuk mengikuti UKW fasilitas Dewan Pers itu.


Di samping itu, PJS juga melakukan UKW mandiri di mana setiap pengurus di daerah menjadi panitia UKW dengan mengundang lembaga uji di bawah Dewan Pers. Hal ini dilakukan untuk tidak lain memberikan kesempatan yang sama kepada wartawan untuk bisa sejajar dengan wartawan lainnya menikmati UKW di berbagai kesempatan. Semoga, kehadiran PJS bisa memberikan rasa kesetaraan diantara sesama wartawan dan mensukseskan target Dewan Pers.*[]

Kepala BP Batam Sampaikan Progres dan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian

By On Agustus 27, 2023

 

Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, pada Jum'at sore (25/8/2023), di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.


Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. 


Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.


Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang. 


Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam. 


Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.


Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.


Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. 


Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.


Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.


Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.


"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.


“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden." Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.


Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.


 Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi. 


"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)." Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.


*PENGEMBANGAN REMPANG MENINGKATKAN KEHIDUPAN*


Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.


Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.


Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengann Fasilitas Ibadah, Fasilitas Dermaga, Fasilitas Olahraga, Akses Jalan, Listrik, Pasar Tradisional, Puskesmas, Sekolah dan TPU.


Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.


Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.


"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarankan leh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.


Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi 

untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable 

energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).


Rencana investasi sebesar ±Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080.

Rapat Koordinasi di Batam, Menteri Investasi RI Paparkan Rencana Strategis Pengembangan Pulau Rempang

By On Agustus 15, 2023

Bahlil Lahadalia, memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan Pulau Rempang.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM
- Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan Pulau Rempang.


Hal tersebut Bahlil sampaikan usai melaksanakan rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang yang berlangsung di Hotel Marriott Batam, Minggu (13/8/2023).


"Saya bersama Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam sudah bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa rencana pengembangan ini harus dilakukan dalam mendorong investasi," ujarnya didampingi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.


Ia memaparkan bahwa pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” pun bakal mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.


Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, para generasi muda di sana pun akan mendapatkan pelatihan (kursus) atau edukasi khusus di bidang industri kaca dan solar panel.


Sehingga, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan Rempang Eco-City dapat terpenuhi dengan baik.


"Keterlibatan masyarakat akan maksimal. Industri di sana nantinya akan membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan. Masyarakat Kepri, khususnya dari Pulau Rempang akan menjadi prioritas. Ini menjadi fokus pemerintah dalam memberikan harapan kepada generasi penerusnya," tambah Bahlil.


Sesuai hasil rapat koordinasi, Bahlil juga menyampaikan jika rencana relokasi untuk masyarakat tetap akan berjalan.


Namun, relokasi tersebut tetap memperhatikan dan menghargai hak masyarakat yang bermukim di sana.


"Bukan asal relokasi, tapi masyarakat juga akan diberikan tanah seluas 200 meter dengan rumah type 45 dengan akses jalan yang baik agar aktivitas bisa berjalan. Hak-hak rakyat tetap dihargai. Apalagi rakyat yang sudah punya alas hak seperti punya sertifikat. Tapi kalau ada sekelompok orang yang masuk dengan cara semi-semi terang, biarkan aparat keamanan yang menyelesaikan dengan prosedur berlaku," pungkasnya. (DN)

Tinjau Rencana Pengembangan Pulau Rempang, Menteri Investasi RI: Kita Cari Solusi Terbaik

By On Agustus 13, 2023

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, berkesempatan untuk meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang, Minggu (13/8/2023).


Tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 10.05 WIB, Bahlil langsung bertolak ke Kantor Camat Galang.


Dalam kunjungannya, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat setempat.


"Saya mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi saya mohon, masyarakat juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara," ujar Bahlil di hadapan masyarakat.


Bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Bahlil berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya.


Mengingat, rencana strategis Rempang Eco-City merupakan salah satu perhatian serius pemerintah pusat.


Apalagi sejak kepulangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dari China, Sabtu (29/7/2023) lalu.


Pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” semakin menjadi prioritas.


Hal tersebut menyusul komitmen investasi dari perusahaan China, Xinyi Internasional Investment Limited untuk berinvestasi di Indonesia. "Insyaallah, kita cari solusi terbaik," pungkasnya. (DN)

Rakernas PJS di Palembang, Ketum DPP PJS Minta Kehadiran Pengurus DPD

By On Agustus 10, 2023

 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba S.Pd, C.IJ, C.PW
JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba S.Pd, C.IJ, C.PW, menegaskan pentingnya kehadiran Ketua DPD beserta pengurus inti PJS dari seluruh Indonesia pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diadakan di Palembang, tanggal 20-23 Agustus 2023 mendatang.


Langkah ini dianggap sangat krusial karena Rakernas ini akan menjadi tonggak awal PJS mendaftar ke Dewan Pers. 


"Para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD diwajibkan untuk hadir pada Rakernas tanggal 20-23 Agustus di Palembang, Sumatera Selatan. Jika dalam kondisi darurat, minimal yang hadir adalah Ketua DPD PJS," tegas Mahmud pada Kamis (10/08/2023).


Mahmud menyampaikan bahwa kehadiran pengurus DPD pada Rakernas akan menjadi bukti nyata komitmen dalam membangun dan memperbesar PJS. Lebih lanjut, pada acara Rakernas ini akan diumumkan secara resmi perubahan nama PJS.


"Kemenkumham RI telah menyetujui pergantian nama PJS dari Pemerhati Jurnalis Siber menjadi Pro Jurnalismedia Siber. Di Rakernas nanti, kita akan mendeklarasikan nama baru ini," ungkap Mahmud.


Karena perubahan nama dan AD-ART diatur dalam AD ART sebelumnya melalui mekanisme Munaslub, maka pada Rakernas ini juga akan diadakan Munaslub Khusus untuk membahas perubahan nama dan perubahan AD/ART, yang telah dipertegas melalui rekomendasi Rapimnas di Gorontalo pada Mei 2023 lalu.


Rakernas I PJS ini juga akan menjadi wadah untuk mengambil beberapa keputusan penting, termasuk pengesahan Pedoman Organisasi (PO) dan program kerja PJS untuk periode yang berjalan.


"Rakernas juga akan merencanakan waktu yang tepat untuk mendaftarkan PJS ke Dewan Pers. Detail mengenai tanggal dan bulan pendaftaran akan diumumkan nanti. Oleh karena itu, Mahmud berharap agar seluruh Pengurus DPD PJS yang tersebar di 27 DPD di Indonesia dapat hadir untuk mengikuti Rakernas di Palembang," pungkasnya.(*)

Humas BP Batam Dukung Langkah Dewan Pers Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

By On Juli 20, 2023

 

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait (tengah) di kantor sekretariat Dewan Pers.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Humas BP Batam berkomitmen untuk mendukung langkah Dewan Pers dalam mewujudkan jurnalisme yang berkualitas.


Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, usai perwakilan Humas BP Batam menjumpai Dewan Pers dalam rangka silaturahmi dan koordinasi terkait perkembangan jurnalisme di Kota Batam, Senin (17/7/2023).


"Ini merupakan pertemuan kedua kami yang berlangsung di Sekretariat Dewan Pers. Dalam agenda tersebut, kami menyatakan siap mendukung upaya Dewan Pers untuk mendorong peningkatan kualitas karya jurnalistik di Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam," ujar Ariastuty, Rabu (19/7/2023).


Perempuan yang akrab disapa Tuty itu berharap, langkah Humas BP Batam tersebut dapat memperkuat kemitraan antara BP Batam dan Dewan Pers ke depan.


Mengingat, pers menjadi salah satu pilar demokrasi Bangsa Indonesia.


"Selaras dengan semangat Ketua Dewan Pers, harapannya tentu agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar. Selain itu, kami juga berharap agar informasi hoaks tak lagi beredar sehingga dapat menyebabkan disintegrasi di tengah masyarakat," tambahnya.


Tidak hanya itu, lanjut Tuty, pihaknya juga bersedia untuk menginisiasi suatu program yang nantinya bakal melibatkan Dewan Pers.


"Kami sangat membuka diri terkait itu. Bahkan, BP Batam juga pernah melaksanakan UKW demi meningkatkan kemampuan wartawan di Provinsi Kepri, khususnya Kota Batam. Artinya, kami tak main-main dalam mendukung jurnalisme yang baik dan benar agar berita yang tersaji untuk masyarakat pun juga berkualitas, bukan berita hoaks," pungkasnya. (DN)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *