- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Kepala BP Batam Muhammad Rudi Hadiri penyerahan DIPA 2024 di Istana Negara

By On Desember 01, 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menghadiri Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) TA. 2024.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menghadiri Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) TA. 2024, pada Rabu (29/11/2023).


Kegiatan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta ini dihadiri oleh Presiden RI, Joko Wododo; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.  


Selain itu, para Kementerian/Lembaga turut hadir secara luring dan pejabat daerah seperti Gubernur dan Walikota secara daring (online). 


Pada kesempatan pertama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penyerahan DIPA dan TKD TA. 2024 akan dilaksanakan melalui proses digitalisasi. 


“Ini sudah kita laksanakan mulai dari proses penganggaran sampai penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik,” ujar Sri Mulyani. 


Proses digitalisasi ini juga secara otomatis memangkas birokrasi pengesahan DIPA, dari yang semula 12 tahap menjadi 4 tahap. 


Terobosan ini disambut dengan sangat baik oleh Presiden RI, Joko Widodo. 


Meski demikian, ada beberapa hal yang disorot betul oleh orang nomor satu di Indonesia itu. 


Pertama, presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang disiplin, teliti, dan tepat sasaran. 


Kemudian, ia juga ingin seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar selalu bersikap transparan, akuntabel, serta berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar meminimalisir penyalahgunaan anggaran. 


Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan realisasi anggaran sesegera mungkin di bulan pertama tahun 2024. 


“(Bulan) Januari segera dimulai realisasi anggarannya. Secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini penyerapan anggaran pemerintah pusat baru 74 persen dan pemerintah daerah 64 persen. Jadi lakukan belanja sesegera mungkin di awal tahun,” tegas Jokowi. 


Terkait instruksi tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya akan menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk memulai proses realisasi anggaran di awal tahun 2024 mendatang. 


Sebelumnya, total pagu anggaran Tahun 2024 yang telah diresmikan oleh Komisi VI DPR RI sebesar Rp2,66 triliun, dengan target penerimaan PNBP Rp2,13 triliun. 


Angka tersebut naik sebesar 19,55 persen dari target penerimaan PNBP TA 2023 senilai Rp1,78 triliun, dengan total pagu anggaran Rp2,07 triliun


“Bulan Desember ini sudah harus mulai disiapkan agar bulan Januari 2024 anggaran BP Batam sudah bisa direalisasikan,” kata Muhammad Rudi. 


Ia melanjutkan, alokasi anggaran tersebut masih akan difokuskan pada pekerja-pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur jalan di Batam dan Pelabuhan Batu Ampar. 


Selain itu, penyelesaian permasalahan distribusi air minum di Kota Batam dengan pembangunan WTP baru dan peremajaan pipa-pipa baru juga menjadi fokus dan atensi BP Batam di tahun 2024. 


“Intinya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 akan kita lanjutkan di tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, sehingga semua kebutuhan masyarakat Kota Batam dapat terpenuhi,” tutup Muhammad Rudi.

Gantikan Syamsuar, Presiden Jokowi Lantik Edy Nasution Sebagai Gubernur Riau

By On November 27, 2023

 

Presiden RI Joko Widodo melantik Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution SIP sebagai Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan 2019-2024. 

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Presiden RI Joko Widodo melantik Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution SIP sebagai Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada pukul 10.15 WIB.


Pelantikan Edy Natar diatur dalam Keppres No. 114 P Tahun 2023 tentang pemberhentian wakil gubernur Riau dan pengesahan pengangkatan Gubernur Riau sisa jabatan 2019-2024. Dalam sumpah jabatannya, Edy Natar berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta menjalankan hukum dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.


"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Kepala Negara mendiktekan penggalan sumpah jabatan tersebut.


Selanjutnya Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Edy Natar Nasution sebagai Gubernur Riau yang baru dilantik. 


Edy Natar, dalam pernyataannya kepada media, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga  mengucapkan  terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat Riau yang telah memberikan dukungan moral terhadap dirinya. Ia berharap dapat menjalankan tugas dan amanah tersebut dengan baik sesuai dengan sumpah jabatannya.


Ketika ditanya tentang prioritasnya dalam satu bulan ke depan, Edy Natar Nasution akan melanjutkan visi misi nya bersama Gubernur Riau Syamsuar dulu setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024.


"Dalam waktu yang singkat ini Saya akan melanjutkan visi misi kami dengan pak Syamsuar seoptimal mungkin. Saya juga akan melakukan komunikasi dan kordinasi dengan seluruh bupati dan walikota serta stakeholder lainnya untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan yang muaranya kesejahteraan seluruh masyarakat Riau," ucap Edy Nasution.


Edy juga berucap syukur kehadirat Allah SWT atas ridho Nya selama ini yang melancarkan semua tugas-tugas kerakyatan yang mereka lakukan selama bersama Syamsuar.


Selain pelantikan Gubernur Riau, Presiden Jokowi juga mengambil sumpah Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK.

Hari Kedua Rakernas PJS, Seluruh Daerah Siap Kembangkan Sayap Menuju Konstituen Dewan Pers

By On Oktober 29, 2023

Bertempat di ballroom BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta Pusat, hari kedua Rakernas I Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang digelar Minggu (29/10/2023) berlangsung meriah.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Bertempat di ballroom BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta Pusat, hari kedua Rakernas I Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang digelar Minggu (29/10/2023) berlangsung meriah. Apalagi yang dibahas terkait Pandangan Umum DPD PJS se-Indonesia.


Di hari terakhir Rakernas itu, masing-masing DPD diminta memaparkan kondisi kekinian organisasi. Dipandu Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba dan Sekjen Abdul Rasyid Zainal diskusi internal tersebut berlangsung dengan penuh keakraban.


Provinsi Riau yang mendapat kesempatan pertama memaparkan kalau saat ini sudah ada empat kabupaten/kota yang terbentuk, sementara masih ada dua kabupaten lagi menyusul untuk diberi mandat.


"Animo jurnalis terhadap PJS ini sangat tinggi. Saat ini kita hanya melakukan seleksi kasar saja. Nanti kalau kita sudah mendaftar di dewan pers, maka seleksi akan kita perketat," ucap Yanto Budiman Situmeang, Ketua DPD PJS Riau.


Hal yang sama juga disampaikan Taufik Hidayat, Ketua DPD PJS Lampung. Meski banyak kendala dalam mengembangkan sayap organisasi, namun hingga kini anggota PJS di Lampung sudah mencapai 180 orang.


"Mudah-mudahan, seiring berjalannya waktu organisasi ini akan terus kita lebarkan sayapnya. Saya optimis, jika nanti PJS ini sudah menjadi konstituen dewan pers, banyak orang yang akan melirik," ucap Taufik.


Berturut-turut pandangan umum disampaikan perwakilan dari Papua Barat Daya, Provinsi Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumut, Kepri, Banten dan beberapa provinsi lainnya. 


Intinya sama, berjuang untuk membesarkan PJS di daerah masing-masing. Dan komitmen untuk melengkapi persyaratan administrasi menuju pendaftaran ke Dewan Pers yang dijadwalkan pada November 2023 mendatang.


"Kita akan segera menuntaskan pendataan anggota sesuai dengan yang diminta DPP. Insya Allah, tertib administrasi ini akan kita lakukan," ucap Muhammad Rusli yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.


Dalam sesi tanya jawab, peserta cukup antusias melontar pertanyaan juga masukan-masukan yang positif. Mulai soal pergantian nama organisasi hingga kasus-kasus hukum yang dialami oleh jurnalis.


Dalam konteks ini Ketum DPP PJS Mahmud Marhaba menjawab dengan taktis. Dia mengatakan selama jurnalis PJS bekerja dan menghasilkan karya jurnalistik yang benar yang tidak melanggar KEJ dan UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun tetap dipermasalahkan oleh yang merasa tidak menerima pemberitaan itu, wajib hukumnya ada pembelaan dari PJS. 


"PJS wajib memberi pembelaan dengan catatan seluruh anggota PJS bekerja on the track dengan memegang teguh asas cover bod site, KEJ dan UU 40 tahun 1999 tentang Pers," tegas Mahmud.


Sebagaimana diketahui, Rapat Kerja Nasional I PJS ini berlangsung dari hari Sabtu hingga Minggu (28-30 Oktober 2023) diikuti perwakilan dari 16 provinsi dan beberapa dari kepengurusan tingkat cabang.

Film “Imam Tanpa Makmum” Tayang di Bioskop di Sejumlah Kota

By On Oktober 24, 2023

 

Arbi Leo, Executive Produser film Imam Tanpa Makmum bersama Sutradara Syakir Daulay saat berada di Daan Mogot XXI Jakarta Barat, Minggu (22/10/2023).

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Dunia perfilman kembali memanjakan generasi muda dengan film terbaru yang telah ditayangkan perdana pada 19 Oktober lalu. 


Film ini, yang disutradarai oleh Syakir Daulay, yang juga memerankan peran utama dalam cerita, telah mencuri perhatian penonton.


Film ini menceritakan kisah cinta seorang pemuda bernama Imam yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Naira, seorang pemain biola yang memiliki rumah singgah untuk anak jalanan. 


Penayangan film ini telah dijadwalkan di berbagai kota di seluruh Indonesia.


Imam, diperankan oleh Syakir, memanggil Naira dengan sebutan Humaira, seperti panggilan sayang Nabi Muhammad SAW kepada istri tercintanya, Aisyah. 


Kisah cinta mereka semakin mendalam, namun hubungan mereka dihadang oleh sang ibu Naira. Mengapa sang ibu tidak merestui hubungan mereka? Apakah alasannya karena pekerjaan Naira di dunia hiburan malam? Bagaimana perjuangan Imam untuk mendapatkan hati Naira dan sang ibu sekaligus? Apakah cinta mereka akan berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh Imam?


Pasti banyak yang penasaran dengan kisah film ini. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk menontonnya di bioskop-bioskop terdekat.


*Sosok Dibalik Layar*

Film "Imam Tanpa Makmum" merupakan karya kedua yang diproduksi oleh rumah produksi bersahaja entertainment & syakir films. 


Diperkirakan bahwa film ini akan mencuri perhatian penonton berdasarkan antusiasme masyarakat yang telah menonton film ini di beberapa kota di Jakarta.


Pada Minggu, 22 Oktober 2023, film "Imam Tanpa Makmum" diputar di Daan Mogot XXI. Sang sutradara, yang juga menjadi pemeran utama, hadir bersama Arbi Leo yang merupakan Executive Produser dari film Imam Tanpa Makmum. 


Arbi Leo sengaja mengundang sutradara dan beberapa pemeran film "Imam Tanpa Makmum" ke bioskop Daan Mogot. 


Ini dilakukan untuk memperkenalkan sutradara muda ini kepada penonton.


Sebagai Executive Produser dari film Imam Tanpa Makmum, Arbi Leo berharap bahwa film ini akan memberikan edukasi kepada kaum milenial dan bahkan kepada orangtua di zaman sekarang.


Selain sebagai pemilik media Bersahaja News Group, Arbi Leo juga merupakan salah satu anggota Dewan Pembina DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS). 


Komitmennya dalam dunia jurnalistik sangat kuat. Sejumlah media dengan berbagai platform, termasuk media online, radio, dan production house (PH), telah dihadirkan untuk masyarakat Indonesia. 


Mungkin saja ke depannya Arbi akan memperkenalkan stasiun televisi.


Film "Imam Tanpa Makmum" adalah salah satu dari sejumlah film yang telah dihadirkan untuk penonton di seluruh Indonesia oleh Arbi Leo. 


Jangan lewatkan kesempatan ini, segera menjadi salah satu dari mereka yang menyaksikan film layar lebar ini di kota Anda.(*)

BP Batam Promosikan Kota Batam di Trade Expo Indonesia 2023

By On Oktober 22, 2023

 

Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali ikut berpartisipasi dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun 2023 di Indonesia Convention Center.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali ikut berpartisipasi dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun 2023 di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Jakarta.


Dengan mengusung tema Sustainable Trade For Global Economic Resilience, pameran TEI dilaksanakan secara luring pada 18 hingga 22 Oktober 2023 dan secara daring hingga 18 Desember 2023.


Pameran ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Jokowi. 


Ia mengatakan, dalam pameran TEI ke-37 tahun 2022 lalu, mencatatkan jumlah peserta sebanyak 1.097 peserta dan jumlah kunjungan hampir mendekati 30.000 pengunjung. Adapun total transaksi yang tercatat pada TEI ke-37 lalu sebesar USD 15 miliar.


"50 persen lebih tinggi dari targetnya sebesar USD 10 miliar," bukanya.


Sehingga pada TEI tahun ini, ia menargetkan transaksi yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Sebab, pada TEI ke-38 ini, jumlah pesertanya lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1.193. 


Hal ini ditambah lagi pada tahun 2023 dengan situasi pandemi Covid-19 yang sudah berakhir. Dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang masih ada kasus Covid-19


"Perdagangan harusnya bisa lebih lancar dan laris manis. Saya yakin Trade Expo ini menjadi salah satu solusi penghubung bagi dunia usaha, dengan eksportir dan para buyer," tuturnya.


Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, keikutsertaan BP Batam dalam Trade Expo Indonesia tahun ini merupakan yang kedelapan kalinya. 


Trade Expo Indonesia ini, bagi BP Batam, kesempatan yang baik untuk mempromosikan Kota Batam. 


"Kita berharap, dengan kegiatan ini kita dapat mempromosikan dan memamerkan potensi yang ada di Kota Batam sebagai kawasan untuk industri, pedagangan serta transhipment," katanya.


Ia melanjutkan, dalam pameran TEI ke-38 tahun 2023, BP Batam menawarkan industri-industri yang pontensial di Kota Batam. Industri ini, tentunya akan menghasilkan suatu produk yang bisa untuk kegiatan ekspor dan impor.


"Inilah yang mau kita tekankan bahwa ekpor dan impor di Kota Batam untuk ke luar negeri, bebas pajak dan tidak ada dikenakan biaya apapun," ujarnya.


"Dengan adanya pembebasan tersebut, tentu saja akan menambah keuntungan bagi sebuah industri," lanjutnya.


Ia menambahkan, dengan adanya TEI ke-38 ini tentu saja bisa menarik sebanyak-banyaknya investasi yang akan masuk ke Kota Batam. Namun demikian, menarik investasi ke Kota Batam tidak semudah membalikkan telapak tangan.


Tentunya ada proses yang dijalankan. Promosi melalui TEI ini harus terus diikuti secara terus menerus dalam mempromosikan Kota Batam.


"Kita berharap dengan adanya pameran seperti ini yang berskala internasional bisa menggaet investor-investor baru ke Kota Batam," imbuhnya.

CERI Duga KPK Salah Hitung Kerugian Negara Soal Transaksi LNG, Ternyata Pertamina Untung Besar

By On Oktober 10, 2023

Data dugaan kesalahan hitungan oleh KPK membuat PT Pertamina untung.

PEKANBARU, SOROTTUNTAS.COM  - Berdasarkan dokumen transaksi portofolio impor LNG Pertamina dari perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) Amerika Serikat, sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2023, terbukti Pertamina telah dan akan menikmati keuntungan bersih total sekitar USD 91.159.109 atau setara Rp 1,422 triliun (kurs 1 USD = Rp 15,600).


Sebab, hingga akhir September 2023 saja, Pertamina sudah menikmati keuntungan bersih sekitar USD 89.542.196 atau setara Rp 1,396 triliun.


Jika prognosa transaksi LNG CCL hingga akhir tahun 2030, Pertamina akan menikmati keuntungan sebesar USD 218.670.596 atau setara Rp 3,411 triliun.


"Sehingga aneh dan menjadi tanda tanya besar dari mana perhitungan angka kerugian negara bisa mencapai USD 140 juta atau setara Rp 2,1 triliun akibat Pertamina melakukan transaksi dengan CCL, seperti yang telah diumumkan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK pada 19 September 2023, ketika akan menahan mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan," ungkap Sekretaris Eksekutif CERI, Hengki Seprihadi, Selasa (10/10/2023) di Pekanbaru.


"Lagi pula, kontrak LNG antara Pertamina dengan CCL berlangsung dari tahun 2019 hingga tahun 2040, apakah yang dihitung KPK hanya waktu rugi saja? Bagaimana dengan keuntungan yang cukup besar sudah dinikmati Pertamina setelah Pandemi Covid 19 sejak tahun 2022 hingga ke depan?," tanya Hengki. 


Dikatakan Hengki, memang Pertamina sempat mengalami kerugian ketika Pandemi Covid 19 melanda dunia sejak Maret 2020 hingga akhir tahun 2021. Adapun total kerugiannya saat itu selama dua tahun adalah USD 107.160.011.


"Mengingat Pertamina saat pertama menerima kargo LNG dari CCL pada tahun 2019 telah menerima keuntungan USD 2.138.136, maka status kerugian Pertamina pada akhir tahun 2021 secara kumulatif menjadi sebesar USD 105.021.875 juta," lanjut Hengki.


Itupun menurut Hengki, kerugian dari produk  Sale Purchase Agreement ( SPA) pada 20 Maret 2015 oleh Dwi Sucipto, sebab SPA 2013 dan 2014 era Karen sudah diamandemen dan tak berlaku.


Seharusnya, kata Hengki, secara proses bisnis yang sehat, kerugian di atas sebenarnya bisa diminimalkan jika Direksi Pertamina pada 18 Oktober 2018 bertindak profesional dan mampu menyelesaikan kesepakatan penjualan LNG CCL dengan Trafigura. Namun, alih-alih mengurangi kerugian, malah terjadi potensial loss bagi Pertamina sekitar USD 41,7 juta.


"Jika merujuk data notulen exit meeting audit atas neraca gas dan portofolio bisnis LNG PT Pertamina pada April 2020, muncul total angka kerugian USD 145.747.500 juta, akibat harga pasar LNG hanya sekitar USD 3,49 per MMBTU," ungkap Hengki.


Adapun kerugian itu, lanjut Hengki, berasal dari kontrak Pertamina dengan perusahaan Total Prancis (4 kargo) sebesar USD 61.224.000, Corpus Christi USA (5 kargo) sebesar USD 39.652.500, Woodside Ltd Australia (2 kargo) sebesar USD 22.530.000 dan dari Eni Muara Bakau (2 kargo) sebesar USD 22.341.000.


"Dari data exit meeting tersebut terungkap harga beli LNG Pertamina dari Corpus Christi adalah harga paling murah, yaitu USD 6,33 per MMBTU jika dibandingkan dengan harga beli Pertamina dari Total USD 8,59 per MMBTU, dengan Woodside USD 7,25 per MMBTU, dengan Eni Muara Bakau USD 7,21 per MMBTU dan IDD Bangka USD 7,21 per MMBTU," ungkap Hengki. 


Jadi, kata Hengki, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti kebijakan Dewan Direksi Pertamina di masa Karen Agustiawan menjadi Dirut Pertamina, malah memberikan kontribusi keuntungan paling besar bagi Pertamina dan Negara, apalagi jika dilihat dari perspektif ketahanan energi nasional jangka panjang, Pertamina telah berhasil memiliki portofolio LNG di luar negeri yang sangat menguntungkan hingga akhir 2040.


"Maka wajar dan benar jika Karen Agustiawan melakukan perlawanan terhadap KPK yang telah mentersangkakan dan menahan dirinya, padahal tindakan yang dilakukan secara kolektif kolegial dan best practice bagi PT Pertamina terbukti telah memberikan keuntungan besar bagi negara," pungkas Hengki.(*)

Ombudsman RI Tinjau Hunian Sementara

By On Oktober 10, 2023

 

Ombudsman RI melakukan peninjauan hunian sementara bagi Masyarakat Rempang
BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Ombudsman RI melakukan peninjauan hunian sementara bagi Masyarakat Rempang, Senin, (9/10/2023).


Dalam peninjauan tersebut BP Batam turut melakukan pendampingan yang dilaksanakan di tiga titik hunian sementara yaitu Perumahan Bida 3 Sambau, Rusun Kabil dan Rusun Batu Ampar.


Hadir mendampingi General Manager Hunian Gedung, Agribisnis dan Taman BP Batam, Herawan dan Manager Divisi Operasional dan Pemeliharaan BP Batam, Juhardi.


Kepala Keasistenan Utama Substansi 4 Ombudsman RI, Dahlena mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terhadap objek hunian sementara yang disiapkan pemerintah baik BP Batam dan Pemko Batam. 


"Kami ingin memastikan bagaimana kesiapan BP Batam maupun Pemko untuk penyiapan hunian sementara bagi warga Rempang, kalau kami lihat sudah cukup layak ya, ada kasur, lemari dan fasilitas penunjang lainnya," kata Dahlena usai peninjauan.


Ia tak menampik masih ada masyarakat ragu untuk mau pindah ke hunian sementara guna mendukung percepatan investasi Rempang Eco City. Sehingga katanya lagi, peninjauan pihaknya  di beberapa rusun dan rumah tapak yang disiapkan pemerintah dapat menjadi informasi yang komprehensif. 


"Ini menjadi bahan bagi kami kepada warga yang masih ragu, konteksnya seperti itu," ujarnya. 


Ditambahkan, tim Ombudsman RI juga menyempatkan mencari informasi dari warga yang bersedia pindah khususnya di Bida 3 Sambau. 


"Kita sempat wawancara langsung juga dengan warga yang sudah pindah, ada 5 KK , mereka menyampaikan memang terbukti apa yang disampaikan pemerintah, artinya mereka (pemerintah) sudah memenuhi apa yang diminta, misalnya ada kewajiban untuk memberikan biaya hidup, mereka (warga) sudah terima," jelas Dahlena. 


Ia pun berharap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan hunian tetap yang disediakan pemerintah bisa terwujud sehingga masyarakat mendapat kepastian dari program strategis nasional pengembangan kawasan Rempang. 


"Mereka tentu berharap juga ada janji (rumah) yang terealisasi," imbuhnya. 


Sebelumnya, diberitakan sebanyak 25 KK sudah menempati hunian sementara pada Sabtu (8/10/2023). Progres tersebut merupakan buah dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi. 


Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah ke depannya. Sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.


"Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara," ujar Ariastuty.


Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.


"Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN," ujar Tuty.

Kontroversi Terkini di KPK: Firli Bahuri Didesak Mundur Akibat Rumor Tak Sedap

By On Oktober 08, 2023

Ketua KPK, Firli Bahuri didesak untuk segera meletakkan jabatan 

PEKANBARU, SOROTTUNTAS.COM - Ketua KPK, Firli Bahuri didesak untuk segera meletakkan jabatan usai mencuatnya skandal dugaan pemerasan oleh Pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 


Pengunduran diri itu dipandang penting agar tingkat kepercayaan publik kepada KPK tidak makin memburuk. Jika Firli Bahuri tidak meletakkan jabatan itu, maka akan dapat memperburuk citra penegakan hukum era pemerintahan Jokowi.


Sebab, sudah banyak dugaan pelanggaran etik dilakukan oleh Firli, baik ketika masih menjabat Deputi Penindakan KPK hingga menjadi Ketua KPK.


Ketika Firli masih menjabat Deputi Penindakan KPK pada 13 Mei 2018 terungkap ia sedang bermain tenis dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB), padahal TGB lagi diselidiki oleh KPK saat itu.


Selain itu, Firli dinyatakan melanggar kode etik KPK dan dijatuhi sanksi ringan oleh Dewan Pengawas KPK lantaran menggunakan helikopter hingga kebocoran dokumen penyelidikan dugaan tindak pidana di Ditjen Minerba Kementerian ESDM, seperti terungkap dalam video ketika Plt Ditjen Minerba Kementerian ESDM Idris F Sihite digeledah penyidik KPK pada 27 Maret 2023.


Namun, proses penyidikan KPK atas dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap tersangka Syahrul Yasin Limpo harus tetap dijalankan dengan profesional.


Demikian diungkapkan Sekretaris Eksekutif CERI, Hengki Seprihadi, Minggu (8/10/2023) di Pekanbaru. 


"Selain rumor pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo, kami terkejut juga saat menerima keterangan dari salah satu wartawan yang mengungkapkan telah mengkonfirmasi langsung kepada Firli Bahuri tentang temuan sepucuk surat berisi Laporan dugaan Penyalahgunaan wewenang dan Permufakatan Jahat diduga dilakukan oleh oknum anggota dewan dengan pejabat hulu Pertamina, bahwa perbuatan melawan hukumnya dilakukan oknum politisi ini katanya membawa aspirasi kawan-kawan dari komisi serta mendapat penugasan dari Ketua KPK agar pejabat hulu Pertamina dengan rekanannya mengatur proses tendernya," ungkap Hengki.


Selain itu, masih menurut dokumen bertata bahasa layaknya analisa penegak hukum tersebut, bahkan disebutkan ada salah satu pejabat Pertamina sempat diancam mau ditikam oleh oknum politisi berinisial NM ini, lantaran perusahaan yang dijagokannya tidak bisa menang dan pejabat Pertamina tersebut tak mau disuruh menghubungi perusahaan yang menang untuk memintakan fee sebesar 20 persen dari nilai proyek.


"Jadi nama Firli Bahuri selalu dijadikan tameng oleh oknum anggota politisi senayan untuk mengancam petinggi hulu Pertamina dan pejabat SKK Migas demi memenangkan perusahaan jagoannya pada berbagai tender proyek dan apabila perusahaan jagoannya tidak menang, maka dia memaksa pejabat Pertamina tersebut untuk meminta uang kepada kontraktor-kontraktor yang memenangkan proyek-proyek itu," ungkap Hengki. 


