- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Nuryanto Menduga Kelangkaan Gas Subsidi disebabkan oleh Praktik Ilegal

By On Oktober 14, 2023

 

Nuryanto, Ketua DPRD Kota Batam

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Pasokan LPG 3kg di Kota Batam, Kepulauan Riau, mengalami kendala, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga yang kesulitan mendapatkan gas bersubsidi di berbagai pangkalan.

Warga Batam terpaksa harus ‘bergerilya’ ke berbagai pangkalan atau dari pengecer gas untuk memenuhi kebutuhan. Harga gas tersebut juga terkadang melampaui ketentuan hingga mencapai Rp 20 ribu per tabung.

Susanto August Satria, Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, mengakui bahwa ada kendala dalam pendistribusian gas karena adanya perbaikan salah satu SPBE milik Pertamina. Untuk mengatasi masalah ini, mereka telah mengalihkan penyaluran melalui SPBE lain yang melayani Batam.

“Pengalihan ini memerlukan penyesuaian di beberapa daerah, namun kami memastikan bahwa penyaluran tetap berlangsung setiap hari, bahkan saat hari libur nasional (Kamis lalu). Petugas SPBE dan agen tetap bekerja ekstra untuk memenuhi penyaluran,” ujarnya.

Penting untuk dicatat bahwa kebutuhan gas LPG 3kg di Batam mencapai 143 metrik ton per hari, yang masih jauh lebih besar daripada kebutuhan gas non-subsidi yang mencapai 32 metrik ton per hari.

Perbedaan yang signifikan ini antara kebutuhan gas subsidi dan non-subsidi di Batam mengindikasikan potensi penyalahgunaan gas subsidi.

Nuryanto, Ketua DPRD Batam, menduga kelangkaan gas subsidi disebabkan oleh praktik ilegal yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, DPRD Batam melakukan pengawasan dan mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk bersikap proaktif dalam menangani masalah ini.

“Kita harus memastikan bahwa gas subsidi 3kg ini didistribusikan dengan baik dan pembinaan bagi para agen gas subsidi sangat penting, terutama karena barang subsidi ini memiliki nilai yang cukup besar. Pencegahan harus menjadi prioritas. Agen-agen ini adalah perpanjangan tangan pemerintah, dan jika terjadi pelanggaran, Pertamina harus mengambil tindakan tegas,” ujarnya kepada wartawan. Jumat (13/10/23).

Cak Nur, demikian dia akrab disapa, akan memerintahkan Komisi II DPRD Batam untuk mengundang pihak-pihak terkait dan mengawasi tindakan Pemko Batam sebagai penanggung jawab masyarakat. Jika ditemukan praktik curang, tindakan hukum akan diambil.(*)

Ketua DPRD Batam Minta Pemda Proaktif Jaga Ketersediaan Beras Dan Pasokan Gas 3 Kg

By On Oktober 09, 2023

 

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, S.H., M.H.
BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Sulitnya warga dalam mendapatkan pasokan gas 3 kg di pangkalan resmi pasca-ketersedian stoknya ‘menghilang’ sejak Minggu (8/10/2023).


Bahkan warga di Batam terpaksa ‘berkeliling’ untuk mencari pasokan gas yang dijual sejumlah pangkalan hingga SPBU.


Kondisi lainnya juga membuat warga kian sulit, setelah harga beras di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikkan harga. Walhasil, warga yang biasa membeli beras premium beralih ke beras kualitas medium.


Mengingat, beras premium dijual dengan harga Rp 14.000 sampai Rp 15.000 per kilogram. Sementara itu untuk jenis medium berkisar Rp 13.000 hingga Rp 13.500 per Kg. Dimana biasanya, harga beras tersebut berada di Rp 12.500 per kg.


Harga beras ini bagi warga, tergolong masih tinggi dan belum ada perubahan dari distributor. Dan membuat banyak konsumen yang biasanya membeli beras jenis premium beralih ke beras medium.


Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kita Batam Nuryanto S.H., M.H. mengaku sangat prihatin dan meminta kepada Pemerintah Daerah khususnya Disperindag untuk bisa mengintensifkan pemantauan stok elpiji bersubsidi 3 kg.


Sehingga stok yang ada di pangkalan tidak sampai mengalami kekosongan. Intensitas pemantauan ini, juga untuk memastikan kepada masyarakat bahwa stok bahan bakar tersebut sangat tersedia dan aman.


Selain itu, untuk mencegah penjualan oleh pihak agen maupun pangkalan kepada yang bukan sasaran. Mengingat banyak warga mengadukan kondisi sulitnya membeli gas elpiji 3kg di pangkalan karena cepat habis.


“Kami meminta agar semua pihak bisa memantau dan memperhatikan kondisi ini. Karena masyarakat menjadi resah dan kesulitan akibat kelangkaan gas 3 kg ini. Dan kami juga berharap, tidak ada penjualan gas elpiji bersubsidi 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET),” tegasnya.


Baca juga :   Ketua DPRD Kota Batam Ungkap Langkah-Langkah Penting untuk Pengelolaan Pertanahan di Batam

Powered by Inline Related Posts

Politisi PDi Perjuangan ini juga meminta agar masyarakat ikut mengawasi distribusi elpiji 3 kg di setiap pangkalan yang ada di wilayahnya masing-masing.


Jika menemukan penyimpangan seperti penjualan kepada bukan sasaran, agar segera melaporkan ke pihak berwajib disertai data akurat.


“Tindakan tersebut penting dilakukan agar dapat memperbaiki jalur distribusi bagi mereka yang lupa atau lalai terhadap regulasi terkait peruntukkan bahan bakar gas (BBG) bersubsidi,” tegasnya.


Sementara itu, terkait kenaikkan harga beras pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga untuk mengantisipasi kenaikan serta pengendalian harga beras.


Mengingat, diperkirakan perubahan cuaca diprediksi akan mempengaruhi harga kebutuhan hidup masyarakat.


“Penguatan kerjasama ini, nantinya diharapkan bisa menjaga stok beras sehingga kenaikan harga di pasaran tetap stabil,” tegasnya.


Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, inflasi di Batam pada September 2023 sebesar 0,12 persen disebabkan adanya kenaikan sejumlah kelompok pengeluaran. Dari 370 komoditas yang menyusun inflasi Kota Batam, 61 komoditas mengalami kenaikan harga dan 57 komoditas mengalami penurunan harga.


Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu beras dan tomat. Kondisi ini juga terlihat pada Juli dan Agustus 2023, beras juga menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi.


“Beras menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi di Batam, ” ujar Kepala BPS Batam, Agus Kadaryanto. (*)

Sekretariat DPRD Kota Batam Anggarkan Rp.150 Juta untuk MCU Anggota Dewan

By On Oktober 05, 2023

Sekretaris Dewan Kota Batam, Aspawi Nangali.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM -  Sekretariat DPRD Kota Batam menganggarkan Rp150 juta di tahun 2023 untuk proses pemeriksaan kesehatan atau medical check up (MCU) setiap anggota dewan.

Tes kesehatan itu sudah berlangsung sejak Juli lalu. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dewan Kota Batam, Aspawi Nangali, Rabu (4/10/2023).

“Sudah ada sebagian yang medical check up. Sebagiannya menyusul,” kata dia.

Besaran anggaran tersebut, lanjut Aspawi, sama jumlahnya dengan yang digelontorkan pada tahun lalu. MCU berlangsung selama enam bulan dan berakhir pada Desember mendatang.

Meski demikian, dirinya belum mengetahui persis ada berapa dewan yang sudah melakukan MCU. Begitu juga dengan kondisi kesehatan masing-masing legislator tersebut.

“Kondisinya memang secara garis besar sehat, kalau ada yang sakit pun tak parah. Jumlahnya (yang sudah MCU) saya belum tau persis, coba (tanyakan) ke Bagian Umum,” katanya.

Dari total 50 anggota dewan Batam, beberapa diantaranya diketahui melakukan tes kesehatan baru-baru ini. MCU merupakan kegiatan wajib tahunan untuk seluruh anggota dewan.(*)

Komisi I DPRD Kota Batam Gelar RDP Rencana Penggusuran Ratusan Rumah Warga di Sepanjang Jl Letjend Suprapto Batu Aji

By On Juli 13, 2023

Rapat dengar pendapat di Komisi I DPRD Kota Batam, terkait rencana penggusuran ratusan rumah warga terdampak pembangunan jalan di sepanjang Jl Letjend Suprapto Batu Aji.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Komisi I DPRD Kota Batam gelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait rencana penggusuran ratusan rumah warga terdampak perluasan jalan, di sepanjang Jl Letjend Suprapto, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pada hari Rabu (12/07/2023) di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam.


Rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh belasan orang perwakilan warga terdampak gusuran perluasan jalan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, S.Pd.I. 


Selain Safari Ramadhan, tampak juga hadir anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, S.H, Harmidi Umar Husein, S.H, Tohap Erikson Pasaribu, Muhammad Fadhli, dan juga Jimmy SM. Nababan, S.H,.


Sementara perwakilan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, tampak dihadiri oleh Kabid Bina Marga Kota Batam, Dohar Hasibuan, Kasat Pol PP Kota Batam, Imam Tohari, Lurah Bukit Tempayan, serta perwakilan dari Kecamatan Batu Aji.


Dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan, salah seorang perwakilan warga yang juga diketahui sebagai Ketua RT setempat menyampaikan, bahwa terkait rencana penggusuran rumah warga terdampak perluasan jalan di sepanjang Jl Letjend Suprapto, atau tepatnya dari samping pasar Melayu hingga Taman Makam Pahlawan, belum pernah disosialisasikan oleh pihak-pihak terkait sebelumnya.


Menurutnya, tanpa ada sosialisasi sebelumnya, tiba-tiba ratusan warga yang mengaku sudah bermukim disana sejak tahun 1995 menerima surat peringatan (SP) pertama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam pada pada sekitar bulan Mei 2023 lalu, dan dilanjutkan surat peringatan kedua beberapa waktu kemudian.


"Sebelumnya kami dari pihak warga belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun,  termasuk dari pihak pemerintah Kelurahan. Tapi tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi, warga menerima surat peringatan pertama dan dilanjutkan surat peringatan kedua sekitar bulan Mei lalu dari pihak Sat Pol PP Kota Batam," jelasnya.


Mendapat penjelasan dari warga, Tohap Erikson Pasaribu, selaku anggota DPRD Kota Batam dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Batu Aji mengatakan, bahwa pemerintah harus memberikan solusi kepada warga yang terdampak gusuran disana.


"Ketika mengganggarkan, adakah diperhatikan oleh pihak pemerintah, dampak yang akan terjadi terhadap ratusan warga yang berdomisili disana. Karena ketika dilakukan penggusuran tentu ada dampaknya terhadap masyarakat. 


Dalam hal ini saya tidak mau tahu, apakah mau 20 meter yang akan digusur, mau semua itu digusur, kita tidak perduli. Tapi dampaknya kepada masyarakat harus diperhatikan," tegasnya.


Sambungnya, "Meski sekalipun itu proyek pemerintah pusat, ke pemerintah pusat pun harus dilaporkan, bahwa disana ada perumahan yang belum ditata. Maaf ya, jangan ada pernah menyatakan itu rumah liar, saya tidak setuju," ucapnya.


Katanya lagi, "Dan disinilah kesempatan kita untuk menata itu. Menatanya bagaimana? Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam itu sangat dekat. Tinggal alokasikan saja mereka, kasih kavling ke mereka, supaya bersih sekalian," anjurnya.


Tidak sampai disitu, Tohap Erikson Pasaribu mengatakan, kalau masyarakat terdampak penggusuran tidak mendapatkan alokasi lahan, maka menurutnya itu bukan penataan. 


Karena menurutnya warga yang terdampak penggusuran disana akan berpindah lagi ke lokasi, atau lahan tidak berizin lainnya, dan akan menimbulkan masalah baru.


Untuk itu ia berharap hal ini harus menjadi perhatian dari semua stakeholder yang ada.


"Sebenarnya ini hal kecil, tapi kita kurang perhatian disana. Untuk itu dari kita stakeholder yang adalah yang mengambil keputusan disana.  


Semestinya kalau anggaran untuk pembangunan fisik disana itu dianggarkan Rp 15 milyar, tinggal tambahkan saja lagi Rp 5 milyar jadi Rp 20 milyar. Untuk apa? Untuk cadangan kalau nanti digusur dampaknya kepada masyarakat, selesai. Toh kita juga yang menganggarkan. 


Masalah anggaran tidak cukup itu nanti, kita yang memikirkan anggarannya itu, bukan masyarakat. Mengenai pembangunan, saya kira kita semua mendukung, bapak-bapak yang terkena dampak yang hadir saat ini juga saya kira mendukung, saya juga mendukung. Tapi dampaknya harus kita pikirkan. 


Maka dari itu cukup tambahkan anggarannya, masyarakat yang terdampak mendapat ganti rugi yang layak, saya kira tidak akan ada yang ribut-ribut," pungkasnya.


Hal ini juga mendapat tanggapan yang sama dari anggota Komisi I DPRD Kota Batam, fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) daerah pemilihan Kecamatan Sagulung, Utusan Sarumaha, S.H,. 


Ia berharap, Pemerintah Kota Batam belum akan menggusur rumah warga yang tidak terkena  langsung dengan pembangunan perluasan jalan. 


"Kita berharap pemerintah hanya akan menertibkan bangunan yang terdampak langsung dengan pembangunan perluasan jalan saja. Misalnya kalau jalan yang akan dibangun itu luasnya 5 meter, sebaiknya yang digusur itu hanya 5 meter saja dulu. Jangan juga rumah yang belum terkena langsung dari pembangunan jalan saat ini ikut digusur," tuturnya.(red)


Ketua DPRD Batam Meminta Seluruh Satuan Pendidikan untuk Bisa Melaksanakan MPLS Secara Maksimal

By On Juli 10, 2023

 

Ketua DPRD Batam Nuryanto di ruang kerjanya

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Para siswa kembali masuk sekolah. Termasuk para siswa baru yang akan melakukan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2023/2024.


Dikutip dari laman Kabarekonomi.id, Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto S.H., M.H. meminta kepada seluruh satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan MPLS dengan kegiatan yang menarik, edukatif, tanpa membebani para peserta didik baru maupun orang tua wali murid, serta melakukan pengawasan secara maksimal.


Sehingga tidak terjadi tindakan perundungan ataupun buly terhadap siswa baru di sekolah.


“Saya sangat berharap MPLS yang dimulai hari ini, bisa dijalankan dengan kreatif, edukatif serta tidak sampai membebani orang tua. Termasuk pengawasan untuk menghindari adanya aksi perundungan terhadap siswa baru,” tegas Nuryanto, Senin (10/7/2023)


Sebagaimana diketahui, MPLS merupakan sebuah sarana untuk mengenalkan siswa baru dengan lingkungan serta warga sekolah. Sekaligus sebagai ajang untuk mengali potensi diri siswa dan membantu menumbuhkan semangat cara belajar serta menanamkan kepribadian yang baik.


Untuk itu, tambah pria yang akrab disapa Cak Nur ini menambahkan jika ditemukan adanya hal-hal yang dianggap melanggar dari ketentuan kiranya DPRD Batam siap untuk memberikan teguran tertulis maupun melakukan pelarangan hingga penghentian MPLS, apabila ada laporan dari peserta didik baru yang merasa terbebani selama menjalani MPLS.


“DPRD Batam bersama Pemerintah Kota Batam tentunya akan melakukan koordinasi serta pengawasan untuk menghindari ha-hal yang tidak diinginkan terjadi. Terlebih lagi jika sampai ada tindakan kekerasan atau perundungan terhadap siswa baru. Hal ini jangan sampai terjadi dengan alasan apapun, tidak dibenarkan,” tegasnya.


Cak Nur pun berharap, selama masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa baru harus merasa aman dan nyaman ketika berada di sekolah yang dipilihnya.


Sekolah pilihannya jangan sampai menjadi tempat yang menakutkan dan membuat trauma yang berdampak pada psikologis.


“Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, tenang, dan untuk mereka belajar, karena sekolah seakan menjadi rumah kedua bagi para siswa,” ujarnya.(hms)

DPRD Kota Batam Akan Revisi Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok

By On Juli 08, 2023

Kantor DPRD Kota Batam

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Asap rokok memberikan dampak yang negatif bagi orang yang ada di sekitar, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan untuk tidak merokok di depan anak karena asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan anak. Selain berbahaya untuk perokok aktif, asap rokok juga bisa menjadi sangat berbahaya untuk perokok pasif (second-hand smoking). Bahaya rokok akan semakin besar ketika asapnya terpapar pada bayi dan balita.


Asap rokok bisa menempel di baju, kulit dan rambut perokok dan hal ini bisa membahayakan kesehatan si kecil (third-hand smoking). Khususnya bagi anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih lemah daripada orang dewasa.


Mengingat, di dalam sebatang rokok terdapat 4.000 zat berbahaya. Beberapa di antaranya diketahui merupakan penyebab penyakit kanker yang mematikan.


Selain itu, merokok di depan anak sama saja dengan memberi contoh kepada anak untuk meniru perilaku merokok. Sebab, anak adalah peniru yang baik. Apa yang dilakukan orang tua dan orang dewasa di sekitarnya, akan cenderung ditiru dan diikuti.


Hal tersebut terungkap dalam diskusi santai yang dihadiri Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) bersama DPRD Kota Batam, Ke­pulauan Riau, di ruang rapat pimpinan, belum lama ini.


Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Batam Nuryanto, Wakil Ketua III Ahmad Surya, bersama Ketua dan para Anggota Komisi di DPRD Batam menyambut hangat kedatangan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi, bersama rombongan.


“Anak-anak kita, sangat memerlukan adanya ruang hidup yang sehat dan bebas asap rokok. Untuk itu, kita harus bersama-sama untuk terus berjuang guna menyadarkan masyarakat akan tentang bahaya rokok terhadap anak-anak dengan cara yang kreatif, aman, dan nyaman,” kata pria yang akrab disapa Kak Seto itu.


Oleh karena itu, kehadirannya dalam momen tersebut terbilang disengaja guna mengajak semua elemen, mulai dari aparat penegak hukum, kepala daerah hingga pimpinan dan anggota legislatif untuk sama-sama menjadi ‘Orangtua Sahabat Anak-anak’.


“Mudah-mudahan kita menyadari ini semua, sekaligus menjadi contoh bagi putra dan putri kita agar sama-sama saling mengingatkan untuk mewaspadai dampak dari asap rokok,” ujarnya melansir fokuskepri, Jumat, 7 Juli 2023.


Pada momen tersebut, beberapa perwakilan generasi muda di Batam menyuarakan keprihatinan mereka akan mudahnya mendapatkan rokok baik di warung, kedai, hingga minimarket maupun supermarket.


“Kami memperhatikan dan mencermati mudahnya anak-anak membeli rokok di Batam, tanpa harus menunjukkan kartu identitas sebagai bukti sudah dewasa dan layak mengkonsumsi rokok ini. Padahal kita ketahui bersama rokok itu sangat berbahaya dikonsumsi untuk anak-anak yang belum mencukupi usia,” ujar salah seorang anak di dalam rapat.


Untuk diketahui, memang di Batam sudah ada Peraturan Daerah (Perda) terkait lokasi untuk merokok. Akan tetapi masih banyak ditemukan banyak sekali tempat-tempat yang menormalisasi kawasan merokok bagi pelajar.


“Oleh karenanya, kiranya Bapak di DPRD Batam bisa merevisi dan memperbaiki aturan-aturan tersebut, khususnya yang menyangkut anak-anak maupun pelajar. Sehingga generasi penerus bangsa bisa sehat dan kuat,” ujarnya.


Merespon hal tersebut, Ketua DPRD Batam Nuryanto menyambut baik adanya usulan-usulan yang disampaikan para pelajar terkait hal tersebut. Untuk itu, pihaknya bersama Komisi-komisi terkait akan melakukan koordinasi guna merevisi Perda tentang kawasan tanpa rokok.


Sehingga, nantinya regulasi yang ada bisa mengedukasi dan memberikan aturan yang bijak terkait hal ini.


Pihaknya juga menyadari bahwa LPAI tidak memusuhi para perokok. Akan tetapi hanya bagaimana meminta ada semacam regulasi yang jelas tentang rokok. Khususnya terkait hak anak.


“Dan pada prinsipnya, kami sudah menyerap dan akan menindaklanjutinya dengan akan merevisi Perda tentang kawasan tanpa rokok ini. Dimana Perda ini dibuat pada tahun 2016 silam, sehingga perlu adanya pembaharuan dan harus mengikuti era baru.


Sekarang kan sudah ada rokok elektrik, kalau dulu rokok biasanya. Begitu juga nanti kita harus mengatur tempat-tempat kawasan yang diperbolehkan untuk merokok serta tempat-tempat yang diperbolehkan untuk memasang iklan terkait rokok ini,” tegasnya.


Dan Perda ini, tambahnya, yang penting ada penegasan, pelaksanaan dan penegakan aturannya. Sehingga dengan adanya Perda baru ini nanti menjadi sebuah hal dalam melindungi anak-anak’


“Revisi Perda inilah, nantinya akan menjadi sebuah hal yang dapat melindungi anak-anak kita Dari bahaya rokok,” tegasnya.


Untuk penegakan ini, Cak Nur panggilan akrabnya menegaskan akan memberlakukan aturan yang ketat dilingkungan kerjanya terlebih dahulu.


“Untuk awal, kita akan menerapkan aturan merokok yang ketat di lingkungan DPRD Batam ini,” terangnya.


Hal ini langsung mendapatkan respon positif dari Kak Seto sambil mengagungkan jempolnya berkali-kali di hadapan Cak Nur.


“Kami sangat mengapresiasikan apa yang sudah diambil dan diputuskan Pimpinan dan anggota di DPRD Kota Batam,” kata dia.


Pada kesempatan tersebut, Kak Seto bersama Perwakilan generasi muda menyerahkan deklarasi suara anak sehat tanpa rokok kepada Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto yang berisikan 10 butir pernyataan. antara lain;


1. Mendukung pemerintah untuk menutup akses rokok bagi anak melalui penaikkan harga, deteksi usia pembeli yang ketat, serta pelarangan penjualan rokok eceran.


2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pedagang termasuk pusat perbelanjaan dengan sosialisasi, apresiasi, dan sanksi dalam komitmen perlindungan anak dari akses rokok.


3. Mendesak pemerintah untuk meregulasi larangan iklan, promosi, dan sponsorship rokok termasuk di dunia digital.


4. Mendesak pemerintah untuk meregulasi larangan rokok elektrik dan produk turunan tembakau lainnya.


5. Mendesak pemerintah membuat dan menegakkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, terutama di lingkungan rumah sebagai lingkungan terdekat anak.


6. Mengajak keluarga memprioritaskan pemenuhan gizi anak dengan segera berhenti merokok untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak.


7. Mendorong sekolah untuk memasukkan edukasi bahaya rokok ke dalam kurikulum melalui metode yang komunikatif dan praktis.


8. Mendorong pemerintah mengoptimalkan pemberian layanan berhenti merokok yang ramah anak dan aktif menjangkau masyarakat, termasuk anak, keluarga, dan kelompok marjinal.


9. Mendukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan media untuk memasifkan kampanye perlindungan anak dari bahaya rokok melalui berbagai media.


10. Mendorong pemerintah untuk melibatkan partisipasi anak secara langsung dan bermakna dalam seluruh upaya perlindungan anak dari bahaya rokok.(*)

Nuryanto Apresiasi Pelatihan Batam Creator Academy

By On Juli 08, 2023

Ketua DPRD Batam Nuryanto (baju putih) berfoto bersama

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Nuryanto, SH.,MH mengapresiasi pelatihan Batam Creator Academy yang diprakarsai oleh komunitas Jurnalis di Kota Batam, Sabtu (8/7/2023).


Pria yang akrab disapa Cak Nur mengatakan, pelatihan ini sangat bagus dan sesuai dengan eranya saat ini yang sudah serba digital.


“Kami mengucapkan terima kasih atas berdirinya Batam Creator Academy Batam ini,” ucap Cak Nur.


Menurut Cak Nur, Batam Creator Academy ini menjadi sebuah bentuk dan tanda akan kepedulian para senior jurnalistik di Kota Batam dan Provinsi Kepri akan keberlangsungan pendidikan anak-anak di era digital yang kian hari kian cepat perubahannya.


Walhasil dibutuhkan sumber daya manusia dari generasi muda untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi perkembangannya.


“Kemajuan Kota Batam ini, tentunya harus diimbangi dengan kebutuhan SDM generasi penerus yang berkualitas,” ungkap Cak Nur.


Cak Nur berharap, Batam Creator Academy ini bisa menjadi rujukan bagi anak-anak dan menghasilkan generasi yang siap pakai.(*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *