Kepala BP Batam Muhammad Rudi Hadiri penyerahan DIPA 2024 di Istana Negara

Kepala BP Batam Muhammad Rudi Hadiri penyerahan DIPA 2024 di Istana Negara

By redaksi On Desember 01, 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menghadiri Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) TA. 2024.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi, menghadiri Penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) TA. 2024, pada Rabu (29/11/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta ini dihadiri oleh Presiden RI, Joko Wododo; Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.  

Selain itu, para Kementerian/Lembaga turut hadir secara luring dan pejabat daerah seperti Gubernur dan Walikota secara daring (online). 

Pada kesempatan pertama, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penyerahan DIPA dan TKD TA. 2024 akan dilaksanakan melalui proses digitalisasi. 

“Ini sudah kita laksanakan mulai dari proses penganggaran sampai penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik,” ujar Sri Mulyani. 

Proses digitalisasi ini juga secara otomatis memangkas birokrasi pengesahan DIPA, dari yang semula 12 tahap menjadi 4 tahap. 

Terobosan ini disambut dengan sangat baik oleh Presiden RI, Joko Widodo. 

Meski demikian, ada beberapa hal yang disorot betul oleh orang nomor satu di Indonesia itu. 

Pertama, presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang disiplin, teliti, dan tepat sasaran. 

Kemudian, ia juga ingin seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah agar selalu bersikap transparan, akuntabel, serta berhati-hati dalam penggunaan anggaran agar meminimalisir penyalahgunaan anggaran. 

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan realisasi anggaran sesegera mungkin di bulan pertama tahun 2024. 

“(Bulan) Januari segera dimulai realisasi anggarannya. Secepat-cepatnya. Karena sampai saat ini penyerapan anggaran pemerintah pusat baru 74 persen dan pemerintah daerah 64 persen. Jadi lakukan belanja sesegera mungkin di awal tahun,” tegas Jokowi. 

Terkait instruksi tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya akan menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk memulai proses realisasi anggaran di awal tahun 2024 mendatang. 

Sebelumnya, total pagu anggaran Tahun 2024 yang telah diresmikan oleh Komisi VI DPR RI sebesar Rp2,66 triliun, dengan target penerimaan PNBP Rp2,13 triliun. 

Angka tersebut naik sebesar 19,55 persen dari target penerimaan PNBP TA 2023 senilai Rp1,78 triliun, dengan total pagu anggaran Rp2,07 triliun

“Bulan Desember ini sudah harus mulai disiapkan agar bulan Januari 2024 anggaran BP Batam sudah bisa direalisasikan,” kata Muhammad Rudi. 

Ia melanjutkan, alokasi anggaran tersebut masih akan difokuskan pada pekerja-pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur jalan di Batam dan Pelabuhan Batu Ampar. 

Selain itu, penyelesaian permasalahan distribusi air minum di Kota Batam dengan pembangunan WTP baru dan peremajaan pipa-pipa baru juga menjadi fokus dan atensi BP Batam di tahun 2024. 

“Intinya, apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2023 akan kita lanjutkan di tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, sehingga semua kebutuhan masyarakat Kota Batam dapat terpenuhi,” tutup Muhammad Rudi.

Gantikan Syamsuar, Presiden Jokowi Lantik Edy Nasution Sebagai Gubernur Riau

Gantikan Syamsuar, Presiden Jokowi Lantik Edy Nasution Sebagai Gubernur Riau

By redaksi On November 27, 2023

 

Presiden RI Joko Widodo melantik Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution SIP sebagai Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan 2019-2024. 

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Presiden RI Joko Widodo melantik Brigjen TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution SIP sebagai Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada pukul 10.15 WIB.

Pelantikan Edy Natar diatur dalam Keppres No. 114 P Tahun 2023 tentang pemberhentian wakil gubernur Riau dan pengesahan pengangkatan Gubernur Riau sisa jabatan 2019-2024. Dalam sumpah jabatannya, Edy Natar berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta menjalankan hukum dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang, dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Kepala Negara mendiktekan penggalan sumpah jabatan tersebut.

Selanjutnya Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Edy Natar Nasution sebagai Gubernur Riau yang baru dilantik. 

Edy Natar, dalam pernyataannya kepada media, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga  mengucapkan  terima kasih kepada seluruh pihak dan masyarakat Riau yang telah memberikan dukungan moral terhadap dirinya. Ia berharap dapat menjalankan tugas dan amanah tersebut dengan baik sesuai dengan sumpah jabatannya.

Ketika ditanya tentang prioritasnya dalam satu bulan ke depan, Edy Natar Nasution akan melanjutkan visi misi nya bersama Gubernur Riau Syamsuar dulu setelah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024.

"Dalam waktu yang singkat ini Saya akan melanjutkan visi misi kami dengan pak Syamsuar seoptimal mungkin. Saya juga akan melakukan komunikasi dan kordinasi dengan seluruh bupati dan walikota serta stakeholder lainnya untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan yang muaranya kesejahteraan seluruh masyarakat Riau," ucap Edy Nasution.

Edy juga berucap syukur kehadirat Allah SWT atas ridho Nya selama ini yang melancarkan semua tugas-tugas kerakyatan yang mereka lakukan selama bersama Syamsuar.

Selain pelantikan Gubernur Riau, Presiden Jokowi juga mengambil sumpah Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK.

Hari Kedua Rakernas PJS, Seluruh Daerah Siap Kembangkan Sayap Menuju Konstituen Dewan Pers

Hari Kedua Rakernas PJS, Seluruh Daerah Siap Kembangkan Sayap Menuju Konstituen Dewan Pers

By redaksi On Oktober 29, 2023

Bertempat di ballroom BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta Pusat, hari kedua Rakernas I Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang digelar Minggu (29/10/2023) berlangsung meriah.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Bertempat di ballroom BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta Pusat, hari kedua Rakernas I Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang digelar Minggu (29/10/2023) berlangsung meriah. Apalagi yang dibahas terkait Pandangan Umum DPD PJS se-Indonesia.

Di hari terakhir Rakernas itu, masing-masing DPD diminta memaparkan kondisi kekinian organisasi. Dipandu Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba dan Sekjen Abdul Rasyid Zainal diskusi internal tersebut berlangsung dengan penuh keakraban.

Provinsi Riau yang mendapat kesempatan pertama memaparkan kalau saat ini sudah ada empat kabupaten/kota yang terbentuk, sementara masih ada dua kabupaten lagi menyusul untuk diberi mandat.

"Animo jurnalis terhadap PJS ini sangat tinggi. Saat ini kita hanya melakukan seleksi kasar saja. Nanti kalau kita sudah mendaftar di dewan pers, maka seleksi akan kita perketat," ucap Yanto Budiman Situmeang, Ketua DPD PJS Riau.

Hal yang sama juga disampaikan Taufik Hidayat, Ketua DPD PJS Lampung. Meski banyak kendala dalam mengembangkan sayap organisasi, namun hingga kini anggota PJS di Lampung sudah mencapai 180 orang.

"Mudah-mudahan, seiring berjalannya waktu organisasi ini akan terus kita lebarkan sayapnya. Saya optimis, jika nanti PJS ini sudah menjadi konstituen dewan pers, banyak orang yang akan melirik," ucap Taufik.

Berturut-turut pandangan umum disampaikan perwakilan dari Papua Barat Daya, Provinsi Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumut, Kepri, Banten dan beberapa provinsi lainnya. 

Intinya sama, berjuang untuk membesarkan PJS di daerah masing-masing. Dan komitmen untuk melengkapi persyaratan administrasi menuju pendaftaran ke Dewan Pers yang dijadwalkan pada November 2023 mendatang.

"Kita akan segera menuntaskan pendataan anggota sesuai dengan yang diminta DPP. Insya Allah, tertib administrasi ini akan kita lakukan," ucap Muhammad Rusli yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sesi tanya jawab, peserta cukup antusias melontar pertanyaan juga masukan-masukan yang positif. Mulai soal pergantian nama organisasi hingga kasus-kasus hukum yang dialami oleh jurnalis.

Dalam konteks ini Ketum DPP PJS Mahmud Marhaba menjawab dengan taktis. Dia mengatakan selama jurnalis PJS bekerja dan menghasilkan karya jurnalistik yang benar yang tidak melanggar KEJ dan UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun tetap dipermasalahkan oleh yang merasa tidak menerima pemberitaan itu, wajib hukumnya ada pembelaan dari PJS. 

"PJS wajib memberi pembelaan dengan catatan seluruh anggota PJS bekerja on the track dengan memegang teguh asas cover bod site, KEJ dan UU 40 tahun 1999 tentang Pers," tegas Mahmud.

Sebagaimana diketahui, Rapat Kerja Nasional I PJS ini berlangsung dari hari Sabtu hingga Minggu (28-30 Oktober 2023) diikuti perwakilan dari 16 provinsi dan beberapa dari kepengurusan tingkat cabang.

Film “Imam Tanpa Makmum” Tayang di Bioskop di Sejumlah Kota

Film “Imam Tanpa Makmum” Tayang di Bioskop di Sejumlah Kota

By redaksi On Oktober 24, 2023

 

Arbi Leo, Executive Produser film Imam Tanpa Makmum bersama Sutradara Syakir Daulay saat berada di Daan Mogot XXI Jakarta Barat, Minggu (22/10/2023).

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Dunia perfilman kembali memanjakan generasi muda dengan film terbaru yang telah ditayangkan perdana pada 19 Oktober lalu. 

Film ini, yang disutradarai oleh Syakir Daulay, yang juga memerankan peran utama dalam cerita, telah mencuri perhatian penonton.

Film ini menceritakan kisah cinta seorang pemuda bernama Imam yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Naira, seorang pemain biola yang memiliki rumah singgah untuk anak jalanan. 

Penayangan film ini telah dijadwalkan di berbagai kota di seluruh Indonesia.

Imam, diperankan oleh Syakir, memanggil Naira dengan sebutan Humaira, seperti panggilan sayang Nabi Muhammad SAW kepada istri tercintanya, Aisyah. 

Kisah cinta mereka semakin mendalam, namun hubungan mereka dihadang oleh sang ibu Naira. Mengapa sang ibu tidak merestui hubungan mereka? Apakah alasannya karena pekerjaan Naira di dunia hiburan malam? Bagaimana perjuangan Imam untuk mendapatkan hati Naira dan sang ibu sekaligus? Apakah cinta mereka akan berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan oleh Imam?

Pasti banyak yang penasaran dengan kisah film ini. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk menontonnya di bioskop-bioskop terdekat.

*Sosok Dibalik Layar*

Film "Imam Tanpa Makmum" merupakan karya kedua yang diproduksi oleh rumah produksi bersahaja entertainment & syakir films. 

Diperkirakan bahwa film ini akan mencuri perhatian penonton berdasarkan antusiasme masyarakat yang telah menonton film ini di beberapa kota di Jakarta.

Pada Minggu, 22 Oktober 2023, film "Imam Tanpa Makmum" diputar di Daan Mogot XXI. Sang sutradara, yang juga menjadi pemeran utama, hadir bersama Arbi Leo yang merupakan Executive Produser dari film Imam Tanpa Makmum. 

Arbi Leo sengaja mengundang sutradara dan beberapa pemeran film "Imam Tanpa Makmum" ke bioskop Daan Mogot. 

Ini dilakukan untuk memperkenalkan sutradara muda ini kepada penonton.

Sebagai Executive Produser dari film Imam Tanpa Makmum, Arbi Leo berharap bahwa film ini akan memberikan edukasi kepada kaum milenial dan bahkan kepada orangtua di zaman sekarang.

Selain sebagai pemilik media Bersahaja News Group, Arbi Leo juga merupakan salah satu anggota Dewan Pembina DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS). 

Komitmennya dalam dunia jurnalistik sangat kuat. Sejumlah media dengan berbagai platform, termasuk media online, radio, dan production house (PH), telah dihadirkan untuk masyarakat Indonesia. 

Mungkin saja ke depannya Arbi akan memperkenalkan stasiun televisi.

Film "Imam Tanpa Makmum" adalah salah satu dari sejumlah film yang telah dihadirkan untuk penonton di seluruh Indonesia oleh Arbi Leo. 

Jangan lewatkan kesempatan ini, segera menjadi salah satu dari mereka yang menyaksikan film layar lebar ini di kota Anda.(*)

BP Batam Promosikan Kota Batam di Trade Expo Indonesia 2023

BP Batam Promosikan Kota Batam di Trade Expo Indonesia 2023

By redaksi On Oktober 22, 2023

 

Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali ikut berpartisipasi dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun 2023 di Indonesia Convention Center.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali ikut berpartisipasi dalam pameran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 tahun 2023 di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Jakarta.

Dengan mengusung tema Sustainable Trade For Global Economic Resilience, pameran TEI dilaksanakan secara luring pada 18 hingga 22 Oktober 2023 dan secara daring hingga 18 Desember 2023.

Pameran ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mewakili Presiden Jokowi. 

Ia mengatakan, dalam pameran TEI ke-37 tahun 2022 lalu, mencatatkan jumlah peserta sebanyak 1.097 peserta dan jumlah kunjungan hampir mendekati 30.000 pengunjung. Adapun total transaksi yang tercatat pada TEI ke-37 lalu sebesar USD 15 miliar.

"50 persen lebih tinggi dari targetnya sebesar USD 10 miliar," bukanya.

Sehingga pada TEI tahun ini, ia menargetkan transaksi yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Sebab, pada TEI ke-38 ini, jumlah pesertanya lebih besar dari tahun sebelumnya yakni sebesar 1.193. 

Hal ini ditambah lagi pada tahun 2023 dengan situasi pandemi Covid-19 yang sudah berakhir. Dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang masih ada kasus Covid-19

"Perdagangan harusnya bisa lebih lancar dan laris manis. Saya yakin Trade Expo ini menjadi salah satu solusi penghubung bagi dunia usaha, dengan eksportir dan para buyer," tuturnya.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, keikutsertaan BP Batam dalam Trade Expo Indonesia tahun ini merupakan yang kedelapan kalinya. 

Trade Expo Indonesia ini, bagi BP Batam, kesempatan yang baik untuk mempromosikan Kota Batam. 

"Kita berharap, dengan kegiatan ini kita dapat mempromosikan dan memamerkan potensi yang ada di Kota Batam sebagai kawasan untuk industri, pedagangan serta transhipment," katanya.

Ia melanjutkan, dalam pameran TEI ke-38 tahun 2023, BP Batam menawarkan industri-industri yang pontensial di Kota Batam. Industri ini, tentunya akan menghasilkan suatu produk yang bisa untuk kegiatan ekspor dan impor.

"Inilah yang mau kita tekankan bahwa ekpor dan impor di Kota Batam untuk ke luar negeri, bebas pajak dan tidak ada dikenakan biaya apapun," ujarnya.

"Dengan adanya pembebasan tersebut, tentu saja akan menambah keuntungan bagi sebuah industri," lanjutnya.

Ia menambahkan, dengan adanya TEI ke-38 ini tentu saja bisa menarik sebanyak-banyaknya investasi yang akan masuk ke Kota Batam. Namun demikian, menarik investasi ke Kota Batam tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Tentunya ada proses yang dijalankan. Promosi melalui TEI ini harus terus diikuti secara terus menerus dalam mempromosikan Kota Batam.

"Kita berharap dengan adanya pameran seperti ini yang berskala internasional bisa menggaet investor-investor baru ke Kota Batam," imbuhnya.

Melawan Diskriminasi, Mengukir Masa Depan Jurnalis Kompeten

Melawan Diskriminasi, Mengukir Masa Depan Jurnalis Kompeten

By redaksi On September 05, 2023

 

Mahmud Marhaba (Ketum DPP PJS)

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - TIDAK ada kata mundur dalam memperjuangkan mereka yang termarginal, terpinggirkan, dan sering diberi label wartawan abal-abal serta wartawan bodrex.

Inilah prinsip yang menjadi landasan bagi Pro Jurnalismedia Siber (PJS), sebuah organisasi pers yang relatif baru di Indonesia. Meski pun usianya baru menanjak ke tahun kedua, PJS telah berkembang pesat dan memiliki tekad kuat untuk merubah paradigma wartawan di negeri ini.

Menyuarakan Kebenaran dan Kesetaraan

PJS lahir sebagai respons terhadap ketidaksetaraan dan diskriminasi yang seringkali dialami oleh wartawan. Pasal 7 butir (a) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dengan tegas menyatakan bahwa wartawan memiliki kebebasan untuk memilih organisasi wartawan. Ini berarti bahwa setiap wartawan, termasuk mereka yang bekerja di platform media digital, berhak untuk bergabung dengan organisasi pers.

Dalam usia yang terbilang muda, PJS telah mengakar di 27 provinsi dengan keanggotaan yang solid. Mereka berhasil mencapai target membentuk pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di setiap daerah. Ini adalah langkah penting menuju pemenuhan persyaratan administratif dari Dewan Pers.

Menghadapi Tantangan Administratif

Pada bulan September 2023, PJS akan mengambil langkah berani untuk menyempurnakan semua administrasi yang dibutuhkan sebagai syarat pendaftaran ke Dewan Pers. Masing-masing DPD dan DPC PJS di seluruh Indonesia sedang bekerja keras untuk menyelesaikan 5 item administrasi yang akan menjadi dasar pendaftaran mereka.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS dengan tegas mengingatkan bahwa anggota PJS haruslah wartawan yang bekerja di media yang jelas, memiliki badan hukum, kantor representatif, dan tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi sejenis yang merupakan konstituen Dewan Pers. Mereka juga harus siap untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebuah langkah penting menuju profesionalisme yang menjadi harapan dan tujuan Dewan Pers.

Integritas, Kompetensi, dan Profesionalisme

Sejak awal berdirinya, PJS telah menegaskan bahwa integritas, kompetensi, dan profesionalisme adalah nilai-nilai inti yang harus dijunjung tinggi. Mereka berkomitmen untuk melatih dan mendidik wartawan agar menjadi jurnalis yang handal, dengan produk jurnalistik yang kuat dan sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi pegangan yang tak bisa diganggu gugat bagi setiap anggota PJS.

Menjaga Disiplin

PJS juga menunjukkan ketegasannya dalam menjaga disiplin dan menyelaraskan pengurus dan anggotanya. Sebagai Ketua Umum DPP PJS, saya tidak ragu untuk mengambil langkah-langkah tegas, bahkan terhadap mereka yang memiliki hubungan emosional pribadi maupun dengan organisasi. Disiplin adalah pondasi utama untuk menyelamatkan organisasi ini.

Dari 27 provinsi yang telah terbentuk, 8 DPD PJS terpaksa harus ditangguhkan kepengurusannya dan ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjalankan perintah organisasi. Bahkan, kepengurusan DPD dan DPC diberhentikan secara tegas karena ketidaktaatan mereka terhadap perintah organisasi. Ini adalah tindakan keras, tetapi diperlukan untuk menjaga integritas dan disiplin dalam organisasi.

Pangkas yang Tidak Bersinergi

Ketika saya memimpin Musda di DPD PJS Banten akhir Agustus kemarin, dalam ilustrasi yang digambarkan bagaimana pimpinan bersikap arif untuk memotong ranting yang tidak bisa bersinergi. Bagi kami, lebih baik mengorbankan beberapa bagian agar tidak merusak akar dan batang dari sebuah organisasi. Lebih baik menghindari kerusakan yang lebih besar dan membahayakan keselamatan banyak orang.

PJS, di bawah kepemimpinan yang tegas ini, mengajak setiap anggotanya untuk bergerak bersama sesuai dengan instruksi organisasi. Saatnya semakin dekat, dan tugas berat menanti: melengkapi semua berkas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendaftar sebagai konstituen Dewan Pers.

Mengukir Masa Depan Jurnalis Kompeten

Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, peran jurnalis sebagai penjaga demokrasi dan penyampai informasi yang akurat menjadi semakin penting. Namun, banyak jurnalis merasa terpinggirkan, tidak diakui, dan seringkali mendapat julukan merendahkan. Di sinilah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) muncul sebagai harapan bagi mereka yang ingin berjuang untuk hak mereka sebagai wartawan sejati.

Wartawan yang belum berkesempatan ikut UKW selalu menjadi bahan cibiran di sesama kalangan wartawan. Mereka memandang yang belum mengantungi sertifikat UKW adalah wartawan abal-abal dan wartawan bodrex. Untuk itu, PJS berkomitmen selalu mengambil kesempatan di setiap Dewan Pers memfasilitasi UKW gratis di berbagai provinsi. Provinsi Kepulauan Riau dan Gorontalo adalah bukti nyata bagaimana PJS memanfaatkan peluang tersebut dengan mengambil semua kelas untuk mengikuti UKW fasilitas Dewan Pers itu.

Di samping itu, PJS juga melakukan UKW mandiri di mana setiap pengurus di daerah menjadi panitia UKW dengan mengundang lembaga uji di bawah Dewan Pers. Hal ini dilakukan untuk tidak lain memberikan kesempatan yang sama kepada wartawan untuk bisa sejajar dengan wartawan lainnya menikmati UKW di berbagai kesempatan. Semoga, kehadiran PJS bisa memberikan rasa kesetaraan diantara sesama wartawan dan mensukseskan target Dewan Pers.*[]

Kepala BP Batam Sampaikan Progres dan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian

Kepala BP Batam Sampaikan Progres dan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian

By redaksi On Agustus 27, 2023

 

Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, pada Jum'at sore (25/8/2023), di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. 

Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang. 

Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam. 

Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.

Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.

Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia. 

Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.

Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.

Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.

"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.

“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden." Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.

 Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi. 

"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)." Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

*PENGEMBANGAN REMPANG MENINGKATKAN KEHIDUPAN*

Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.

Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengann Fasilitas Ibadah, Fasilitas Dermaga, Fasilitas Olahraga, Akses Jalan, Listrik, Pasar Tradisional, Puskesmas, Sekolah dan TPU.

Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.

Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.

"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarankan leh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.

Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi 

untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable 

energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Rencana investasi sebesar ±Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080.