Menurut keterangan wartawan tersebut kepada CERI, sejak dikonfirmasi pada 5 September 2023 hingga hari ini, tidak ada bantahan atau pun keterangan apa pun dari semua nama-nama tertera dalam dokumen, termasuk Firli Bahuri, walaupun dari screenshot konfirmasi melalui pesan Whatsapp tampak sudah berstatus sebagai pesan terbaca. 


Sepak terjang komplotan oknum politisi senayan bersama dua mantan narapidana korupsi ini di proyek-proyek hulu Migas itu sudah menjadi pembicaraan dan sudah bukan rahasia umum lantaran menjadi buah bibir di kalangan pejabat Migas dan para vendornya. 


"Apalagi, sejak dua tahun belakangan ini, gerombolan ini dengan bebasnya beroperasi dengan modus mengancam para pejabat dan juga vendor yang berhubungan dengan anak usaha BUMN tanpa adanya tindakan dari aparat penegak hukum, terutama KPK sebagai garda terdepan memberantas korupsi, sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi publik apakah memang benar ada perlindungan dari Ketua KPK Firli Bahuri," kata Hengki.  


Dilanjutkan Hengki, keterangan yang diperoleh CERI itu, menambah panjang deretan rumor tidak sedap yang terutama menyangkut Ketua KPK Firli Bahuri. 


"Jadi menurut pendapat kami, sebaiknya memang Firli mengundurkan diri sebagai Pimpinan dan Ketua KPK," ungkap Hengki. 


Terlebih lagi, lanjut Hengki, Presiden Jokowi sebelumnya sudah terang-terangan menyatakan khawatir atas indeks persepsi korupsi Indonesia yang terus memburuk di mata dunia internasional.(*)

Apresiasi Upaya BP Batam, Menteri Investasi RI Tinjau Hunian Sementara

By On Oktober 08, 2023

Bahlil bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kembali bersilaturahmi dengan warga Rempang.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Percepatan investasi Rempang Eco-City menjadi perhatian serius Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia.


Terbaru, Bahlil bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kembali bersilaturahmi dengan warga Rempang, Jumat (6/10/2023).


Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Bahlil serta orang nomor satu di Kota Batam tersebut menyempatkan diri untuk salat ashar berjemaah di Masjid Al-Ikhsan Tanjung Banon sebelum berdialog dengan warga terkait hak-hak masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco-City.


Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Bahlil memastikan jika pemerintah melalui BP Batam berkomitmen untuk memperhatikan hak masyarakat yang terdampak program pembangunan tersebut.


Tidak hanya itu, Bahlil juga mengapresiasi upaya BP Batam dalam mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi kepada warga. Sehingga, warga yang bergeser ke hunian sementara terus bertambah.


"Ini sudah menjadi perintah Presiden RI untuk memperhatikan hak-hak masyarakat. Bahkan, data yang saya dapat menunjukkan hampir sebagian besar warga sudah bersedia melakukan pergeseran," ujarnya.


Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran.


Menurutnya, hal ini wajar adanya. Sehingga, pemerintah memainkan peran penting untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.


"Semua butuh proses waktu. Saya yakin, BP Batam dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan masyarakat," tambahnya.


Tidak hanya salat berjemaah dan berdialog dengan warga di Tanjung Banon, Bahlil dan Muhammad Rudi juga mengunjungi salah satu rumah warga asli Desa Pasir Panjang, Nenek Timah.


Suasana penuh kehangatan pun dapat dirasakan selama keduanya bercengkerama dengan perempuan paruh baya tersebut.


Terakhir, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam tepatnya di Perumahan Bida Asri III.


"Tugas kita adalah meyakinkan warga. Tugas kita adalah bicara baik-baik sama mereka," pungkasnya.


Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kunjungan Menteri Investasi RI tersebut.


Menurut Rudi, hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal percepatan investasi Rempang Eco-City yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional.


"BP Batam juga berkomitmen untuk menyelesaikan investasi Rempang Eco-City. Hal ini sesuai instruksi pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif selama sosialisasi," ujar Rudi. (DN)

BP Batam Pemegang HPL Rempang dan Galang

By On Oktober 05, 2023

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Melalui Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan pengembangan Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional tahun 2023.


Proyek pengembangan Rempang Eco City itu, akan berdiri diatas lahan seluas 8.142 hektar, dari 17.600 hektar, luasan lahan di Rempang.


Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, kawasan Rempang dan Galang adalah wilayah kerja dari BP Batam. Sehingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang berada di BP Batam.


Ia melanjutkan, dalam mengoptimalkan Batam menjadi kawasan industri, pemerintah membentuk Otorita Batam. Landasan hukum yang digunakan, adalah Keppres Nomor 41 Tahun 1973. 


Dalam peraturan itu, seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Otorita Batam yang kemudian berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada tahun 2007.


19 tahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, Presiden saat itu, Soeharto memutuskan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang.


Dengan adanya landasan hukum tersebut, BP Batam kemudian membangun 6 jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Pembangunan jembatan dimulai pada tahun 1992 hingga tahun 1998 dengan biaya pembangunan jembatan senilai Rp 400 miliar.


"Jadi berdasarkan Keppres 28 tahun 1992 itu, sudah jelas bahwa wilayah kerja BP Batam tidak hanya di Batam saja, tapi sampai ke wilayah Rempang dan Galang," ujarnya, Rabu (4/10/2023).


Selain Keppres 28 tahun 1992, BP Batam sebagai pengelola wilayah Rempang dan Galang juga diperkuat dengan diterbitkannya PP Nomor 5 tahun 2011, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.


Dalam PP Nomor 5 tahun 2011 itu, disebutkan jika Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Janda Berhias dan gugusannya.


Masih dalam PP Nomor 5 tahun 2011, juga disebutkan bahwa pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilaksanakan oleh BP Batam.


Atas dasar Keppres 28 tahun 1992 dan PP Nomor 5 tahun 2011 tersebut, sudah jelas BP Batam diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Rempang dan Galang. 


Jika lahan Rempang dan Galang diberikan kepada investor, maka harus diterbitkan sertifikat HPL oleh Kementrian ATR/BPN kepada BP Batam sebagai dasar penerbitan PL dari BP Batam kepada investor. 


"Jika investor yang mau masuk ke Rempang atau Galang, harus mengajukan ke BP Batam karena investor mendapatkan pengalokasian diatas lahan HPL BP Batam. Untuk prosesnya sama seperti mengajukan alokasi lahan di Batam," jelas Ariastuty.


Ariastuty menambahkan, saat ini lahan yang dialokasikan ada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang terdampak dari Rempang Eco City akan diberikan kompensasi yang menguntungkan untuk bergeser dari tempat asalnya ke tempat baru yang lebih tertata rapi. 


Pergeseran ini, demi kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, sejalan dengan suksesnya kegiatan investasi di kawasan Rempang Eco City.


Kompensasi yang diberikan itu berupa hunian baru tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan luas tanah maksimal 500 m2. Setiap satu rumah yang terdampak, akan diganti dengan satu unit hunian baru. Hunian baru itu akan berada di kawasan Tanjung Banon atau Dapur 3 Sijantung. Tergantung, pilihan dari warga nantinya.


Nantinya di tempat yang baru, akan dibangun fasilitas pendidikan, tempat ibadah, area dermaga pelabuhan ikan, fasilitas olahraga hingga pasar.


Sejalan dengan pengembangannya, Rempang Eco City, di area relokasi ini juga terdapat ruang hijau dan biru. Seperti hutan mangrove, area penghijauan dan pantai.


Begitu juga dengan kantor pemerintahan seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Polsek, Pemadam Kebakaran hingga Koramil yang berada di satu lokasi.


Hunian baru itu, akan ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Untuk sementara, masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara secara gratis. Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama dihunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya. 


Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya. Jika dalam satu KK terdapat 5 orang anggota keluarga, maka keluarga tersebut akan mendapatkan biaya hidup sebesar Rp 6.000.000 setiap bulannya.


Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau diluar dari hunian sementara yang telah disediakan oleh BP Batam, akan diberikan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 juta per bulan.


Biaya hidup hingga biaya sewa hunian itu akan diberikan sampai warga benar-benar telah menempati hunian baru.


"Jadi untuk saat ini sudah terdapat lebih dari 341 warga Rempang sudah setuju untuk digeser, dan sekitar 20 warga sudah pindah ke hunian sementara. Sementara sisanya akan segera pindah sejalan dengan lengkapnya persyaratan administrasi," imbuhnya.

Ketua DPD RI LaNyalla Ajak Generasi Muda Pahami Hakikat Demokrasi di Indonesia

By On Oktober 01, 2023

 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti 

SURABAYA, SOROTTUNTAS.COM - Menjadi pemateri dalam diskusi Komunitas Tanya-Tanya Hukum, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak generasi muda para pegiat Justicia untuk berpikir dengan nalar dan asumsi yang benar, agar tidak terjebak dalam kesalahan logika. Terutama dalam memahami hakikat, makna dan tujuan demokrasi.


LaNyalla mengungkapkan Demokrasi itu kekuasaan di tangan rakyat, bukan di tangan presiden. Apalagi di tangan Partai Politik.


“Kita harus mengukur, sistem mana yang lebih utuh memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat. Antara sistem demokrasi Pancasila dengan sistem demokrasi liberal ala barat, yang diterapkan Indonesia sejak era Reformasi,” ungkap LaNyalla saat menjadi keynote speech Kompetisi Nasional Esai Hukum Tata Negara Menyongsong Pemilu Serentak 2024 bertema "Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis di Indonesia, secara Virtual, Sabtu (30/9/2023).


Dijelaskan LaNyalla, demokrasi adalah salah satu pilihan sistem bernegara. Sedangkan secara hakikat, ada dua hal penting dari demokrasi. Pertama, memberi ruang dan saluran di dalam tata negara kepada warga negara. Kedua, bisa secara langsung atau perwakilan. 


"Artinya, sistem demokrasi itu harus ada ruang atau saluran yang utuh bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk menentukan arah perjalanan bangsa dan negaranya. Dan bisa dilakukan melalui perwakilan. Tidak harus secara langsung," tukas dia. 


Secara makna, lanjutnya, demokrasi adalah suatu mekanisme yang memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan kehidupannya. Karena itu, rakyat diberi ruang untuk menilai kebijakan negara. Karena kebijakan negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. 


"Jadi terdapat mekanisme kontrol dan check and balances dari pemilik kedaulatan, yaitu rakyat terhadap negara sebagai pembuat kebijakan," tutur Senator asal Jawa Timur itu.


"Dari sini bisa mulai kita bahas, apa perbedaan mendasar antara sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, yang kita kenal dengan istilah Demokrasi Pancasila, dengan sistem bernegara yang digagas negara-negara barat, yang dikenal dengan istilah Demokrasi Liberal, yang sekarang diterapkan di Indonesia," ungkap LaNyalla.


Para pendiri bangsa, imbuh LaNyalla, sudah bersepakat bahwa sistem demokrasi yang paling tepat untuk Indonesia, sebagai negara super majemuk dan negara kepulauan yang terpisah-pisah oleh lautan adalah sistem demokrasi perwakilan. Bahkan, pendiri bangsa menemukan satu sistem tersendiri, tidak hanya demokrasi perwakilan saja, tetapi juga demokrasi utusan. 


"Sehingga sistem Demokrasi Pancasila itu adalah sistem demokrasi Perwakilan dan Utusan. Di mana rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak hanya mewakilkan kepada yang mereka pilih melalui Pemilu saja, tetapi ada ruang dan saluran bagi komponen bangsa yang duduk melalui Utusan," papar LaNyalla.


Di dalam sistem Demokrasi Pancasila ditandai dengan adanya Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan rakyat, yang diisi melalui Pemilu dan Utusan. Itulah yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalamnya terdapat unsur DPR yang dipilih melalui Pemilu dan unsur Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang diutus dari masing-masing kelompok. Sehingga ciri utama dari sistem Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa menjelma berada di dalam Lembaga Tertinggi Negara. Itulah mengapa disebut sebagai sistem tersendiri, yaitu menjadi sistem yang berkecukupan, sistem yang utuh. 


Sistem Demokrasi seperti itu secara prinsip menjamin Hakikat dan Makna serta Tujuan dari Demokrasi. Karena, semua unsur rakyat sebagai pemilik kedaulatan, duduk di dalam ruang tata negara yang memiliki saluran untuk ikut menentukan arah dan perjalanan bangsa dan negara. 


Karena MPR sebagai lembaga tertinggi negara menyusun Haluan Negara, lalu memilih Presiden sebagai pelaksana Haluan Negara, sekaligus mengevaluasi kinerja presiden dalam mewujudkan Haluan Negara tersebut.


Hal ini sangat penting dipahami, karena pada hakikatnya, Haluan Negara itu adalah pernyataan kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Bukan kehendak presiden. Karena memang presiden tidak boleh suka-suka membuat kehendak. Karena dia bukan pemilik kedaulatan. Yang menjadi pemilik kedaulatan adalah rakyat. Itulah Demokrasi. Kekuasaan di tangan rakyat. Bukan di tangan presiden. 


Pada kesempatan itu, LaNyalla juga membedah sistem demokrasi yang saat ini diterapkan di Indonesia, yang merupakan hasil dari Era Reformasi 20 tahun yang lalu. Sistem demokrasi yang saat ini diterapkan merupakan hasil dari teori-teori Barat tentang tata negara yang disebarluaskan di kampus-kampus dan buku-buku yang menjadi bacaan mahasiswa kala itu.


Hasilnya, saat ini kedaulatan bukan lagi berada di tangan rakyat. "Karena 

pelaksana kedaulatan adalah Partai Politik dan Presiden terpilih. Itu faktanya. Karena rakyat menyerahkan total kedaulatan tersebut melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Langsung," ujar LaNyalla.


Sehingga Partai Politik dan Presiden, masing-masing memegang kedaulatannya sendiri. Bahkan Partai Politik menjadi sangat dominan, karena mereka yang mengusung dan memilih calon presiden, untuk disodorkan kepada rakyat. Akibatnya, Presiden terpilih akan menjalin koalisi dengan Partai Politik. Dengan cara, bagi-bagi jabatan dan kekuasaan. 


“Jadi kalau Presiden menginginkan payung hukum Undang-Undang untuk memaksa secara hukum kepada seluruh rakyat Indonesia, tinggal diproses di Senayan, disepakati partai politik koalisi, maka selesai sudah arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh Presiden Terpilih dan Ketua-Ketua Partai,” tandasnya. 


*Peran DPD-RI Lemah?*

Lalu di mana ruang rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa? tambahnya. 


“Tidak ada lagi. Karena memang tidak ada lembaga tertinggi lagi. MPR bukan lagi lembaga tertinggi. Sudah tidak ada lagi Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Semua berada di tangan Partai Politik. Dimana di dalam Undang-Undang Partai Politik, mereka diberi ruang untuk memperjuangkan kepentingan Partainya masing-masing,” urai Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur tersebut. 


Diakui LaNyalla, memang ada Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi DPD di Indonesia bukan pembentuk Undang-Undang dan tidak memiliki kewenangan seperti Senat dalam sistem Kongres di Amerika Serikat atau Inggris dan Australia. Karena memang Indonesia bukan negara federal. 


“Jadi, kekacauan tata negara Indonesia ini sebenarnya bermula saat bangsa ini melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam,” bebernya. 


“Dan perlu dicatat di sini, bahwa perubahan Konstitusi di Era Reformasi tersebut didasarkan atas penyederhanaan pandangan dan penyederhanaan asumsi, bahwa Sistem Demokrasi Pancasila adalah Sistem Orde Baru. Padahal, Sistem Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa, sama sekali belum pernah secara benar diterapkan, baik di Era Orde Lama, maupun Orde Baru,” ungkapnya.  


Oleh karenanya, LaNyalla mengajak membangun kesadaran kolektif bangsa untuk kembali ke Pancasila. Tujuannya adalah mengembalikan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi dan Identitas Konstitusi kita. 


"Kita dorong semua elemen bangsa, agar terwujud Konsensus Nasional, untuk kita kembali menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945, untuk kemudian kita sempurnakan dan perkuat melalui Amandemen dengan Teknik Addendum, tanpa mengganti Sistem Bernegara yang bermuara kepada Penjelmaan Rakyat di dalam MPR sebagai Pelaksana Kedaulatan," demikian LaNyalla.(*)

Relokasi Masyarakat Dilakukan Dengan Cara Baik dan Kekeluargaan

By On September 28, 2023

 

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI, Joko Widodo dan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Kementrian Investasi, Senin (25/9/2023) lalu.


Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan dalam rapat terbatas di Istana Negara, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan agar proses penyelesaian di Pulau Rempang harus dilakukan dengan cara yang baik, kekeluargaan dan lembut.


"Bapak Presiden juga mengarahkan kepada kami, untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat," katanya.


Bahlil melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga meminta untuk memastikan hak-hak masyarakat diterima dengan baik. Kepentingan masyarakat harus didahulukan tanpa melangkahi aturan yang berlaku dan dilakukan secara kekeluargaan.


"Atas dasar (arahan bapak Presiden RI) itu, kami langsung menindaklanjuti dengan rapat. Karena kami (Kementrian Investasi) ditunjuk oleh Bapak Presiden RI, untuk menyelesaikan berbagai dinamika yang ada di Rempang," katanya.


Bahlil mengungkapkan, saat dirinya datang ke Kota Batam bersama Menteri ATR, Mendagri dan Wakapolri beberapa waktu yang lalu, dirinya menyempatkan diri untuk bertemu dengan Tokoh Masyarakat Rempang, Gerisman Achmad. 


Dalam kunjungan itu, Bahlil datang tanpa didampingi oleh ajudan maupun pejabat manapun dan berbicara secara kekeluargaan.


"Dari situ saya kemudian banyak mendapat masukan masukan," katanya.


Adapun beberapa masukan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Rempang, mereka diberikan pilihan untuk dilakukan pergeseran ke Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang atau di Tanjung Banun, Pulau Rempang. 


Selanjutnya, makam leluhur yang ada di Pulau Rempang juga tidak dilakukan pergeseran.


"Mereka sangat menerima investasi, sampai pak Gerisman menyampaikan kepada saya, kiamat lima kali pun kampung kita ini tidak akan maju kalau tidak ada investasi," tegas Bahlil.


Sehingga, dari pernyataan tokoh masyarakat itu, ia menyimpulkan bahwa masyarakat Rempang sebenarnya menyambut baik investasi yang masuk ke kampung mereka. Akan tetapi, harus dilakukan dengan komunikasi yang baik.


Terakhir, masyarakat juga tidak ingin hanya menjadi pekerja dari investasi yang masuk ke kampung mereka. Akan tetapi, masyarakat juga dirangkul untuk menjadi bagian dari investasi itu sendiri.


"Dari semua yang mereka minta itu, saya dengarkan dan saya renungkan, dan atas arahan tim kemudian kita memutuskan untuk menerima aspirasi dari masyarakat," katanya.


Ia membeberkan, dalam permintaan masyarakat agar adanya pilihan di Dapur 3 Sijantung atau Tanjung Banun, diputuskan bahwa keputusan itu akan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang terdampak.


"Mereka sebagian besar mata pencariannya di laut. Jadi yang pastinya mereka ditempatkan di laut yang sama, hanya digeser saja," katanya.


Selanjutnya mengenai makam leluhur dan orang tua masyarakat Rempang, tidak dilakukan pergeseran. Akan tetapi, nantinya akan dilakukan pemagaran dan dipercantik. Sehingga masyarakat yang hendak berziarah, bisa dengan nyaman.


Begitu juga mengenai kompensasi. Masyarakat akan menerima lahan 500 meter persegi di Tanjung Banun dan akan langsung diproses sertifikat hak milik. Dimana, pemberian sertifikat hak milik ini merupakan kebijakan langsung dari Presiden Joko Widodo.


Selanjutnya, juga akan diberikan rumah dengan tipe 45 senilai Rp 120 juta. Namun, apabila masyarakat yang sebelumnya mempunyai rumah nilainya lebih besar dari Rp 120 juta, maka selisih dari rumah itu akan diganti oleh pemerintah. Sehingga, tidak adq yang dirugikan dalam relokasi ini.


"Bagi saudara kami yang punya tambak ikan, tanaman dan punya perahu itu juga dihitung dan dikompensasikan sesuai aturan yang berlaku. Jadi hak-hak rakyat karena itu arahan bapak presiden, semua menjadi perhatian kita bersama," tegasnya.


Begitu juga permintaan masyarakat agar tidak hanya menjadi pekerja di pabrik yang akan dibangun itu. Akan tetapi menjadi bagian dari investor. Hal ini, juga sudah disetujui dan saat ini sudah dibicarakan bersama dengan investor yang akan masuk.


Bagitu juga mengenai permintaan dari tokoh masyarakat untuk mendata langsung warganya dan tidak menggunakan aparat penegak hukum juga disetujui. Sehingga sampai hari ini sudah hampir 300 KK yang mendaftar untuk direlokasi.


"Jadi apa yang diminta oleh tokoh masyarakat sewaktu saya disana, alhamdulillah sebagian besar sudah kita akomodir untuk dilakukan secara kekeluargaan," imbuhnya.


Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, dari awak pihaknya telah berkomitmen untuk pergeseran masyarakat dilakukan tanpa ada paksaan maupun intervensi dari pihak mana pun.


Dirinya pun menyambut baik atas keputusan diakomodirnya sejumlah aspirasi dari tokoh masyarakat Rempang. Ia berharap, dengan adanya keputusan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.


"Kami sudah sampaikan semua. Seluruh harapan dari warga sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sebagian besar sudah diakomodir. Semoga ini, menjadi langkah awal dalam kebangkitan ekonomi di Pulau Rempang," ujar Muhammad Rudi.

Deretan Keuntungan Rempang Eco-City

By On September 21, 2023

Bahlil menerangkan bahwa investasi Rempang Eco-City akan tetap berjalan.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Pertemuan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia dengan para tokoh (19/9/2023) mendapat titik temu.


Pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak rakyat, hak kultural, serta hak kesulungan warga yang sudah bermukim secara turun-temurun di Rempang. Bahlil pun menerangkan bahwa investasi Rempang Eco-City akan tetap berjalan.


Tak tanggung-tanggung, Investasi jumbo di wilayah Rempang-Galang ini, ditaksir bakal jadi Mesin Ekonomi Baru bagi Indonesia.


UMKM Terangkat

Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp 381 Triliun, Rempang Eco-City diyakini dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang-Galang. 


Bahkan saat masa pembangunan sekalipun, diperkirakan ekonomi masyarakat dapat ikut terangkat dengan kegiatan ekonomi mikro kecil dan menengah.


Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan, akan ada banyak dampak positif yang diterima masyarakat, Kawasan Barelang hingga Indonesia pada skala yang lebih besar. 


Pertumbuhan realisasi investasi akan diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 


Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus dikembangkan. Sehingga, Investasi yang masuk ke daerah akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi rakyat. 


“UMKM akan sangat hidup. Semua proses ini akan melibatkan UMKM. Contoh simple adalah usaha bahan pokok dan makanan, yang akan menyediakan adalah tentu masyarakat di sana yang bisa ambil peran. Pekerja tak perlu jauh ke Batam. UMKM bisa masuk dalam rantai pasok global agar meningkatkan peluang UMKM kita bisa naik kelas.” Kata Tuty.


Namun, Tuty juga berharap publik dapat mencermati apabila Proyek Strategis Nasional ini terhambat, akan menimbulkan banyak pula performa tidak baik atau dampak negatif.


 Investasi

“Investasi ini sangat besar. Kita sedang berkompetisi (dengan negara tetangga) untuk mendapatkan Investasi 174 T untuk Xinyi dan 381 T untuk PT. MEG. Sedangkan rata-rata total investasi di Batam saja per tahun adalah sebesar 13,63 T.” kata Tuty.


Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kehadiran Xinyi, dapat menarik investasi lainnya, sehingga tercipta ekosistem usaha yang berdampak bagi Kawasan (multiplier effect).


“Pengembangan yang dilakukan akan terus mengedepankan kearifan lokal. Sehingga bukan hanya daerahnya yang akan maju, melainkan masyarakat akan terangkat pula. Kita tentu tidak berharap sebaliknya, bahwa Tidak terciptanya ekosistem investasi di Kawasan yang berpotensi, menyebabkan stagnasi ekonomi wilayah tersebut.” terang Tuty.


Tuty pun berpesan bahwa investasi ini telah menjadi perhatian khalayak luas. 


“sejumlah penolakan yang terjadi, dapat membuat citra Batam (Indonesia) buruk dalam dunia investasi dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap Batam dan nama Indonesia secara lebih luas.” kata Tuty.


*Tenaga Kerja*

“Kemudian, yang tak kalah penting adalah terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat Rempang. Dengan adanya bonus demografi hingga 2040, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluasnya bagi generasi usia kerja yang berjumlah 70% dari populasi.” kata Tuty.


Investasi ini, memberikan kesempatan anak penduduk tempatan, memperoleh haknya untuk mendapapatkan Pendidikan yang terpadu dan sukses di daerah sendiri.



“Bila investasi ini hilang, maka belum tentu ada kesempatan yang sama bagi anak muda Rempang untuk mendapat Pendidikan Vokasi Industri, kemudahan beasiswa hingga menjadi tenaga kerja yang skillfull meraih kesempatan berkarier di daerah mereka sendiri. Mereka tak perlu pergi keluar wilayah untuk mencari pekerjaan.” ujar Tuty.


Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Kesehatan


Dari sisi Infrastruktur, Rempang akan tertata rapi dan menjadi wilayah yang maju. Pemerataan pembangunan di Rempang mengalami eskalasi serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.


Pembangunan dermaga akan memudahkan masyarakat nelayan untuk berlayar dan beraktivitas maritim. Taraf Kehidupan sosial di Rempang akan bertumbuh dan merata. 


Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City juga akan meningkatkan Kesehatan ekologis dan sosial jangka Panjang. 


“Kawasan Parisawata juga akan dikembangkan lebih optimal, sehingga wilayah ini tidak akan mengalami ketertinggalan. Maju namun tidak meninggalkan kearifan lokal yang telah ada.” kata Tuty.


Legalitas Hunian

Terakhir, dengan program dari pemerintah ini, akan tercipta legalitas atas hunian penduduk di Kawasan Rempang dan Galang. Penataan pemukiman penduduk tempatan akan terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik.


“PSN Rempang Eco-City ini memberikan kepastian atas legalitas hunian penduduk, sebagaimana yang diharapkan selama ini. Bapak Menteri ATR bahkan sudah sampaikan bahwa ATR/BPN akan mengawal ini, sehingga masyarakat akan mendapat legalitas di hunian yang kami siapkan.” pungkas Tuty.

Sosialisasi Pengembangan Program Strategis Nasional, Menteri Investasi RI Temui Masyarakat Rempang

By On September 19, 2023

Bertempat di kediaman tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Gerisman Ahmad, kehadiran Bahlil mendapat sambutan hangat dari ratusan warga.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, menemui masyarakat masyarakat Rempang, Senin (18/9/2023).


Bertempat di kediaman tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Gerisman Ahmad, kehadiran Bahlil mendapat sambutan hangat dari ratusan warga yang sudah berkumpul di sana.


Selain mempererat tali silaturahmi, maksud kedatangannya pun bertujuan untuk melakukan sosialisasi serta mencari solusi terbaik ihwal rencana investasi di Kawasan Rempang.


Dalam pertemuan kecil yang melibatkan orangtua dan tokoh masyarakat, Bahlil menegaskan bahwa investasi Rempang Eco-City akan tetap berjalan.


"Saya sudah bertemu dengan orangtua dan tokoh masyarakat sejak kemarin. Kedatangan saya ini karena kecintaan saya dengan masyarakat," ungkap Bahlil dalam agenda sosialisasi tersebut.


Pertemuan Bahlil dengan para tokoh pun juga mendapat beberapa solusi. Dimana, pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak rakyat, hak kultural, serta hak kesulungan warga yang sudah bermukim secara turun-temurun di Rempang.


"Kami akan memikirkan semua aspek. Ini demi kepentingan bersama," tambahnya.


Di samping itu, Bahlil meminta agar masyarakat memahami bahwa tak ada suatu daerah yang maju jika hanya bergantung pada dana APBD.


Sehingga, letak strategis dan potensi investasi Kota Batam patut diapresiasi sebagai suatu keunggulan yang tak dimiliki daerah lain.


Apalagi pengembangan Rempang Eco-City sebagai program strategis nasional akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (spillover effect) Kepri. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap ratusan ribu tenaga kerja.


"Solusinya sudah kita dapatkan dan akan diumumkan secepatnya. Termasuk untuk pergeseran. Yang pasti, 95 persen sudah clear," pungkasnya.


Gerisman Ahmad Dukung Pengembangan Investasi


Orangtua sekaligus Ketum Keramat, Gerisman Ahmad, akhirnya mendukung rencana pengembangan Kawasan Rempang.


Setelah mendapat penjelasan detail oleh Bahlil Lahadalia, Gerisman pun berharap masyarakat Rempang mendapatkan dampak positif terhadap pembangunan dan pengembangan tersebut.


"Sudah barang tentu, setiap pembangunan ada efek negatifnya. Tapi kita berharap dampak positif lebih besar. Contohnya di Kota Batam sendiri, dahulunya ada daerah pesisir tapi setelah dikembangkan oleh pemerintah dan swasta efek positifnya lebih banyak yang kita rasakan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua," tegasnya.


Di samping itu, Gerisman juga meminta agar masyarakat dapat menjaga situasi kondusif Kota Batam agar investor tetap nyaman dalam merealisasikan investasi.


"Negara kita masih dipercaya oleh investor untuk berinvestasi. Kemudian marwah orang Melayu semoga juga diperhatikan oleh presiden," pungkasnya.


Sementara, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyambut baik dukungan tersebut.


Menurutnya, pemerintah pusat melalui BP Batam akan terus melibatkan masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco-City ke depan.


"Kami mengapresiasi dukungan tersebut pastinya semua kita berharap, investasi di Rempang dapat memberikan multiplier effect bagi Kepri, khususnya masyarakat Kota Batam," ujar Ariastuty. (DN)

Bahas Pengembangan Rempang, Menteri Investasi RI Optimistis Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat

By On September 18, 2023

Rapat teknis kali ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, kembali membahas pengembangan Kawasan Rempang di Kota Batam, Minggu (17/9/2023).


Bertempat di Hotel Marriott, Bahlil meyakinkan banyak pihak jika investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.


Ia optimistis, Rempang yang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia juga bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya.


"Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat," ujar Bahlil usai rapat teknis terkait dinamika investasi di Rempang selesai.


Ia juga mendukung langkah BP Batam dalam melakukan pendekatan humanis ke masyarakat Rempang. Khususnya dalam melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan.


Menurutnya, komunikasi yang baik dan humanis jauh lebih penting dalam percepatan investasi di Pulau Rempang.


"Untuk investasi, kita bersaing dengan negara luar. Kita tidak bisa menunggu karena investasi ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang paling penting, komunikasi ke masyarakat harus jauh lebih baik," tambahnya.


Untuk diketahui, rapat teknis kali ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.


"Untuk hal-hal teknis lainnya, kami akan terus membahasnya," tutup Bahlil. (DN)

Melawan Diskriminasi, Mengukir Masa Depan Jurnalis Kompeten

By On September 05, 2023

 

Mahmud Marhaba (Ketum DPP PJS)

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - TIDAK ada kata mundur dalam memperjuangkan mereka yang termarginal, terpinggirkan, dan sering diberi label wartawan abal-abal serta wartawan bodrex.

Inilah prinsip yang menjadi landasan bagi Pro Jurnalismedia Siber (PJS), sebuah organisasi pers yang relatif baru di Indonesia. Meski pun usianya baru menanjak ke tahun kedua, PJS telah berkembang pesat dan memiliki tekad kuat untuk merubah paradigma wartawan di negeri ini.


Menyuarakan Kebenaran dan Kesetaraan

PJS lahir sebagai respons terhadap ketidaksetaraan dan diskriminasi yang seringkali dialami oleh wartawan. Pasal 7 butir (a) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan tegas menyatakan bahwa wartawan memiliki kebebasan untuk memilih organisasi wartawan. Ini berarti bahwa setiap wartawan, termasuk mereka yang bekerja di platform media digital, berhak untuk bergabung dengan organisasi pers.


Dalam usia yang terbilang muda, PJS telah mengakar di 27 provinsi dengan keanggotaan yang solid. Mereka berhasil mencapai target membentuk pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di setiap daerah. Ini adalah langkah penting menuju pemenuhan persyaratan administratif dari Dewan Pers.


Menghadapi Tantangan Administratif

Pada bulan September 2023, PJS akan mengambil langkah berani untuk menyempurnakan semua administrasi yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran ke Dewan Pers. Masing-masing DPD dan DPC PJS di seluruh Indonesia sedang bekerja keras untuk menyelesaikan 5 item administrasi yang akan menjadi dasar pendaftaran mereka.


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS dengan tegas mengingatkan bahwa anggota PJS haruslah wartawan yang bekerja di media yang jelas, memiliki badan hukum, kantor representatif, dan tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi sejenis yang merupakan konstituen Dewan Pers. Mereka juga harus siap untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebuah langkah penting menuju profesionalisme yang menjadi harapan dan tujuan Dewan Pers.


Integritas, Kompetensi, dan Profesionalisme

Sejak awal berdirinya, PJS telah menegaskan bahwa integritas, kompetensi, dan profesionalisme adalah nilai-nilai inti yang harus dijunjung tinggi. Mereka berkomitmen untuk melatih dan mendidik wartawan agar menjadi jurnalis yang handal, dengan produk jurnalistik yang kuat dan sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi pegangan yang tak bisa diganggu gugat bagi setiap anggota PJS.


Menjaga Disiplin

PJS juga menunjukkan ketegasannya dalam menjaga disiplin dan menyelaraskan pengurus dan anggotanya. Sebagai Ketua Umum DPP PJS, saya tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah tegas, bahkan terhadap mereka yang memiliki hubungan emosional pribadi maupun dengan organisasi. Disiplin adalah pondasi utama untuk menyelamatkan organisasi ini.


Dari 27 provinsi yang telah terbentuk, 8 DPD PJS terpaksa harus ditangguhkan kepengurusannya dan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjalankan perintah organisasi. Bahkan, kepengurusan DPD dan DPC diberhentikan secara tegas karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah organisasi. Ini adalah tindakan keras, tetapi diperlukan untuk menjaga integritas dan disiplin dalam organisasi.


Pangkas yang Tidak Bersinergi

Ketika saya memimpin Musda di DPD PJS Banten akhir Agustus kemarin, dalam ilustrasi yang digambarkan bagaimana pimpinan bersikap arif untuk memotong ranting yang tidak bisa bersinergi. Bagi kami, lebih baik mengorbankan beberapa bagian agar tidak merusak akar dan batang dari sebuah organisasi. Lebih baik menghindari kerusakan yang lebih besar dan membahayakan keselamatan banyak orang.


PJS, di bawah kepemimpinan yang tegas ini, mengajak setiap anggotanya untuk bergerak bersama sesuai dengan instruksi organisasi. Saatnya semakin dekat, dan tugas berat menanti: melengkapi semua berkas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendaftar sebagai konstituen Dewan Pers.


Mengukir Masa Depan Jurnalis Kompeten

Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, peran jurnalis sebagai penjaga demokrasi dan penyampai informasi yang akurat menjadi semakin penting. Namun, banyak jurnalis merasa terpinggirkan, tidak diakui, dan seringkali mendapat julukan merendahkan. Di sinilah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) muncul sebagai harapan bagi mereka yang ingin berjuang untuk hak mereka sebagai wartawan sejati.


Wartawan yang belum berkesempatan ikut UKW selalu menjadi bahan cibiran di sesama kalangan wartawan. Mereka memandang yang belum mengantungi sertifikat UKW adalah wartawan abal-abal dan wartawan bodrex. Untuk itu, PJS berkomitmen selalu mengambil kesempatan di setiap Dewan Pers memfasilitasi UKW gratis di berbagai provinsi. Provinsi Kepulauan Riau dan Gorontalo adalah bukti nyata bagaimana PJS memanfaatkan peluang tersebut dengan mengambil semua kelas untuk mengikuti UKW fasilitas Dewan Pers itu.


Di samping itu, PJS juga melakukan UKW mandiri di mana setiap pengurus di daerah menjadi panitia UKW dengan mengundang lembaga uji di bawah Dewan Pers. Hal ini dilakukan untuk tidak lain memberikan kesempatan yang sama kepada wartawan untuk bisa sejajar dengan wartawan lainnya menikmati UKW di berbagai kesempatan. Semoga, kehadiran PJS bisa memberikan rasa kesetaraan diantara sesama wartawan dan mensukseskan target Dewan Pers.*[]

Kepala BP Batam Sampaikan Progres dan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian

By On Agustus 27, 2023

 

Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, pada Jum'at sore (25/8/2023), di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.


Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. 


Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.


Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang. 


Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam. 


Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.


Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.


Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. 


Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.


Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.


Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.


"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.


“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden." Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.


Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.


 Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi. 


"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)." Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.


*PENGEMBANGAN REMPANG MENINGKATKAN KEHIDUPAN*


Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.


Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.


Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengann Fasilitas Ibadah, Fasilitas Dermaga, Fasilitas Olahraga, Akses Jalan, Listrik, Pasar Tradisional, Puskesmas, Sekolah dan TPU.


Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.


Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.


"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarankan leh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.


Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi 

untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable 

energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).


Rencana investasi sebesar ±Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080.

Rapat Koordinasi di Batam, Menteri Investasi RI Paparkan Rencana Strategis Pengembangan Pulau Rempang

By On Agustus 15, 2023

Bahlil Lahadalia, memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan Pulau Rempang.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM
- Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan Pulau Rempang.


Hal tersebut Bahlil sampaikan usai melaksanakan rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang yang berlangsung di Hotel Marriott Batam, Minggu (13/8/2023).


"Saya bersama Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam sudah bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Saya sampaikan ke masyarakat bahwa rencana pengembangan ini harus dilakukan dalam mendorong investasi," ujarnya didampingi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.


Ia memaparkan bahwa pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” pun bakal mendatangkan banyak manfaat. Salah satunya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.


Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, para generasi muda di sana pun akan mendapatkan pelatihan (kursus) atau edukasi khusus di bidang industri kaca dan solar panel.


Sehingga, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan Rempang Eco-City dapat terpenuhi dengan baik.


"Keterlibatan masyarakat akan maksimal. Industri di sana nantinya akan membuka sekitar 30 ribu lapangan pekerjaan. Masyarakat Kepri, khususnya dari Pulau Rempang akan menjadi prioritas. Ini menjadi fokus pemerintah dalam memberikan harapan kepada generasi penerusnya," tambah Bahlil.


Sesuai hasil rapat koordinasi, Bahlil juga menyampaikan jika rencana relokasi untuk masyarakat tetap akan berjalan.


Namun, relokasi tersebut tetap memperhatikan dan menghargai hak masyarakat yang bermukim di sana.


"Bukan asal relokasi, tapi masyarakat juga akan diberikan tanah seluas 200 meter dengan rumah type 45 dengan akses jalan yang baik agar aktivitas bisa berjalan. Hak-hak rakyat tetap dihargai. Apalagi rakyat yang sudah punya alas hak seperti punya sertifikat. Tapi kalau ada sekelompok orang yang masuk dengan cara semi-semi terang, biarkan aparat keamanan yang menyelesaikan dengan prosedur berlaku," pungkasnya. (DN)

Tinjau Rencana Pengembangan Pulau Rempang, Menteri Investasi RI: Kita Cari Solusi Terbaik

By On Agustus 13, 2023

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, berkesempatan untuk meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang, Minggu (13/8/2023).


Tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 10.05 WIB, Bahlil langsung bertolak ke Kantor Camat Galang.


Dalam kunjungannya, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berdialog dengan masyarakat setempat.


"Saya mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi saya mohon, masyarakat juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara," ujar Bahlil di hadapan masyarakat.


Bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Bahlil berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya.


Mengingat, rencana strategis Rempang Eco-City merupakan salah satu perhatian serius pemerintah pusat.


Apalagi sejak kepulangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dari China, Sabtu (29/7/2023) lalu.


Pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan ekonomi baru atau The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City” semakin menjadi prioritas.


Hal tersebut menyusul komitmen investasi dari perusahaan China, Xinyi Internasional Investment Limited untuk berinvestasi di Indonesia. "Insyaallah, kita cari solusi terbaik," pungkasnya. (DN)

Rakernas PJS di Palembang, Ketum DPP PJS Minta Kehadiran Pengurus DPD

By On Agustus 10, 2023

 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba S.Pd, C.IJ, C.PW
JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Mahmud Marhaba S.Pd, C.IJ, C.PW, menegaskan pentingnya kehadiran Ketua DPD beserta pengurus inti PJS dari seluruh Indonesia pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan diadakan di Palembang, tanggal 20-23 Agustus 2023 mendatang.


Langkah ini dianggap sangat krusial karena Rakernas ini akan menjadi tonggak awal PJS mendaftar ke Dewan Pers. 


"Para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD diwajibkan untuk hadir pada Rakernas tanggal 20-23 Agustus di Palembang, Sumatera Selatan. Jika dalam kondisi darurat, minimal yang hadir adalah Ketua DPD PJS," tegas Mahmud pada Kamis (10/08/2023).


Mahmud menyampaikan bahwa kehadiran pengurus DPD pada Rakernas akan menjadi bukti nyata komitmen dalam membangun dan memperbesar PJS. Lebih lanjut, pada acara Rakernas ini akan diumumkan secara resmi perubahan nama PJS.


"Kemenkumham RI telah menyetujui pergantian nama PJS dari Pemerhati Jurnalis Siber menjadi Pro Jurnalismedia Siber. Di Rakernas nanti, kita akan mendeklarasikan nama baru ini," ungkap Mahmud.


Karena perubahan nama dan AD-ART diatur dalam AD ART sebelumnya melalui mekanisme Munaslub, maka pada Rakernas ini juga akan diadakan Munaslub Khusus untuk membahas perubahan nama dan perubahan AD/ART, yang telah dipertegas melalui rekomendasi Rapimnas di Gorontalo pada Mei 2023 lalu.


Rakernas I PJS ini juga akan menjadi wadah untuk mengambil beberapa keputusan penting, termasuk pengesahan Pedoman Organisasi (PO) dan program kerja PJS untuk periode yang berjalan.


"Rakernas juga akan merencanakan waktu yang tepat untuk mendaftarkan PJS ke Dewan Pers. Detail mengenai tanggal dan bulan pendaftaran akan diumumkan nanti. Oleh karena itu, Mahmud berharap agar seluruh Pengurus DPD PJS yang tersebar di 27 DPD di Indonesia dapat hadir untuk mengikuti Rakernas di Palembang," pungkasnya.(*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *