DPD PKS Labusel Terima Kunjungan Silaturrahmi Anggota DPD RI H.Muhammad Nuh, M.SP

By On April 19, 2022

Kunjungan silaturrahmi Anggota DPD Dapil Sumatera Utara periode 2019-2024, H.Muhammad Nuh, M.SP dikantor Sekretariat DPD PKS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (19/04/2022)

LABUSEL, SOROTTUNTAS.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menerima kunjungan silaturrahmi Anggota DPD Dapil Sumatera Utara periode 2019-2024, H.Muhammad Nuh M.SP dikantor Sekretariat DPD PKS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selasa (19/04/2022).

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPD PKS Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ilham Siregar S.Pd.I, Ketua Majelis Dewan Pertimbangan Daerah Labuhanbatu Selatan, H.Muhammad Damrin Hasibuan, LC, Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan Fraksi-PKS H.Lahmuddin, serta para pengurus dan kader PKS Se-kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPD PKS Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ilham Siregar, S.Pd.I mengucapkan selamat datang kepada anggota Senator DPD RI Dapil Sumut, H.Muhammad Nuh, M.SP, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

"Selamat datang kami ucapkan kepada bapak H.Muhammad Nuh,  M.SP di bumi Santun Berkata Bijak Berkarya Labuhanbatu Selatan. Semoga dengan silaturrahmi ini hubungan persaudaraan antara kita semakin terjalin erat, dan dapat mempersatukan kita dalam ikatan kekeluargaan yang harmonis," ucap Ilham Siregar, S.Pd.I.

Ilham Siregar juga berharap silaturrahmi tersebut bisa menjadi jembatan, untuk daerah dapat menyampaikan aspirasinya melalui anggota DPD.

Sementara itu, H.Muhammad Nuh,  M.SP mengatakan, tugas, fungsi dan wewenang anggota DPD adalah ikut merancang undang-undang dan pengawasi pelaksanaannya.

"Tugas fungsi dan wewenang DPD adalah ikut membahas rancangan undang-undang dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta memberi pertimbangan keuangan pusat dan daerah," terang H.Muhammad Nuh M.SP diakhir acara.


Liputan: M.Y.K.Simanjuntak

Editor: Hendrik Restu F 

Muscablub DPC Hanura Labusel,  Bak Juang Ginting Terpilih Sebagai Ketua DPC Partai Hanura Labusel Periode 2022-2027

By On April 01, 2022

Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) DPC Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2022-2027.

LABUSEL, SOROTTUNTAS.COM - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) periode 2022-2027 yang diadakan di Cafe Dozer, Jalan lintas Sumatera Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu, Selatan Propinsi Sumatera Utara, Kamis (31/03/2022).

Hadir dalam Muscablub tersebut Sekretaris DPD Hanura Sumatera Utara, Novan Efendi bersama rombongan, Plt.Ketua DPC Hanura Kabupaten Labuhanbatu Selatan Muhammad Fajeri Siregar, SE, Ak, M.Si, anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dari Fraksi Hanura Bak Juang Ginting, Irmayanti Siregar, SH, perwakilan dari KPU kabupaten Labuhanbatu Selatan, perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, para pengurus dari MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan para undangan lainnya.

Dalam sambutannya ketua panitia Muscablub Bakhtiar Rambe mengucapkan selamat datang kepada semua peserta dan para tamu undangan yang hadir.

"Selamat datang para undangan yang telah hadir dalam Muscablub ini. Semoga Muscablub ini dapat berjalan dengan baik dan sukses," kata Bakhtiar Rambe.

Pj.Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Selatan Muhammad Fajeri Siregar, SE, Ak, M.Si menyambut baik Muscablub tersebut.

"Saya menjabat sebagai PJ ketua dimulai dari tanggal 15 Desember 2021, sudah 3 bulan lebih lamanya saya menjabat, dan mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para rekan-rekan semua, saya minta maaf.

Harapan kami Muscablub ini kita laksanakan dengan semangat persaudaraan yang kuat," harap Fajeri Siregar.

Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diwakili oleh Komisioner Eben Ezer Lumbantoruan mengatakan, bahwa Keputusan KPU RI telah menetapkan tahapan-tahapan Pemilu.

"Selamat melaksanakan Muscablub DPC Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sesuai keputusan KPU RI maka kita akan melaksanakan Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Sehingga diperkirakan di bulan Juni ini akan dimulai tahapan-tahapan awal yang harus dilaksanakan oleh setiap partai, termasuk verifikasi faktual partai," sebut Komisioner KPU Labuhanbatu Selatan.

Sekretaris DPD Partai Hanura Sumatera Utara Novan Efendi Siregar, M.Si dalam sambutannya sekaligus membuka acara Muscablub tersebut mengatakan,  bahwa kedepannya Partai Hanura harus lebih besar dari yang sekarang.

"Semoga kedepannya dengan adanya 5 PAC yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini kita dapat menghantarkan 10 anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dari Partai Hanura, serta Partai Hanura dapat menjadi salah satu pimpinan di DPRD," harap Novan Efendi Siregar.

Setelah acara pembukaan, panitia Muscablub melangsungkan acara Muscablub yaitu pemilihan ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2022-2027.

Secara aklamasi Bak juang Ginting terpilih sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2022-2027.

Sebagai ketua terpilih, Bak juang Ginting mengatakan akan mengibarkan bendera Partai Hanura hingga ke pelosok desa.

"Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempercayakan saya sebagai ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2022-2027. Semoga kita dapat bersama-sama mengibarkan dan membesarkan partai Hanura ini," ucap Bak juang Ginting.

Ketika ditanya soal kesiapan partai Hanura dalam menghadapi Pemilu serentak 2024, Bak juang Ginting mengatakan bahwa partai Hanura telah siap.

"Kesiapan partai Hanura untuk menghadapi Pemilu 2024 sudah rampung, dan mengenai verifikasi faktual KPU partai Hanura telah siap untuk segala persyaratannya," jelas Ketua terpilih Bak juang Ginting.

Liputan : M.Y.K.Simanjuntak

Editor : Lukman Simanjuntak 

DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan Lakukan Persiapan Penyambutan Kunjungan Ketum Partai Golkar

By On Maret 27, 2022

Kader Partai Golkar Kabupaten Pelalawan terlihat tengah mempersiapkan penyambutan kedatangan Ketua Umum Partai Golkar, DR. HC, Ir, Erlangga Hartarto, MBA, MTT.

PELALAWAN, SOROTTUNTAS.COM -  Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya (DPD II GOLKAR) Kabupaten Pelalawan melakukan persiapan penyambutan kunjungan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, DR. HC, Ir, Erlangga Hartarto, MBA, MTT, dalam rangka peresmian kantor DPD II Partai Golkar.

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharuddin, SH yang juga sebagai Sekretaris DPD II Partai Golkar Pelalawan mengatakan, bahwa persiapan ini sudah dilaksanakan hampir satu minggu terakhir.

"Persiapan ini kita lakukan dalam rangka menyambut kunjungan Ketua Umum DPP, Partai Golkar Erlangga Hartarto di Pangkalan Kerinci untuk meresmikan Kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan, yang merupakan hibah dari Bapak H. Muhammad Harris," ungkapnya, Minggu 27/03/2022.

Sambungnya, "Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal  29 Maret 2022 akan dilakukan penyerahan surat menyurat terkait masalah hibah kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan," ucapnya.

Baharuddin juga mengatakan,  bahwa pada hari Selasa 29/03/2022 pihaknya juga akan melakukan Bhakti sosial.

"Dalam hal ini kita sangat mengucap syukur yang mana pada hari Selasa nanti, kita juga akan melaksanakan bhakti sosial dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan dengan menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa," kata Baharuddin.

Lebih jauh lagi Baharuddin menjelaskan, dalam kegiatan nanti ada beberapa mata rantai agenda yang akan dilaksanakan.

"Hari Senin malam Selasa akan dilaksanakan pelantikan Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan yang akan dilantik oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Riau, Bapak, H. Syamsuar yang juga selaku Gubernur Provinsi Riau. 

Agenda kedua hari Selasa Pagi tanggal 29 Maret 2022, Pengurus DPD II Partai Golkar akan melantik beberapa Pimpinan Kecamatan, (PK) Partai Golkar, seperti, PK Golkar Kec. Langgam, PK Golkar, Kec. Sei kijang, PK Golkar, Kec. Pangkalan Kerinci, PK Golkar, Kec. Bunut, dan PK Golkar Kec. Pelalawan, dan juga akan dilaksanakan pelantikan Pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar ( KPPG)," ujarnya 

Baharuddin menjelaskan bahwa pelantikan tersebut sempat tertunda diakibatkan Pandemi Covid- 19 yang merebak beberapa waktu lalu.

"Seharusnya pelantikan ini dilaksanakan 2 tahun lalu, tapi Partai Golkar punya kebijakan, seluruh Pimpinan akan dilantik oleh Bapak Syamsuar, selaku Ketua DPD I sekaligus dalam rangka konsolidasi partai.

Karena dalam waktu dekat ini kita akan menyongsong agenda politik yaitu Pilkada, dan Pilpres, dan tentunya mesin partai harus di persiapkan. Maka terkait hal ini, kita harus pastikan mesinnya ada atau tidak," jelasnya.

Katanya lagi, "Sementara yang akan menjadi target utama kita adalah Pileg dan Pilpres seperti yang didengung-dengungkan. Saat ini seluruh kader menyanggupkan diri untuk memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Sedangkan untuk pemilihan legislatif tentunya Partai Golkar akan berupaya untuk memaksimalkan kekuatan yang ada untuk melakukan pemenangan di semua tingkatan, yaitu tingkat Kabupaten, Provinsi, termasuk juga DPD- RI, insyaallah kita optimis memenangkan itu, maka untuk mencapai hal itu mesin politiknya harus dipersiapkan," tutupnya.

Liputan : Pranseda

Editor : Hendrik Restu F 

Pemilihan Ketua RT 04 RW 12 Sei Langkai Ricuh, Sekertaris Lurah Sei Langkai Berencana Akan Memfasilitasi Rapat Warga Dua Hari Mendatang

By On Maret 17, 2022

Belasan warga RT 04 RW 12 terlihat mendatangi Kantor Kelurahan Sei Langkai pada hari Kamis 17/03/2022.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 04 RW 12 Kelurahan Sei Langkai yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2022 lalu sempat menimbulkan kericuhan antar warga. 

Kericuhan tersebut terjadi pada rapat lanjutan warga yang dilaksanakan di kediaman Ketua RT 04 yang lama pada hari Sabtu malam tanggal 26/02/2022 lalu.

Munculnya kericuhan antar warga tersebut diketahui setelah calon Ketua RT 04 RW 12 nomor urut 01 atas nama Ronly Edikson Samosir, dinilai gagal syarat dalam pencalonannya sebagai ketua RT 04 RW 12.

Berdasarkan penuturan dari salah seorang pendukung calon Ketua RT 04 RW 12 nomor urut 02 atas nama Tigor Sihotang waktu itu,  bahwa Ronly Edikson Samosir dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon Ketua RT di RT 04 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

"Calon Ketua RT 04 nomor urut 01 atas nama Ronly Edikson Samosir tidak layak menjadi Ketua RT 04 RW 12. Karena selama ini kita ketahui yang bersangkutan tidak berdomisli di wilayah RT 04 RW 012. 

Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang tertuang dalam pasal 31 ayat 1 bagian c. 

Dimana dalam Perwako tersebut jelas dikatakan bahwa calon Ketua RT harus merupakan penduduk RT setempat dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam (6) bulan dalam RT yang bersangkutan," ucap salah seorang warga RT 04 RW 12.

Katanya lagi, "Sementara yang bersangkutan atau calon Ketua RT nomor urut 01, kita ketahui selama ini berdomisili di RT 04 RW 24. 

Bagaimana jadinya di satu lingkungan RT ada dua Ketua RT? Ini sama saja membangun rumah di atas rumah orang lain. Karena rumah calon Ketua RT 04 RW 12 nomor urut 01 itu berada persis di sebelah rumah dari Ketua RT 04 RW 22" ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Simanjuntak warga RT 04 RW 12 lainnya. Dirinya berpendapat bahwa dengan tidak memenuhinya persyaratan dari calon Ketua RT 04 nomor urut 01 atas nama Ronly Edikson Samosir, maka dirinya berharap calon ketua RT 04 nomor urut 02 ditetapkan sebagai Ketua di RT 04 RW 12 tersebut.

"Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2017 calon nomor urut 01 dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi Ketua RT di RT 04 RW 12. 

Sementara calon Ketua RT 04 RW 12 nomor urut 02 atas nama Tigor Sihotang itu kan memenuhi syarat, kenapa tidak beliau saja yang diangkat jadi Ketua RT? Apalagi yang bersangkutan sudah mendapatkan dukungan 60 tanda tangan warga dari 114 suara warga RT 04. Artinya itu kan sudah memenuhi kuorum 50 persen plus satu suara," ungkap Simanjuntak.

Katanya lagi, "Persoalan ini sudah kita sampaikan kepada pihak Kelurahan. Bahkan sudah beberapa kali hal ini kita sampaikan, namun sudah lebih satu bulan lebih pihak Kelurahan belum memberikan  keputusan," ucapnya.

Dengan belum adanya keputusan dari pihak Kelurahan Sei Langkai, akhirnya belasan warga pendukung calon Ketua RT 04 nomor urut 02 kembali mendatangi kantor Kelurahan Sei Langkai pada Hari Kamis (17/03/2022). 

Kedatangan warga tersebut diterima oleh Sekertaris Lurah Kelurahan Sei Langkai. Setelah menerima keterangan dari perwakilan warga RT 04, akhirnya Sekertaris Lurah memutuskan akan mengadakan rapat warga RT 04 RW 012 pada hari Sabtu 19/03/2022.

Mendapat Keputusan Sekertaris Lurah Sei Langkai, perwakilan warga RT 04 tersebut pun akhirnya membubarkan diri dengan meninggalkan kantor Kelurahan Sei Langkai.

Liputan : Lukman Simanjuntak

Editor : Hendrik Restu F


Ranperda Inisiatif DPRD Batam Terkait Dana BOS Mendapat Penolakan Dari Pemko Batam

By On Maret 07, 2022

Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Batam terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Batam terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Batam, Nuryanto, didampingi Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad,  Wakil Ketua I Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua II, Rahmad, Wakil Ketua III, Ahmad Surya, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batam, Senin (07/03/2022).

Ketua DPRD Batam, Nuryanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ranperda tersebut merupakan inisiatif dari Komisi IV DPRD Batam yang diinisiasi pada 26 Februari 2022 lalu.

“Ranperda ini merupakan inisiasi DPRD yang disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan 2 tahun sidang tahun 2022 pada 26 Februari 2022 lalu,” ucap Nuryanto.

Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi, melalui Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa Ranperda tersebut belum dapat untuk di bahas pada tahap selanjutnya.

“Pada dasarnya kita mendukung dan BOS bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun berdasarkan pertimbangan bahwa dikhawatirkan terjadi overlaping dan kita menilai ini belum layak untuk dibahas pada tahapan selanjutnya,” ucap Amsakar.

Amsakar mengatakan, Pemerintah Kota Batam telah melakukan kajian terhadap Ranperda tersebut dan dinilai berpotensi overlaping (tumpang tindih) dengan ketentuan regulasi diatasnya.

“Overlapping itu karna syarat untuk mendapatkan dana BOS itu perlakuannya sama, sedangkan usulan Perda menyampaikan bahwa penerima BOS adalah sekolah yang terdaftar di Dapodik. sedangkan di pusat ketentuannya juga seperti itu, artinya kalau dia sudah terdaftar, otomatis dia sudah dapat dari pusat, tidak mungkin dapat dua,” terangnya.

Lanjut kata Amsakar, dikhawatirkan Perda ini akan menyebabkan persoalan kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Selain itu, terdapat 16 sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendapatkan penolakan untuk mendapatkan dana BOS.

“Ada 16 sekolah yang menolak dengan alasan merasa cukup mandiri, selain itu mereka merasa agak sedikit menambah waktu untuk membuat SPJ (sistem pertanggungjawaban). Atas dasar itu, Perda ini tidak akan implementatif di lapangan,” tuturnya.(red)

DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna Laporan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022

By On Maret 02, 2022

Suasana rapat Paripurna DPRD Kota Batam terkait Laporan Reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022.

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - DPRD Batam menggelar Rapat Paripurna terkait Laporan Reses DPRD Kota Batam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 di Kantor DPRD Batam, Rabu (2/3/2022).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menerima tanggapan dan masukan yang disampaikan para Anggota DPRD Batam terkait Peraturan Wali Kota (Perwako) (1/2022)

Perwako tersebut salah satunya mengatur Pokok-pokok Pikirian (Pokir) DPRD Batam yang hanya dibatasi sebanyak 20 usulan.

Dalam penyampaian hasil reses, Amsakar mengatakan, sembilan fraksi yang ada menyampaikan harapan dari masyarakat yang diakomodir DPRD Batam. Usulan tersebut antara lain terkait infrastruktur, posyandu, dan sebagainya.

“Hasil reses ini merupakan masukan yang disampaikan masyarakat dari Dapil masing-masing,” katanya.

Kemudian, terkait jumlah batasan usulan, pihaknya sudah menggelar rapat pimpinan DPRD Batam usai rapat Paripurna. Dalam rapat itu, Amsakar menyampaikan pada prinsipnya, Pokir akan disejalankan dengan proses perencanaan lain yang masuk melalui Musrenbang, Pokja OPD, dan sebagainya.

“Kita tetap melihat kemampuan APBD. Proyeksi yang harus diraih nanti kelihatan di Musrenbang tingkat Kota Batam. Pokir ini bisa diselaraskan dengan Renja OPD maupun PSPK,” katanya.

Dalam paripurna, perwakilan Fraksi PKB-PPP, Aman, menyampaikan, selama reses yang dilakukan selama enam hari, 17-23 Februari 2022, banyak aspirasi dari masyarakat kepada Anggota DPRD Batam sebagai fungsi legislator demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, banyaknya usulan tersebut terbatas dengan jumlah kuota yang diberikan untuk DPRD Batam yang diatur dalam Perwako 1/2022.

Senada, Fraksi Hanura yang disampaikan Rubina Situmorang, dan Fraksi Gerindra yang disampaikan Muhammad Rudi, juga menyampaikan persoalan serupa yang ingin ada pembahasan lanjutan terkait pembatasan tersebut.

“Hasil rapat ini akan kami sampaikan ke Wali Kota Batam, Muhammad Rudi,” kata Amsakar.(red)


 

Komisi IV DPRD Batam Usulkan Ranperda Tentang Dana BOS

By On Februari 20, 2022

Foto kantor DPRD Kota Batam

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Upaya mendukung Dunia Pendidikan di Wilayah Kota Batam,  Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Usulan itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri, pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (20/02/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Ides Madri, menyampaikan, bahwa pengusulan Ranperda ini ditujukan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di kota Batam.

Selain itu, Ides juga meminta Pemerintah Kota Batam agar dapat menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan untuk mengalokasikan anggaran bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sambung Ides, pengusulan Ranperda tersebut sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Pasal 11; UU Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2; Perda Kota Batam No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perda No 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.

“Terkait dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat, belum dapat mengcover semua kebutuhan peserta didik. Dimana dalam regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat bahwa dalam menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun saat ini dipegang oleh Pemerintah Daerah,”ujar Ides.

Untuk itu kata Ides, dilakukan kajian antara Dinas Pendidikan kota Batam, dengan Universitas Indonesia pada 2016 lalu untuk melihat besaran dana BOS untuk Sekolah Dasar yang beroperasi di Hinterland dan Mainland dan SMP Hinterland dan Mainland.

Ides menambahkan, pasca terbitnya Permendikbud No 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS Reguler pada pasal 3 ayat 2 yang mengatur tentang penerimaan dana BOS Reguler harus memenuhi 5 syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada salah satu syarat yang difokuskan yakni diperoleh data bahwa terdapat sebanyak 23 SD dan 35 SMP yang tersebar di berbagai kecamatan di Batam yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 siswa dikecualikan dari penerima dana BOS.

“Berdasarkan hal itu, maka sudah sepantasnya pemerintah bersama sekolah terutama swasta saling bersinergi guna menghasilkan mutu pendidikan yang baik guna kepentingan peserta didik,” paparnya.

Untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat kota Batam, maka pihaknya mengajukan Ranperda sebagai payung hukum untuk menjamin kebutuhan peserta didik di beberapa sekolah yang tidak disebutkan tadi.

“Oleh karena itu, kami dari Komisi IV DPRD Batam mengusulkan sebuah payung hukum dalam mewujudkan sebuah Ranperda Inisiatif tentang dana BOS bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Semoga apa yang kita cita citakan dalam terwujudnya Batam sebagai dunia Madani yang modern dan sejahtera dapat tercapai,” tutupnya.(Red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *