- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Gubernur Ansar Temui Menteri Investasi  Bahas Rencana Investasi EBT di Kepri

By On Januari 06, 2023

 

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad Temui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia.
KEPRI, SOROTTUNTAS.COM - Setelah menyerahkan DPA APBD  2023 kepada seluruh kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni Dompak, Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad bergegas ke Jakarta untuk menemui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Bahlil Lahadalia di kantornya, jalan Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta, Kamis (05/01). 


Gubernur Ansar didampingi Kepala DPMPTSP Kepri, Kadis ESDM Kepri dan Asisten Ekonomi Propinsi Kepri diterima langsung oleh Menteri Bahlil Lahadalia di ruang kerjanya. Hadir juga Country Director Gurin Energy Pte. Ltd Diko Dewantomo Darwoto beserta konsorsiumnya, Head of Legal coomercial Gentari/Petronas Energy Jui Kian Lim, dan Direktur PT Panah Perak Megasarana Agussalim Igarashi. 


Gubernur Ansar menemui Menteri Bahlil untuk berkoordinasi tentang beberapa permohonan dari investor yang berminat melakukan investasi Energy Baru Terbarukan (EBT) atau Green Energy di Provinsi Kepulauan Riau. 


"Hal ini perlu kita konsultasikan mengingat adanya rencana investasi Green Energy yang cukup besar. Kita menyambut baik rencana investasi ini karena Provinsi Kepri merupakan wilayah strategi perbatasan negara yang memiliki daya tarik investasi ekonomi yang tinggi" kata Gubernur Ansar. 


Gubernur Ansar melanjutkan, Provinsi Kepri saat ini merupakan 'Telur Emas' Investasi karena potensi wilayah yang cukup strategis. Saat itu ia menyampaikan rencana Gurin Energy Pte.Ltd yang berkantor pusat di Singapura yang telah melakukan tahap awal mengajukan permohonan investasi  yang akan ditangani oleh DPMPTSP Kepri. 


Dan Kepri, lanjut Ansar telah ditetapkan sebagai salah satu daerah yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) dalam hak ini. 


"Ini rencana investasi untuk sektor energi melalui rencana Pembangunan PLTS skala besar dengan kekuatan 2 Gigawatt dengan investasi sebesar 2,5 Miliar Dollar atau setara Rp 37 Triliun dengan kebutuhan lahan 2.000 hektar" papar Gubernur Ansar. 


Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menyambut baik usaha Gubernur Ansar dalam melayani dan memfasilitasi para investor dalam menanamkan modal/ PMA. 


"Ini bentuk dari pelayanan kita sebagai pemerintah sehingga para investor memiliki jaminan hukum agar investasi nya dapat berjalan baik" ujarnya. 


Lanjut Bahlil, pasca pelaksanaan Presidensi G20 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia ke depan akan mulai menggunakan Energy Baru Terbarukan (EBT). 


"Konsep Green Energy sudah semestinya dilaksanakan di Indonesia. Untuk itu saya mendukung akan rencana investasi ini dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut termasuk bersama Pemprov Kepri" ucapnya. 


Sementara itu Country Director Gurin Energy Pte. Ltd Diko Dewantomo Darwoto ikut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Ansar yang telah memfasilitasi dan melayani pihaknya sebagai salah satu investor 


"Kami telah diarahkan serta telah dilakukan pembahasan awal untuk menjamin agar investasi ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah" kata Diko.(*)

Ada Grand Design Asing Untuk Adu Domba, Dibalik Pelarangan Ibadah Natal Oleh Kelompok Intoleran

By On Desember 28, 2022

 

Pengurus DPD PJS saat menyerahkan SK DPC Tanjab Barat, Senin (26/12/2022).

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Pemahaman kita sebagai Bangsa Indonesia tentang Boleh tidaknya Mengucapkan Natal bagi yang beragama lain, khususnya umat Muslim kepada saudara kita umat Nasrani  mungkin sudah selesai dan sepakat boleh, asal tidak merubah Aqidah. 


Hal ini tentunya dalam rangka Habluminanas untuk ikut membahagiakan saudara-saudara kita satu lingkungan sebagai sesama Umat dan sebagai  sesama warga Negara indonesia, sebagaimana disampaikan salah satu Ahli Tafsir Kitab Al Quran dan Hadist Internasional  Prof Dr Kh Qurais Shihab.


Tapi bagaimana dengan pemahaman anggota masyarakat muslim yang lain?


Tentunya belum semua sepakat dan seirama, masih banyak yang ragu dan rancu,  terutama dari kelompok-kelompok Islam garis Keras yang cenderung Intoleran bahkan ada yang bersikap Radikal Mengharamkannya, karena menganggap dengan mengucapkan Natal katanya sama dengan mengakui Nabi Isa Al Masih sebagai anak Allah yang sudah tentu sangat ditentang oleh faham Islam radikal. 


Padahal jika hanya  menyampaikan ucapan selamat saja, untuk ikut membahagiakan mereka, tidak berarti meyakini aqidah agama lain, sama halnya ketika kita mengucapkan selamat hari  kemerdekaan kepada Negara Komunis atau Negara liberal kan tidak berarti kita jadi seorang komunis atau liberal. 


Demikian juga ketika kita mengucapkan hari Nyepi kpd umat Hindu atau Imlek kpd Umat Khonghucu tidak berarti kita jadi hindu dan Konghucu,  sehingga tidak harus ditarik sejauh itu Pemahamannya.


Seperti halnya yang disampaikan dengan jelas oleh Prof DR Shihab, semua itu dilakukan hanya sekedar untuk Habluminanas, untuk menjaga hubungan baik antar sesama dan  menghargai ajarannya masing-masing.


Namun situasi itu, memang sengaja dibuat sedemikian rupa,  terutama oleh anasir-anasir asing yang meminjam tangan kelompok-kelompok Islam garis Keras, untuk bisa terus mengadu domba antar umat beragama, khususnya Islam dan Kristen yang ada di Indonesia, karena kristen merupakan  agama terbesar ke 2 di Indonesia setelah Islam.


Demikian halnya jika agama Hindu yang terbesar ke 2, pasti  benturannya akan lebih besar dengan Hindu, seperti yang terjadi di perbatasan India, Suku Tamil dan lain-lainnya. Karena biasanya pola mereka akan membenturkan comunitas terbesar dengan comunitas lain yang dianggap competiternya yang juga besar dan militan, sehingga ketika mengucapkan Hari Nyepi atau Imlek benturannya tidak sebesar Natal. 


Demikian juga kalau menyangkut suku khususnya di Pulau jawa,  Sunda X Jawa akan selalu di benturkan karena sunda merupakan suku terbesar ke 2 setelah Jawa.


Jika di Kalimantan sudah sering terjadi Dayak X Madura, di Sumatera pernah terjadi Melayu X Bali dan lain-lainnya 

dan yg paling Seksi  benturannya, tentu saja yang menyangkut agama & keyakinan.


Perlu untuk diketahui, Polemik atau pro dan kontra pengucapan Natal ini, hanya terjadi di Indonesia. 

Di negara lain  baik di Afrika, Asia bahkan di Timur tengah sendiri hampir tidak ada kecuali di Palestine tapi itu bukan menyangkut aqidah tapi menyangkut perebutan Wilayah yang dikaitkan dengan Isu Agama.


Kalau masalah pengucapan Natal ini, ada juga di Asia tenggara, tapi itupun relatif sangat kecil sekali gelombang pusarannya, Namun lain sekali dengan yang terjadi di Indonesia, pusaran anginnya tersebut kontinu & besar sekali, dan senantiasa muncul  setiap tahun di setiap Natal & Tahun baru seperti sebuah issue peliharaan yang memang sengaja harus dimunculkan. 


Seperti dulu di tahun 2016 muncul  di Bandung, dan baru-baru ini tahun 2022 muncul di Lebak Banten,  bahkan jika dilihat lagi rekam jejak kebelakang banyak sekali muncul yang lebih dari itu, yakni sikap-sikap  Intoleran yang sudah mengarah pada sikap-sikap  radikal sampai kepada aksi terorisme, yang jelas-jelas diarahkan agar terjadi  Sentimen agama yang ekstrim. 

Seperti pelarangan ibadah Natal, saat ibadah gereja digeruduk, gereja diserang dilempari, sampai kepada aksi terorisme pengrusakan dan Pemboman gereja itu sendiri (seperti kejadian di Malang Jatim, di Sulawesi, Poso, Maluku, dan lainnya).


Kita  bisa melihat pola-pola  aksi tersebut, dan sudah banyak diungkap oleh Tim Densus 88 Polri,  bahwa terbukti adanya campur tangan asing dan jaringan  Internasional didalam gerakan aksi-aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di negara kita tersebut seperti keterlibatan : ISIS, Hizbul Tahrir, Jamaah Islamiah, Ikhwanul Muslimin, Taliban, Mujahidin, dan lainnya.


Ternyata markas besarnya ada di Eropa/ Inggris. Jika gerakan yang mengatas namakan Islam secara murni seyogianya markasnya harus ada di  negara Islam itu sendiri, tapi ini justru  berada di negara lain diluar mayoritas Muslim, disini kita harus bisa berpikir cerdas. 


Artinya semua ini  murni bukan gerakan Agama, tapi merupakan gerakan Politik, ikut campurnya Grand design Asing yang meminjam tangan Agama,  berkedok & berjubah Agama, sebagai issue yang memang paling seksi di negara yang dikenal sebagai penganut muslim terbesar di dunia, yang memang tidak menginginkan Negara Indonesia yang maha kaya raya ini maju & modern?

Ingat indonesia jadi negara terjajah bukan karena kekuatan senjata yang hebat dari para kolonialisme, tapi terlebih karena keberhasilan Politik Adu Domba Devide et Impera dari fihak mereka yang ingin menguasai Sumber daya alam yg ada Di tanah air kita.

  

Konsep tersebut sampai saat ini masih sangat efektif mereka gunakan, dalam setiap waktu, setiap objek, dan di setiap kesempatan apapun, yang akan dijadikan moment untuk terus memecah belah dan memporak porandakan Negara kita tercinta Indonesia, agar aset-aset penting negara kita bisa dikuasai mereka, melalui Kelompok-kelompok  binaannya yang sudah ditanam di Negara kita sejak lama.


Hal ini bisa dibuktikan saat kejatuhan Orba bung Karno maupun Orla pak Harto karena mereka-mereka semua dianggap sudah tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingannya, maka dari itu kepada saudaraku tercinta agar  menyadari semua yang terjadi ini dan betul-betul menjadi catatan untuk lebih mewaspadainya, jangan sampai kita semua terjebak dengan siasat busuk asing, yang senantiasa terus mengadu domba sesama anak Bangsa, 

Jangan sampai juga, dan yang terparah, jangan sampai kita malah menjadi salah satu bagian pelaku dari skenario  besar mereka buat, karena jika kita lemah dan terpecah, maka dengan leluasa mereka akan menguras seluruh  sumber daya alam kita sebagaimana yang sudah terjadi di Lybia, Suriah, Yaman , Iraq , Afganistan dan lainnya 

 

Maka demi menjaga keutuhan NKRI, hilangkan segala bentuk kepentingan, baik politik, ideologi, sosial, ekonomi,  budaya dll terutama yang menyangkut masalah Agama & Kepercayaan, yang merupakan hal paling sensitif yang bisa di ledakan setiap saat. 


Maka dari itu tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan hal yang sebetulnya sudah sangat basi ini, agar

 Kita semua harus tetap bergandeng tangan, bila tidak ingin Indonesia ini hancur terkotak-kotak karena  beribu-ribu kepentingan yg berlainan, baik Internal terutama external (asing). Jangan sampai Bhineka tunggal ika  ini hanya sebagai sebuah slogan kosong belaka, berbeda-beda, tapi kita harus tetap Satu. 


Jangan malah selalu jadi ajang empuk adu domba devide et impera asing, mulai dari hal yang sepele pengucapan Natal sampai kpd Pelarangan beribadah & mendirikan rumah ibadah bagi agama-agama yang dianggap Minoritas. (*)

Gelar Apel Siaga Nataru, PLN Siap Pasok Listrik Andal dan Petugas yang Siaga Layani Pelanggan

By On Desember 21, 2022

 

PT PLN (Persero) menyiagakan 3.000 posko dan 78.000 personel dalam rangka menjaga keandalan listrik menjelang hari raya natal dan tahun baru (Nataru). 
JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - PT PLN (Persero) menyiagakan 3.000 posko dan 78.000 personel dalam rangka menjaga keandalan listrik menjelang hari raya natal dan tahun baru (Nataru). Perseroan juga telah menetapkan periode siaga Nataru sejak 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. 


Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kondisi kelistrikan saat ini jauh lebih baik dibandingkan setahun lalu. Saat ini semua pembangkit dalam kondisi prima dan pasokan energi primer juga aman. 


"Hari ini kita menghadapi Nataru dengan rasa optimis dengan keandalan sistem kita yang jauh lebih andal daripada keandalan sistem 2-3 tahun yang lalu," kata Darmawan saat memimpin Apel Siaga Kelistrikan Natal & Tahun Baru 2023 di Kantor Pusat PLN, Selasa (20/12). 


Darmawan meminta seluruh jajaran PLN bersiaga penuh selama masa Nataru, mulai dari Kantor PLN menjadi Posko Siaga Nataru, Kantor Pusat akan menjadi control center, sementara setiap kantor Unit Induk sampai Unit Pelaksana Layanan, akan menjadi Posko Siaga. 


"Saya berharap tidak ada satupun kegiatan ibadah yang terganggu pelayanan kelistrikannya, tidak ada satupun gereja, tidak ada satupun rumah sakit, tidak ada satupun fasilitas umum tidak ada satupun pusat-pusat kegiatan yang terganggu pasokan listriknya selama perayaan natal dan tahun baru 2023 ini," katanya. 


Sementara itu, PT PLN Batam yang juga bagian dari PLN Group ikut melaksanakan Apel Siaga Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 secara online di lapangan parkir Unit Business Services  (UBS) PT PLN Batam. Menyikapi sambutan Direktur Utama PT PLN (Persero), Muhammad Irwansyah Putra, selaku Direktur Utama PT PLN Batam mengaku siap untuk menjalankan perintah dan arahan tersebut.


“Secara nasional, masa siaga Natal dan Tahun Baru ditetapkan mulai dari 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Selama masa siaga ini, PLN Batam menyiapkan 26 posko siaga, 488 petugas, 34 unit kendaraan yang siap bertugas 24 jam untuk menjaga keandalan pasokan listrik yang tersebar di seluruh wilayah Batam,” beber Irwansyah.


Ia juga menambahkan bahwa secara umum kondisi beban puncak listrik di Batam pada periode tanggal 19 Desember 2022 s.d 4 Januari 2023 terkendali, dimana dengan Daya Mampu Pasok tersedia 569 MW dan perkiraan Beban Puncak pada tanggal 25 Desember 2022 sebesar 397 MW tersedia cadangan 172 MW yang siap menjaga keandalan pasokan listrik kemudian pada tanggal 1 Januari 2023 perkiraan Beban Puncak sebesar 376 MW tersedia cadangan 193 MW. Artinya PT PLN Batam memiliki cadangan daya yang cukup untuk menjaga keandalan pasokan listrik.


“Dalam menjalankan tugas selama masa siaga Nataru, saya minta petugas agar selalu mengutamakan keselamatan dan disiplin dalam menjalankan SOP. Semoga kita semua, seluruh personil PLN Batam selalu diberi ridho, kemudahan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Serta apa yang kita jalankan menjadi amal ibadah bagi kita semua, Amin ya Rabbal’alamiin,” pungkas Irwansyah.


Pasokan daya listrik di Batam dalam rangka menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dalam kondisi aman. Untuk mengamankan pasokan listrik di Batam, PLN Batam menyiagakan 488 petugas PLN Batam yang berpartisipasi dalam pengamanan kesiapan Nataru. Para petugas ini tidak hanya siaga pada saat-saat tertentu saja, tapi kita semua akan siap siaga setiap saat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman.

Batam Optimis Hadapi Tantangan Resesi Global

By On Desember 16, 2022

Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat "Peluang Investasi Batam dalam Menghadapi Tantangan Resesi Global" di Hotel Sari Pasific Jakarta.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat "Peluang Investasi Batam dalam Menghadapi Tantangan Resesi Global" di Hotel Sari Pasific Jakarta, Kamis (15/12/2022).


Rapat tersebut menghadirkan dua pengamat ekonomi yaitu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal dan Direktur Riset di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya. 


“Sejumlah lembaga dan pakar memproyeksi perekonomian global akan mengalami resesi, mengatasi hal itu, BP Batam perlu masukan dan referensi dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijakan agar ekonomi Batam tetap stabil dan unggul untuk tujuan investasi," kata Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto. 


Meski demikian, Enoh meyakini pihaknya optimis Batam akan mampu menghadapi guncangan perekonomian global. Dijelaskan, saat ini kinerja ekonomi Batam tumbuh menguat di atas enam persen seiring dengan proyeksi pembangunan infrastruktur Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.


"Pembangunan Batam kian masif, proses industri terus berjalan, hal ini tentu akan berdampak pada membaiknya kinerja ekonomi," ucap Enoh. 


Sementara Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal lebih optimis terhadap peluang ekonomi secara nasional. Ia menyebutkan investasi di Indonesia tahun 2023 diperkirakan tidak banyak terdampak pada tekanan ekonomi global.


"Hal ini di dorong dengan adanya ekonomi domestik yang masih kuat, yang berdampak pada investasi manufaktur maupun jasa," sebutnya.  


“Di lain sisi, tantangan ekonomi hadir karena tingkat inflasi global yang sangat tinggi dan direspon oleh berbagai bank sentral di banyak negara dengan cara neningkatkan suku bunga,” jelasnya menambahkan. 


Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya secara spesifik menyampaikan mayoritas investasi di Batam berasal dari negara Asia. 


“Batam sudah baik di sisi Penanaman Modal Asing, namun sisi Penanaman Modal Dalam Negeri nya harus perlu lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya. 


Namun begitu ia menyarankan agar Batam melakukan sejumlah langkah agar ekonomi Batam tetap stabil dan tumbuh. Pertama, mengambil langkah diversifikasi investasi selain industri manufaktur. Kedua, pengembangan orientasi ekspor. Ketiga, pengembangan industri kecil dan menengah. 


"UMKM dapat di tingkatkan lagi dan mengembangkan pusat bisnis baru agar tidak terpaku di Batam saja, seperti di Pulau Rempang dan Galang," imbuhnya. 


Diketahui, perekonomian global diprediksi akan menghadapi potensi resesi. Salah satunya dipengaruhi  dari krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia yang berimbas pada krisis pangan dan energi.

Korlantas Polri Siapkan Pengamanan Dan Pelayanan Untuk Menghadapi Libur Nataru

By On Desember 14, 2022

Korlantas Polri Siapkan Pengamanan Dan Pelayanan Untuk Menghadapi Libur Nataru.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Seluruh jajaran dirlantas se-Indonesia akan ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan sesuai instruksi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, yang di sampaikan saat rapat koordinasi kesiapan Operasi Lilin Tahun 2022, saat memberikan keterangan kepada wartawan di gedung TMC KORLANTAS POLRI jakarta


Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan, bahwa Korlantas Polri akan terus berkoordinasi dengan pihak pusat untuk menciptakan kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia.



“Hari ini kami jajaran dirlantas seluruh Indonesia yang nantinya akan melaksanakan pengamanan dan pelayanan terutama untuk mendapatkan informasi dari tingkat pusat. Kita akan terus melaksanakan koordinasi seperti ini saat menjelang dan saat pelaksanaan, keadaan ini akan terus kita laporkan kepada pimpinan kita untuk memastikan kesiapan kita,” kata Firman.



Dalam antisipasi peningkatan volume kendaraan saat tahun baru 2023.  Firman juga menjelaskan mengenai  pelayanan untuk menyiapkan perjalanan yang nyaman tanpa hambatan dan akan terus mensosialisasikan informasi-informasi seputar lintas lalu lintas ataupun keselamatan kepada seluruh masyarakat.


“Kita sudah menerima dan akan terus mengecek lokasi yang digunakan pada saat kegiatan agama nanti, artinya tempat ibadah, pariwisata, ruas jalan baik tol maupun arteri akan disiapkan sedemikian rupa untuk kenyamanan perjalanan. Kami juga mengadakan sosialisasi yang akan kami sampaikan ke masyarakat sehingga bisa menerima informasi yang up to date,” tutur Firman.


Sebelumnya, Korlantas Polri bersama stakeholder melakukan pengecekan kesiapan operasi lilin 2022 jelang Libur Nataru, di Pos Lantas Cikopo, Jawa Barat, Pos Terpadu Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, Pos Polisi Karanglo Malang, Jawa Timur, Pos Gadog, Jawa Barat, Rest Area KM 68 Serang dan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni.

Gelorakan Semangat Anti Korupsi, BP Batam Dukung Hakordia KPK 2022

By On November 29, 2022

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2022

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ikut serta dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, pada 29-30 November 2022.


Hakordia tahun 2022 kali ini mengusung tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" dan digelar di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Lapangan Astaka dan Gor Indoor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata dalam sambutannya mengatakan bahwa  Hakordia merupakan peringatan atas sebuah insiden luar biasa yang disebut korupsi, sebagai penghambat terbesar majunya suatu wilayah.


"Korupsi itu penghambat utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Wilayah yang mampu mengentaskan kemiskinan dan memajukan pembangunan, telah mendukung gerakan Anti Korupsi." Ungkap Alexander.


Sumatera Utara yang saat ini masih menduduki daerah dengan tingkat korupsi tertinggi kedua di Indonesia, menjadi salah satu tuan rumah yang ditunjuk untuk menggelar Hakordia 2022.


Dalam momentum ini Alex juga mengingatkan komitmen para pemimpin daerah dan instansi sehingga pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. 


"Kehadiran pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah." Tuturnya.


Hadirnya BP Batam, merupakan dukungan bagi upaya KPK RI dalam penyadaran publik dan publikasi kepada masyarakat agar turut terlibat pemberantasan korupsi di Indonesia. 


Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro mengatakan BP Batam komitmen mendorong sejumlah regulasi yang menopang perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani.


"Dalam menarik investasi, BP Batam sudah punya PP 41 tahun 2021, semua perizinan juga sudah by digital and system. Ini mendorong gerakan ekonomi (Batam) pulih & tata kelola pemerintahan yang bersih melayani." Kata Wahjoe.


Ia juga menuturkan, keistimewaan Batam didukung dengan beragam inovasi dan kebijakan pembangunan yang digelorakan oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. 


"Dukungan Pak Kepala besar sekali ya untuk kemajuan Batam. Dari sisi perizinan kita siap dengan digitalisasi untuk mendukung kegiatan usaha, infrastruktur pun demikian, dari sisi pengelolaan aset dan penganggaran dikelola dengan optimal. Sehingga semua simultan mendorong ekosistem yang bebas korupsi, ekonomi Batam pun meningkat." Kata Wahjoe.


Dalam kesempatan ini, BP Batam turut membuka stand pameran pelayanan investasi dan pelayanan publik. 


"Selain sebagai bentuk dukungan bagi KPK, giat ini juga dapat menjadi sarana promosi  dan informasi improvisasi layanan BP Batam kepada publik." Imbuh Wahjoe.


Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, juga berkesempatan menyapa pengunjung yang hadir di Stand BP Batam.


Pria yang pernah menjabat sebagai Inspektur I, ITJEN Kementerian Keuangan ini, didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; Kepala Biro Umum Budi Susilo; dan Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro.


Hadir Jajaran Pimpinan KPK RI, Wakil Ketua MPR RI, Gubernur dan pimpinan daerah se-Sumatera serta perwakilan Kementerian/Instansi/Lembaga di Indonesia.


Ridwan Apresiasi Antusias Tinggi Peserta Munas I Pemerhati Jurnalis Siber

By On November 26, 2022

Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) I Pemerhati Jurnalis Siber (PJS).
JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) I Pemerhati Jurnalis Siber (PJS), yang  dilaksanakan pada 25-27 November, di Hall Dewan Pers, bakal meriah.


Pasalnya, antusias pengurus dan anggota menghadiri perhelatan PJS ini, terbilang tinggi. Ini nampak dari animo mereka menghadiri langsung momen bersejarah, sekaligus eksistensi organisasi jurnalis, media online seluruh Indonesia.


Panitia Munas I PJS sebenarnya hanya mengundang para Ketua DPD untuk mengikuti Munas, dengan agenda utama  pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai dasar sekaligus acuan dalam menjalankan organisasi ini ke depan.


“Kami berterima kasih atas apresiasi teman-teman pengurus daerah dan cabang, yang mau berpartisipasi, mengikuti kegiatan Munas ini,” kata Ridwan Mooduto selaku Ketua Panitia Munas I PJS, saat menyampaikan keterangan pers kepada media, pada Kamis(24/11/2022).


Pemilik Media Online Medgo.ID ini heran dengan militansi anggota dan pengurus cabang, yang bertekad mau menghadiri Munas perdana ini, bagi PJS. Padahal, jarak yang ditempuh dengan sarana perhubungan sangat jauh. Bahkan ada yang menggunakan jalur laut, sampai 3-4 hari sebelum acara sudah melakukan perjalanan.


“Terima kasih bagi partisipasi peserta baik langsung atau tidak, ini akan menjadi spirit bagi kita semua untuk organisasi ini dimasa depan,” tandasnya.


Pria yang digadang Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga ini, mengungkapkan bahwa dirinya terobati dengan semangat seluruh pengurus.


“Bagi kami Pengurus Pusat dan Panitia, berazam bahwa sekali layar terkembang, pantang untuk berpaling, sedikitpun,. Sampai Kamis peserta Munas yang disampaikan kehadiran ke Panitia 150 orang,” lanjutnya.


Selain kegiatan Munas, Panitia juga menyiapkan serangakaian acara Narasi Nasional, untuk memperkaya wawasan nasional kebangsaan, pata jurnalis, untuk dapat mendeteksi dini, potensi perpecahan sesama anak bangsa, khususnya jelang Pemilu  / Pilpres 2024. 


Narasi Nasional ini Panitia mengundang beragam narasumber, untuk berbagi dengan para pengurus dan anggota PJS dari berbagai pelosok negeri.(Panitia Munas).

BP Batam Raih Peluang Investasi Di Infrastructure Connect

By On November 24, 2022

Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) maksimalkan peluang investasi Kota Batam melalui kegiatan pameran _Infrastructure Connect_. 


Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 23-25 November 2022, di Hall D2 Jakarta International Expo, Kemayoran. 


_Infrastructure Connect_ merupakan acara puncak dari rangkaian Hari Bangunan Indonesia yang jatuh pada 11 November. 


Kegiatan ini merupakan kolaborasi 3 pameran penting, antara lain Indonesia Infrastructure Week (IIW) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Konstruksi Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, dan Beton Indonesia oleh Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I). 


_Infrastructure Connect_ pada tahun 2022 ini bertema “Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa”. 


Pameran ini dibuka langsung oleh Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, pada Rabu (23/11/2022). 


Dalam sambutannya, Basoeki menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan meminimalisir kegiatan impor, sesuai perintah Presiden RI. 


Ia juga mendorong pembangunan pabrik dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 


“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita bisa maju bersama di bidang jasa konstruksi,” harap Basoeki. 


*Energi Terbarukan Jadi Fokus Promosi BP Batam*


Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, memperentasikan peluang Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kota Batam.


Irfan mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat ini Kota Batam tengah disiapkan untuk menjadi Hub Pengembangan EBT. 


Dimana EBT Kepri sendiri telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Skala Besar di Batam. 


Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN.


“Pengembangan PLTS Terapung di Kota Batam akan dilakukan pada dua waduk, yaitu Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata Irfan. 


Irfan melanjutkan, BP Batam akan terus mendorong EBT sebagai salah satu fokus untuk menambah daya tarik investasi Kota Batam. 


“EBT memiliki peluang bisnis yang besar. Sektor energi juga menjadi perhatian dunia. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” ujar Irfan optimis. 


“Kami berharap, kegiatan ini mampu memperluas jaringan dan meningkatkan kesempatan investasi di Kota Batam,” pungkasnya. 

BP Batam Terima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha

By On November 24, 2022

 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani 

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai bentuk Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada hari Rabu (23/11/2022) bertempat di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI.


Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ini dihadiri oleh para Pimpinan Kementerian dan Lembaga dari seluruh Indonesia.


Dalam sambutannya, wanita yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun kultur menjaga aset Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari penerimaan negara.


"Melalui anugerah ini, pemerintah berupaya membangun kultur untuk menjaga aset BMN yang didapat (dibangun) dari penerimaan negara agar dapat dikelola dengan baik oleh Kementerian atau Lembaga yang menaunginya," kata Sri Mulyani.


Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.


Dalam kesempatan ini, BP Batam menerima penghargaan Kelompok I Kategori Sertifikasi BMN dan BP Batam keluar sebagai Juara 1, kemudian diikuti oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang pada Juara 2 dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Juara ke-3.


Anugerah ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh BP Batam dimana pada tahun 2020 BP Batam meraih peringkat 3 dan peringkat 1 pada tahun 2021 untuk kategori yang sama.


Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir menerima anugerah bergengsi ini menyampaikan bahwa sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk lebih giat lagi mengelola aset BMN sesuai ketentuan yang berlaku. 


"Arahan Kepala BP Batam sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa mengelola aset BMN ini harus sesuai dengan ketentuan agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dari awal pengadaan hingga penghapusan nanti," ujar Wahjoe.


Ia turut mengatakan bahwa BP Batam melalui Biro Umum akan terus berkoordinasi dengan DJKN untuk mengamankan aset-aset di lingkungan BP Batam melalui sertifikasi aset BMN.


"Kami (melalui Biro Umum) akan bekerja sama dengan DJKN untuk melakukan sertifikasi aset BMN di lingkungan BP Batam," tutur Wahjoe.


"Jika aset-aset BMN tersebut sudah tersertifikasi dengan baik, maka optimalisasi aset dapat terwujud dan tentu saja BP Batam akan mendapat nilai tambah sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita dapat terus bertambah," tutup Wahjoe.


Turut hadir mendampingi Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Kepala Biro Umum Budi Susilo serta Kepala Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset M. Taofan. (*)



Dekarbonisasi Industri Harus Melibatkan Seluruh Rantai Nilai Perusahaan

By On November 17, 2022

 

Diskusi tentang “Indonesia Net Zero Summit 2022: Decarbonization at All Cost” yang diadakan pada Jumat, 11 November 2022 lalu di Bali.

BALI, SOROTTUNTAS.COM - Dekarbonisasi industri tidak dapat terlaksana tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi antara perusahaan dan seluruh rantai nilainya. Hal tersebut dinyatakan dalam sesi diskusi Decarbonizing the Value Chain, yang merupakan bagian dari rangkaian acara “Indonesia Net Zero Summit 2022: Decarbonization at All Cost” yang diadakan pada Jumat, 11 November 2022 lalu di Bali.


Globalisasi telah membuka peluang kerja sama lintas perusahaan yang berada di wilayah yang berbeda. Saat ini kerja sama lintas perusahaan lintas benua merupakan sebuah kelaziman dan keniscayaan; perusahaan pemegang merek, atau perusahaan prinsipal kelas dunia bekerja sama dengan perusahaan supplier di negara-negara lain. Pola bisnis dan perdagangan era globalisasi ini menimbulkan tantangannya tersendiri dalam agenda dekarbonisasi perusahaan. Standar kepatuhan yang berbeda-beda antar perusahaan penjual (seller) dengan pembeli (buyer) juga memberikan tantangan besar. Padahal, mengacu pada standar global Science Based Target Initiatives (SBTi), setiap perusahaan dituntut untuk melakukan dekarbonisasi sampai ke tingkat rantai nilai.


Faktanya, tidak ada satu pun entitas perusahaan yang dapat mendekarbonisasikan rantai nilai produknya sendiri-sendiri, secara terpisah. Ini karena produk yang dihasilkan melewati rantai nilai yang terhubung secara global dan melibatkan berbagai entitas. Upaya dekarbonisasi produk berarti dekarbonisasi di sepanjang rantai nilainya yang melibatkan banyak pelaku dengan standar dan kapabilitas yang berbeda-beda. 


Menurut data WRI, 75% dari emisi gas rumah kaca global dihasilkan dari sektor perusahaan swasta, tetapi hanya 25% dari perusahaan swasta yang melakukan pengukuran dan menetapkan target penurunan mengikuti kerangka Science Based Target Initiatives (SBTI) emisi mereka.


*Data dan informasi emisi untuk mendukung dekarbonisasi*

Dalam sesi diskusi yang menampilkan perwakilan dari sektor Fast Moving Consumer Goods atau FMCG (PT Nestlé Indonesia), sektor industri kimia (PT BASF Indonesia), dan fashion (H&M Indonesia), panelis menyatakan pentingnya memiliki data dan informasi terkait emisi, bagaimana perusahaan dapat mengumpulkan data emisi mereka yang diperlukan sebagai langkah awal untuk merencanakan peta jalan penurunan emisi di perusahaan dan rantai nilai masing-masing.


PT Nestlé Indonesia sebagai salah satu pemain FMCG terbesar di dunia dan di Indonesia mengungkapkan bahwa 95% dari emisi yang dihasilkan berasal dari scope 3, atau di tingkatan pemasok atau rantai nilai. Nestlé bekerja sama dengan banyak pemasok supplier di tingkat lokal maupun global, sehingga rantai nilai memiliki peran dalam upaya perusahaan dalam menurunkan emisi karbonnya. Untuk mencapai target Net Zero di rantai nilainya Nestlé menetapkan 4 area fokus utama yang menjadi pilar untuk menuju target nol emisi, yaitu : carbon reduction, sustainable packaging, caring for water, sustainable sourcing.


Prawitya Soemadijo, Sustainability Director PT Nestlé Indonesia menegaskan, "Nestlé menerapkan lifecycle approach menyeluruh untuk mengetahui jejak emisi karbon dari setiap produknya, dan tentunya hal ini memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk bekerja sama".


Agus Ciputra, Presiden Direktur PT BASF Indonesia mengatakan sulitnya pemetaan emisi di seluruh rantai nilai. “Tetapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin,” kata Agus. 


Faktanya, PT BASF Indonesia telah bekerja dan menjadi perusahaan kimia pertama yang mengumumkan emisi dari sekitar 45 ribu jenis produk yang mereka hasilkan. Hal ini akan mendukung ketersediaan informasi bagi para klien BASF, karena sebagai pemasok bahan kimia, emisi yang dihasilkan akan membantu para klien melakukan penghitungan emisi karbon di rantai nilai mereka masing-masing.


*Dekarbonisasi energi* 

Sektor energi memiliki subsektor yang kurang mendapatkan perhatian yang mendalam. Umumnya banyak orang hanya melihat ketenagalistrikan sebagai fokus dalam agenda transisi energi menuju Net Zero Emission, padahal energi akhir seperti energi panas juga merupakan hal yang perlu menjadi pusat perhatian dalam agenda transisi energy.


Anya Saphira, Program Stakeholder Engagement and Public Affair Lead, H&M Group Production Office Indonesia menyampaikan, "Di sektor garmen dan tekstil, energi panas menjadi hal yang penting. Di Indonesia ini masih berasal dari bahan bakar fosil.” 


Jika melihat faktor emisi dari sisi energi, menurut Anya, Indonesia memiliki masalah ganda (combo impact problem), dimana emisi dari bahan bakar fosil berasal dari listrik yang digunakan dalam proses produksi, dan juga on-site heat generation. Anya berpendapat bahwa perlu bantuan dan perhatian dari pengambil kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan untuk membuat solusi lokal terkait masalah ini.


Seperti kedua perusahaan lainnya, emisi karbon terbesar H&M berada di rantai nilai, terutama di tahap material production, fabric manufacturing dan dyeing, serta washing. H&M bekerja sama dengan para pemasoknya untuk bersama-sama memecahkan masalah lingkungan hidup dan dampak sosial dalam rantai nilai perusahaan.

Anya menambahkan, terbiasa menggunakan bahan bakar fosil bukan berarti tidak bisa mencari alternatif untuk beralih dan menurunkan emisi. Biomassa memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi solusi dari permasalahan energi, karena banyak limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti dari bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi panas. Tetapi tetap perlu kebijakan yang jelas untuk memastikan ketersediaan bahan baku alternatif yang berkelanjutan.


Dalam setahun terakhir ini, KADIN Net Zero Hub sudah bekerja sama dengan WRI, CDP, dan UNDP untuk bersama-sama mencoba mencari solusi iklim dari emisi yang ada di rantai nilai masing-masing perusahaan.

Pada akhirnya, upaya dekarbonisasi industri bukanlah hal yang dapat dilakukan sendirian. Perlu kooperasi dan kolaborasi dari seluruh sektor industri untuk memetakan scope 1, scope 2 dan scope 3, tidak hanya dalam menghitung jumlah emisi, tetapi juga berbagi pembelajaran dari upaya masing-masing dalam melakukan pengurangan emisi.(*)

Hari Pertama Puncak KTT G20, PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman

By On November 17, 2022

Posko monitoring kelistrikan di Nusa Dua, Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali.

BALI, SOROTTUNTAS.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11). Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan hingga personel telah bersiaga untuk memastikan kelancaran acara yang dihadiri para pemimpin negara anggota G20 ini dengan menghadirkan listrik tanpa kedip.


Darmawan pun memimpin langsung siaga kelistrikan dengan menyisir posko kelistrikan di posko monitoring kelistrikan di Nusa Dua, Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Bali, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran, hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ITDC I Nusa Dua. 


Dari hasil pantauan di lapangan, Darmawan menjelaskan beban puncak kelistrikan Bali saat pembukaan KTT G20 terjadi pada sekitar pukul 11.25 sebesar 833 MW.


"Dengan daya mampu listrik kami mencapai 1.422 megawatt, kami pastikan pasokan listrik guna mendukung puncak KTT G20 dalam kondisi aman, termasuk kebutuhan energi primernya seperti gas, batu bara dan juga BBM-nya itu aman," ucapnya saat meninjau posko di Nusa Dua, Selasa (15/11/2022).


Selain itu, Darmawan juga memastikan layanan bagi ratusan kendaraan listrik dari para delegasi dan peserta KTT G20 berjalan lancar. Tercatat, SPKLU yang digunakan saat ini sudah terpakai 35 persen dari total yang disediakan. 


"Melalui kerja sama dengan Paspampres, kami bersyukur alur pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar," ucap Darmawan. 


Seperti diketahui, ada sekitar 66 SPKLU yang disiapkan PLN dan tersebar di beberapa lokasi seperti  ITDC 1 dan 2, serta di Apurva Kempinski. Selain itu, terdapat 200 _home charging_ yang siap melayani kendaraan listrik.


Darmawan juga memastikan seluruh petugas PLN akan terus melakukan siaga untuk menjaga pasokan listrik hingga gelaran KTT G20 selesai. 


Sekilas Tentang PLN

_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore._

PJS Apresiasi MoU Dewan Pers dengan Polri

By On November 11, 2022

 

Plt Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba
JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) mengapresiasi langkah positif dari Dewan Pers atas upaya melakukan perlindungan terhadap jurnalis terkait melindungi para jurnalis atas hasil karya jurnalistiknya. 


Hal ini disampaikan Plt Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba kepada seluruh pengurus PJS di seluruh Indonesia.

 

“Kita sangat mengapresiasi atas kerja sama yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Polri dalam memayungi setiap aktivitas jurnalis sehingga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi kepada pekerja pers,” ungkap Mahmud, Kamis (10/11/2022).


Hari ini, Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait perlindungan profesi jurnalis.


PKS pertama ini seperti yang disampaikan dalam rilis resmi Dewan Pers, merupakan turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers - Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik. Sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022. 


PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 10 November 2022. 


Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Sehingga, tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 


“Dengan ditandatangani PKS ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan,” kata Arif Zulkifli. 


PKS ini salah satunya mengatur tentang apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers, untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan. Apabila hasil koordinasi memutuskan laporan itu karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers. 


“Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” ujar Arif. 


Ditegaskan pula Zulkifli, apabila koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi jurnalis diluar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.


Atas dilakukannya penandatangan MoU ini, Mahmud berharap agar setiap jurnalis yang merupakan anggota PJS benar-benar bekerja secara profesional dengan memperhatikan ketentuan dan kaidah penulisan berita sehingga kedepan tidak tersandung dengan delik pers.


Disadarinya, MoU ini sangat berarti bagi jurnalis pada umumnya dan anggota PJS pada khususnya, karena perlindungan jurnalis yang dilakukan oleh Dewan Pers tidak hanya dilakukan kepada jurnalis yang berada pada organisasi pers yang merupakan konstituen Dewan Pers namun perlindungan itu kepada seluruh jurnalis yang bekerja secara profesional.


“Kita berterima kasih atas MoU ini, karena jurnalis anggota PJS wajib mengetahui dan bekerja secara profesional sehingga terhindar dari persoalan hukum dan kemerdekaan pers terlindungi,” ungkap Mahmud Marhaba yang juga merupakan ahli pers dari Dewan Per situ.

Tahun 2023 Pengaduan Karya Jurnalistik Melalui Aplikasi Elektronik

By On Oktober 31, 2022

 

Yadi Hendriana Anggota Dewan Pers

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM -  Perkembangan teknologi semakin mempermudah kontrol terhadap karya jurnalistik media massa di tanah air. Hal ini dilakukan Dewan Pers dengan membuat terobosan lewat aplikasi pengaduan berbasis elektronik. 


Untuk itu, peran masyarakat penting dalam mewujudkan hasil karya pers yang berkualitas.


“Kami ingin peran serta masyarakat dalam kontrol pers terus dilakukan demi produk pers lebih berkualitas. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi pengaduan berbasis eletronik yang simple,” ujar Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, Senin (31/10/2022) di Jakarta. 


Dengan hadirnya aplikasi pengaduan eletronik ini, Dewan Pers menargetkan mulai Januari 2023 proses pengaduan manual dan melalui email akan dihilangkan bertahap. 


“November-Desember 2022 masih bisa manual dan email, tapi Januari 2023 Dewan Pers hanya menerima pengaduan lewat LPE (Laporan Pengaduan Elektronik) yang sudah kami siapkan,” kata Agung melalui rilis resmi Dewan Pers. 


Ditambahkannya pula, LPE siap merespons dengan cepat proses pengaduan yang ada sekaligus mengantisipasi situasi jelang kontestasi politik yang akan dimulai tahun depan. Dewan Pers berharap, dengan peran serta dari publik, perusahaan media akan terus memperbaiki karya persnya agar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan berdampak positif bagi publik.

 

Media Online 


Sementara itu, Dewan Pers terus melakukan proses mediasi sengketa pers. Hingga Oktober 2022, terdapat 583 kasus pengaduan terkait karya jurnalistik yang diajukan ke Dewan Pers. Hingga kini, sebanyak 499 kasus berhasil diselesaikan dengan mediasi. Artinya, penyelesaian kasus sudah di atas angka 85%. 


“Dari kasus-kasus pers yang diadukan, rata-rata terkait pelanggaran etik berupa karya pers tanpa verifikasi dan cover both side,” ujar Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana. 


Dewan Pers mencatat, dominasi platform yang banyak diadukan adalah media cyber atau media online. Menurut Yadi, jumlahnya bahkan hingga mencapai lebih dari 95 persen. Ini menjadi sebuah catatan khusus bagi pengelola media online untuk tetap patuh dan tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Apalagi, dalam pantauan Dewan Pers, umumnya redaksi media online harus mengelola lebih dari 600 artikel/konten berita dalam satu hari. 


“Dengan konten yang begitu banyak di-manage, mau tidak mau masing-masing newsroom harus memperkuat kontrol berita, proses editing, dan penegakan kode etik di redaksi masing-masing,” pungkas Yadi. 


Dari data Dewan Pers, pada periode Januari hingga 31 Oktober 2022, sebanyak 499 kasus pengaduan yang dimediasi berhasil diselesaikan melalui Risalah (78 kasus), Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (31 kasus), Surat (331 kasus), dan Arsip (59 kasus). Total pertemuan mediasi/klarifikasi sebanyak 104 kali. Sementara target penyelesaian tahun 2022 adalah sebanyak 90% kasus selesai.


Menanggapi rencana Dewan Pers terkait proses laporan media maupun karya jurnalistik secara elektronik, Plt Ketua Umum DPP Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) memberikan apresiasi atas terobosan tersebut. Menurutnya, dengan menggunakan aplikasi tersebut, akan mempermudah kontrol publik terhadap kerja jurnalis. 


“Ini untuk melihat sejauh mana karya jurnalistik dari sebuah media benar-benar professional. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh anggota PJS agar selalu mengedepankan profesionalisme dalam menyajikan sebuah karya jurnalistik,” ungkap Mahmud.


Dengan waktu yang tersisa 2 bulan ini kata Mahmud, jurnalis yang tergabung di PJS diharapkan mampu menyesuaikan dengan harapan Dewan Pers.


“Saya yakin dengan waktu 2 bulan ini anggota PJS akan mampu menyesuaikan dengan harapan dari Dewan Pers yakni menjadikan karya jurnalistik yang baik dan benar dengan menjunjung tinggi hasil verifikasi yang tepat dan cover both side. Ini kita akan pertegas saat digelarnya Munas I PJS November mendatang,” ungkap Mahmud.

Disambut Dewan Pers, Ridwan Mooduto Sampaikan Rencana Munas I PJS

By On Oktober 20, 2022

 

Kedatangan Pengurus Pusat PJS (Pemerhati Jurnalis Siber), ke Dewan Pers mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Kedatangan Pengurus Pusat PJS (Pemerhati Jurnalis Siber), ke Dewan Pers mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya didampingi anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, Kamis (20/10/2022) di kantor Dewan Pers. 


Dirinya pun langsung membuka percakapan dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada pengurus DPP PJS yang dipimpin Mahmud Marhaba selaku Plt Ketua Umum PJS bersama Panitia Munas I PJS. 


"Kami berterima kasih sudah mengunjungi Dewan Pers," kata Agung, Kamis (20/10/2022) siang tadi.


Agung Dharmajaya yang saat ini menjabat Plt Ketua Dewan Pers mengatakan jika semakin banyak organisasi pers bermunculan, akan semakin baik dan mempermudah pembinaannya jurnalis itu sendiri. Oleh karena itu dirinya berharap agar PJS bisa berkolaborasi pada masa mendatang.


"Kehadiran PJS akan membantu Dewan Pers dalam upaya kolaborasi pembinaan jurnalis, yang tumbuh pesat ditengah era digital saat ini," ungkap Agung yang sedang menyelesaikan program Doktoral nya. 


Ia juga mengharapkan dukungan semua pihak termasuk PJS, melakukan penataan dan pembinaan jurnalis yang profesional dan kompeten melalui lembaga uji yang telah mendapatkan lisensi dari Dewan Pers. 


"Kami minta semua wartawan/ jurnalis untuk memacu diri dalam mengemban tugas mulia sebagai jurnalis dengan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," himbaunya.


Plt Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba dalam menyampaikan alasan berdirinya organisasi yang dipimpinnya yakni berupaya merangkul para jurnalis yang belum terjamah oleh organisasi sejenis, namun mereka aktif dalam kegiatan jurnalistik. 


"Kami terpanggil merangkul serta mengorganisir para jurnalis/ wartawan yang terlanjur diberi stempel yang kurang baik oleh sebagian masyarakat per situ sendiri. Kami akan bina melalui pendidikan dan pelatihan untuk disiapkan menjadi jurnalis yang kompeten dengan mengikuti UKW nantinya," ucap Mahmud.


Turut hadir juga, Ketua Panitia Munas I PJS Ridwan Mooduto menyampaikan rencana kegiatan pada 25-27 November 2022 nanti, yang mengajak Dewan Pers dapat mengambil peran, dalam Munas ini, melalui beragam program Pra dan Munas nanti, di Jakarta.


"Kami minta Dewan Pers mengambil bagian dalam sesi Pra Munas, untuk memberikan wejangan kepada seluruh anggota PJS seluruh Indonesia, secara online. Buah pikiran dan wejangan tentu sangat dibutuhkan oleh anggota PJS di seluruh nusantara ini," ujar Ridwan yang juga sebagai Ketua DPP PJS Divisi Organisasi dan Keanggotaan PJS.

Promosikan Batam, BP Batam Ikut Trade Expo Indonesia ke 37

By On Oktober 20, 2022

Badan Pengusahaan (BP) Batam ikut serta dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke 37 tahun 2022 di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Jakarta.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam ikut serta dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke 37 tahun 2022 di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Jakarta, Rabu, (19/10/2022).


Pameran dilaksanakan secara luring pada 19 s.d. 23 Oktober 2022 dan secara daring hingga 29 Desember 2022.


Pameran dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo ini menghadirkan penawaran produk serta jasa lebih dari 800 perusahaan swasta, BUMN, BUMD, Instansi, dan lembaga dari seluruh Indonesia.


Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro menyampaikan BP Batam turut berpartisipasi dalam pameran ini atas arahan dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Hal itu menurutnya sebagai salah satu upaya pihaknya menarik calon investor dari berbagai kalangan ke Batam.


“Infrastruktur pendukung investasi sudah disiapkan, arahan selanjutnya dari Kepala BP Batam adalah memberikan kemudahan perizinan kepada calon investor untuk menanamkan modalnya di Batam,” kata Wahjoe.


“Berbagai kemudahan investasi tersebut harus kita promosikan dan salah satu jalannya adalah melalui pameran Trade Expo Indonesia ke 37 ini,” kata Wahjoe lagi.


Pada pameran kali ini, fokus BP Batam adalah mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sekupang dan kemudahan fasilitas investasi di Batam.


“Target dari Kemenko Perekonomian cukup besar untuk peningkatan investasi di Batam, oleh karena itu kita harus lebih gencar lagi melakukan promosi kawasan Batam salah satunya adalah KEK yang tersedia di Batam serta kemudahan perizinan investasi di BP Batam,” ujar Wahjoe.


Wahjoe berharap setelah pameran ini selesai diselenggarakan, pelaku usaha atau investor yang berminat menanamkan modalnya di Batam dapat segera memulai proses investasinya melalui BP Batam.


“Harapannya jika ada calon investor yang berminat berinvestasi di Batam dapat segera memulai prosesnya dan BP Batam siap mendampingi pengurusan izin investasinya dari awal hingga akhir,” imbuh Wahjoe. 

Komisi VI DPR RI Sahkan Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023

By On September 23, 2022

BP Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta pada Kamis (22/9/2022). 

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - BP Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta pada Kamis (22/9/2022). 


Rapat tersebut membahas tentang Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2023 sesuai Hasil Penyesuaian Badan Anggaran DPR RI. 


Pada kesempatan tersebut, Muhammad Rudi juga memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sektor prioritas nasional dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 


“Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan unsur dari Prioritas Nasional 2 (dua) RKP Tahun 2023, yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan 4 (empat) fokus pembangunan yaitu Industri Manufaktur, Jasa, Pariwisata dan Logistik,” ungkap Muhammad Rudi.  


Program pertama merupakan Program Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya yakni kegiatan operasional, seperti kepegawaian, pemeliharaan, dan jasa. 


Program 4 Pengembangan Kawasan Strategis adalah kegiatan yang mendukung peningkatan investasi, yaitu kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional khususnya pengembangan infrastruktur seperti Peningkatan Jalan Koridor Utama dari Pelabuhan Batu Ampar ke Bandara Hang Nadim Batam, Pengerukan Kolam Dermaga Baru Terminal Pelabuhan Curah Cair Kabil, dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum. 


“Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas BP Batam, juga kami laksanakan melalui sumber pendanaan dari PNPB, di antaranya Peningkatan Jalan Yos Sudarso Tahap 4, Peningkatan Jalan Hang Jebat, Perbaikan Ponton Pelabuhan Punggur, lanjutan Pengembangan Destinasi Wisata Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang, serta Peningkatan dan pengembangan fasilitas kawasan lainnya,” jelasnya. 


Dalam pertemuan sebelumnya, BP Batam telah memprogramkan kegiatan promosi investasi dan layanan lain dari BP Batam. Kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi BP Batam dalam menarik investasi dan memberikan layanan lainnya.  


Pimpinan Rapat Martin Manurung dari Fraksi Nasdem membacakan kesimpulan yang didiskusikan oleh seluruh Anggota Dewan Komisi VI DPR RI.


 Ia menyatakan Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BP Batam Tahun 2023.


Pagu Belanja BP Batam dalam Tahun Anggaran 2023   yaitu sebesar Rp2.068.248.980.000,- (dua triliun enam puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).


Jumlah tersebut bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1.782,3 miliar atau 86,17 persen; Rupiah Murni (RM) sebesar Rp286 miliar atau 13,83 persen yang dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp888,77 miliar (42,97 persen); dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.179,48 miliar (57,03 persen). 


Komisi VI DPR RI berharap, dengan di setujuinya Anggaran BP Batam Tahun 2023 pendapatan PNBP BLU dapat meningkat lebih dari Rp 2 Triliun. 


Disela-sela rapat, Komisi VI DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BP Batam telah memperbaiki pemasukan barang konsumsi dengan adanya sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS), yang memudahkan proses perizinan.


Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam serta sejumlah pejabat eselon 2.

Syarat Menjadi Konstituen Dewan Pers, SWI Tinggal Melengkapi 500 KTA

By On Agustus 20, 2022

Sekjend SWI Herry Budiman didampingi Kabid Humas Hendra Gunawan dan Kabid Antar Lembaga Arief Ramdhani, menyambangi kediaman Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan PWI Pusat, Kamsul Hasan di rumahnya.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Sekber Wartawan Indonesia (SWI) yang diwakili Sekjend SWI Herry Budiman didampingi Kabid Humas Hendra Gunawan dan Kabid Antar Lembaga Arief Ramdhani,  menyambangi kediaman Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan PWI Pusat, Kamsul Hasan di rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2022).


"Tidak ada hal khusus, Kami silaturahim biasa menjenguk pak Kamsul yang sedang sakit. Kabarnya sudah lama, tapi baru hari ini bisa sowan," ujar Herry Budiman.


Dirinya menambahkan Kamsul Hasan sempat tanya progres Sekber Wartawan Indonesia untuk menjadi organisasi wartawan konstituen Dewan Pers.


"Beliau sempat tanya hal itu (progres SWI kepada DP-red), saya sampaikan tidak ada kendala hanya tinggal melengkapi 500 KTA SWI saja," terang Herry.


Sementara, Kamsul Hasan menyampaikan ucapan terima kasih dan empatinya Sekber Wartawan Indonesia  yang telah sowan ke rumahnya.


"Saya ucapkan terima kasih atas silaturahim dan doa Mas Herry beserta temen-temen Sekber Wartawan Indonesia," ucapnya.

 

Silaturahim yang hampir dua jam itu terasa hangat dan akrab sambil diskusi ringan soal etika dan profesionalisme wartawan dari perspektif hukum.

PJS Apresiasi Sikap Pembelaan Dewan Pers Kepada Semua Wartawan

By On Agustus 16, 2022

 

Dewan Pers lakukan diskusi terkait Kajian Hukum Pedoman Pemberitaan di Media Sosial yang berlangsung secara offline maupun online.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Dewan Pers lakukan diskusi terkait Kajian Hukum Pedoman Pemberitaan di Media Sosial yang berlangsung secara offline maupun online, Kamis (11/08/2022) pekan kemarin. 


Ketua Komisi Hukum dan Perundangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dalam pemaparannya menjelaskan fungsi pers/ media massa sesuai pasal 3 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yakni sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial serta ikut pemperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran.


Arif Zulkifli juga menyampaikan soal tugas pers/ media dimana pada pasal 2 UU nomor 40 tahun 1999 menyatakan pers berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hukum. 


“Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasidan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan,” ungkap anggota dewan pers yang memasuki periode kedua itu.


Demikian halnya pada pasal 6 bahwa pers nasional melaksanakan peranannya melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta melaksanakan peranannya memperjuangkan keadilan dan kebenaran.


Dalam penjabarannya khusus huruf C ungkap Arif Zulkifli dibagi dalam 3 bagian yakni pertama, sebagai wahana komunikasi massa, penyebaran informasi dan bentuk opini. Kedua, harus mampu melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Ketiga, harus mendapat jaminan pelindungan hukum, serta bebas dari campurtangan dan paksaaan dari manapun.


Dalam sesi tanya jawab, Mahmud Marhaba selaku Plt Ketua Umum Perhimpunan Jurnalis Siber (PJS) mempertanyakan soal komitmen dewan pers dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada wartawan. Dirinya meminta ketegasan apakah perlindungan hukum kepada wartawan hanya diperuntukan kepada khusus hanya kepada wartawan pada organisasi pers yang merupakan anggota konstituen dewan pers atau wartawan secara keseluruhan. 


Menjawab pertanyaan tersebut, Arif Zulkifli menegaskan jika perlindungan yang dilakukan oleh dewan pers terhadap wartawan adalah mutlah dan bukan hanya kepada wartawan yang merupakan anggota konstituen dewan pers. 


“Perlindungan kepada wartawan oleh dewan pers bukan hanya kepada wartawan yang merupakan anggota konstituen dewan pers tetapi kepada wartawan yang menjalakan tugas jurnalsitiknya secara teratur, kecuali wartawan yang terjerat dengan masalah pribadi diluar tugas jurnalistik,” tegas Arif.


Sebelumnya wartawan senior yang juga mantan anggota dewan pers, Abdullah Alamudi dalam penjelasannya saat diskusi tersebut mengatakan jika wartawan yang wajib mendapat perlindungan dari dewan pers adalah mereka yang bekerja pada media yang berbadan hukum PT, yayasan atau koperasi yang diperuntukan khusus untuk pers.


Dengan demikian tegas Mahmud bahwa melalui penjelasan dewan pers usai gelaran diskusi itu, wartawan seyogianya wajib memperhatikan legalitas medianya dimana dirinya bekerja sehingga tidak terjebak dengan aturan yang ada sehingga bebas terjerat dari undang-undang ITE yang akan merugikan wartawan itu sendiri.


“Saya menghimbau kepada wartawan yang merupakan pengurus dan anggota PJS agar memperhatikan badan hukum atau akta pendirian yang digunakan oleh medianya khususnya pasal 3 yang peruntukannya khusus pers serta pasal 4 menyangkut modal usaha yang dimiliki oleh perusahan tersebut minimal 100 juta rupiah,” ungkap Mahmud yang juga sebagai ahli pers dari dewan pers.


Ditambahkannya, PJS yang sudah memiliki kepengurusan DPD di 23 provinsi itu beranggotakan lebih kurang 1000 wartawan wajib memperhatikan aturan yang dikeluarkan oleh dewan pers khususnya terkait dengan perusahan pers yang melindungi kerja pers itu sendiri.


Dirinya pun berjanji akan mengawal setiap media dimana tempat wartawan bekerja untuk didaftarkan di dewan pers dan wartawan pun diwajibkan kompeten dengan mengikuti UKW kepada lembaga uji yang dilakukan kerjasama dengan PJS. 


“Pengurus DPP PJS siap mengawal anggotanya mulai dari mempersiapkan kriteria badan hukum pers, mendaftarkan medianya ke dewan pers hingga menjadikan wartawan kompeten melalui UKW sesuai tujuan dan cita-cita dewan pers agar wartawan terhindar dari delik pers yang selalu mengancam keberlangsungan anggotanya,” ungkap Mahmud yang memiliki pengalaman dalam melakukan verifikasi perusahan pers bersama anggota dewan pers periode sebelumnya.(*)

HUT PP Polri Tahun 2022, Kepala BP Batam Terima Anugerah Bintang Bhakti Tri Dharma Nararya

By On Juni 30, 2022

 

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mendapatkan Anugerah Tanda Penghargaan dalam rangkaian acara syukuran HUT Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mendapatkan Anugerah Tanda Penghargaan dalam rangkaian acara syukuran HUT Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri (PP Polri) ke XXIII Tahun 2022. 

Penghargaan diberikan oleh Ketua Umum PP Polri, Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Kamis (30/6/2022), di Grand Ballroom Gedung Tri Brata, Jakarta Selatan.

Muhammad Rudi dianugerahi Tanda Penghargaan Bintang Bhakti Tri Dharma Nararya, atas jasanya turut serta dalam Pengembangan dan Pemberdayaan PP Polri di Batam. 

Penghargaan disematkan kepadanya, atas inovasi dan semangat juang dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Batam, Kepulauan Riau.

Pembukaan acara dan sambutan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Umum PP Polri, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Dalam sambutan, Ketum PP Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh sukses yang membangun dan berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas PP Polri di tengah masyarakat.

Terdapat empat tokoh nasional yang dianugerahi Bintang Bhakti Tri Dharma Nararya dan kepada Kepala BP Batam, Ketua Umum PP Polri mengucapkan terima kasih atas karya nyata pembangunan daerah dan kepedulian terhadap PP Polri. Adapun keempat tokoh penerima anugerah adalah Drs. Imam Sudjarwo, Ibu Basaria Panjaitan, Muhammad Rudi dan Edi Yosfi.

1. Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Imam Sudjarwo, M.Si. adalah perwira tinggi Polri dan mantan Kakor Brimob.

2. Irjen. Pol. Basaria Panjaitan, S.H., M.H. adalah perempuan pertama yang terpilih menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan pernah menjadi Wakil Ketua KPK.

3. Kepala BP Batam Muhammad Rudi, atas karya nyata pembangunan di Batam serta kepedulian dan bantuan terhadap PP Polri di Batam. 

4. Edi Yosfi, atas jasanya memberikan beasiswa S1 kepada 30 anggota Polri di Kalteng.

"Terima kasih kepada Kepala BP Batam, beliau menjadi almamater kebanggaan kita, yang saat ini memimpin dan membangun Batam, beliau juga berkontribusi besar memberikan dukungan bagi PP Polri di Batam." Kata Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso.

Ia menambahkan bahwa Tanda Penghargaan ini diberikan dengan proses evaluasi dan monitoring, melihat sepak terjang, karya nyata dan  peran sosial yang berdampak bagi masyarakat luas.

"Kami mendapat berbagai masukan, bahwa Batam progresnya sangat luar biasa, pembenahan dilakukan keluar dan kedalam, kebijakan berdampak positif bagi Batam. Dan kita tahu Batam berpengaruh besar untuk Nasional karena letaknya yang strategis. Dan beliau (Muhammad Rudi) ciptakan kebijakan yang mendukung itu." Pungkas mantan Kapolri tahun 2008 - 2010.

Sementara itu, Kepala BP Batam mengatakan semangat purnawirawan patut untuk diteladani, semangat juang yang tidak pernah berhenti dan terbatas  usia. 

"Semangat yang terus berkobar, hidup dan tidak lekang oleh usia. Semangat membangun Batam juga mesti kita maknai serupa, terus berjuang untuk kemajuan Batam." Ungkapnya usai acara.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi merupakan figur sentral bagi perkembangan dan kemajuan BP Batam. Menjabat sebagai kepala BP Batam, ia ibarat nakhoda yang bertanggung jawab kepada seisi kapal sekaligus memandu perjalanan untuk berlabuh di sebuah tujuan yakni Batam menjadi lebih unggul dan berdaya saing.

Pria yang juga merupakan Walikota Batam ini, terus bergerak dengan inovasi pembangunan di bidang infrastuktur, baik pengembangan transportasi sisi darat, laut dan udara. Daya juangnya membuat investasi Batam bahkan melesat bahkan di masa pandemi Covid.

Capaian pertumbuhan ekonomi di angka 4,75 persen Kota Batam ini, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen dan Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 3,43 persen pada 2021 lalu.

Menuju Indonesia Emas 2025, Muhammad Rudi berharap upayanya membangun Batam, dapat berkontribusi menyumbang peringkat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini masih berada pada angka 3,5 persen.

Menko Perekonomian Resmikan Masjid Tanwirun Naja

By On Juni 25, 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Masjid Tanwirun Naja atau yang telah dikenal dengan Masjid Tanjak, telah diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto pada Jum'at siang pukul 11.15 (24/6/2022). 

Prosesi Peresmian Masjid Tanjak dimulai dengan penekanan tombol sirine oleh Menko Airlangga, yang diiringi dengan Salawat Nabi dan tepukan kompang khas melayu.

Selanjutnya, ia didampingi Kepala BP Batam Muhammad Rudi, menanam pohon Khaya Senegalensis, di taman kecil di samping Masjid. Pohon penghias kebun ini nantinya dapat tumbuh setinggi 60 meter dan mampu menaungi tanaman lainnya. 

Ia melanjutkan langkah dengan melakukan penandatanganan prasasti tepat di pintu masuk Masjid. Menuju aula masjid, Menko Airlangga bersama Kepala BP Batam Muhammad Rudi, melakukan pemotongan pita disertai ucapan Bismillahirahmanirahim.

Berada atas lahan 15.100 m2 dan total luas bangunan 4.983 m2, Masjid Tanwirun Naja diharapkan mampu menjadi sarana ibadah masyarakat Batam sekaligus menjadi ikon baru wisata religi di kota Batam. Hal ini disampaikan Menko Airlangga dalam sambutannya.

"Masjid ini artinya menjadi penerang keselamatan, kami berharap jadi tempat beribadah dan sekaligus mendukung perwujudan Batam menjadi kota industri, investasi dan destinasi pariwisata di Kepri dan Indonesia." ungkap Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemulihan ekonomi daerah setelah covid-19 memang harus disiasati dengan inovasi. Segala potensi industri harus dimaksimalkan, dan Batam menunjukkan diri untuk dapat memaksimalkan semua sektor yang ada.

"potensi pariwisata dan industri utama lainnya, ini harus terjaga. Batam membuktikan itu. Kita tidak dapat lagi bergantung pada satu atau dua sektor industri saja. Kita harus terus bergerak." katanya.

Masjid Tanjak sebagai tempat ibadah, sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, yang akan mendorong aqidah berdasar Al Qur'an dan sunah.

Airlangga juga berharap Masjid ini dapat memperkokoh tali silaturahmi dalam bersama membangun pulau Batam, membangun Kepri lebih maju lagi, untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi, mengatakan Masjid yang berdiri megah ini merupakan masjid yang berbentuk Tanjak. 

"Ide awal pemikiran bentuk masjid ini berhubungan erat dengan budaya daerah, di mana Tanjak merupakan salah satu penutup kepala pria pakaian khas daerah di Tanah Melayu, begitu juga dengan di Batam." kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan dalam memutuskan untuk pembangunan masjid ini, pihaknya telah meminta saran dan masukan dari para ulama dan tokoh masyarakat kota Batam. Masjid ini disiapkan untuk menjadi salah satu ikon Kota Batam dan nantinya dapat menjadi salah satu destinasi wisata di kota Batam.

Rudi juga menyebutkan  Masjid Tanwirun Naja yang biasa disingkat dengan nama Masjid Tanjak berasal dari usulan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Batam, yang berarti ‘penerang keselamatan’. 

"sehingga masjid sebagai tempat ibadah, Pendidikan dan dakwah bisa menjadi penerang keselamatan kaum muslimin dan muslimat." katanya.

Pembangunan Masjid Tanjak dimulai pada tahun 2021 sampai 2022. Lokasinya yang strategis di area Bandar Udara Internasional Hang Nadim pun membawa Masjid Tanjak sebagai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Muhammad Rudi turut menyampaikan apresiasi atas bentuk kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder yang memberikan dukungan luar biasa, sehingga pembangunan Masjid Tanjak dapat selesai tepat waktu.

Kegiatan dilanjutkan dengan Salat Jum'at berjamaah. Dengan lantai bawah seluas 1.963 m2 serta lantai mezzanine seluas 460 m2, Masjid Tanjak mampu menampung 1.250 jemaah. 1.000 jemaah berada pada lantai dasar dan 250 jemaah berada di lantai mezzanine.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *