Notification

×

Tag Terpopuler

Semenisasi Jalan Program PSPK di RT 03 RW 05 Kavling Melati Sei Pelunggut Diduga Sebagian Tanpa Besi Wiremesh

Rabu, 18 November 2026 | November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T03:07:39Z
Pengerjaan proyek seminisasi PSPK di Kavling Melati di sorot warga. Peran konsultan pengawas dipertanyakan.


BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (PSPK) di Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, kembali menuai sorotan publik. Kali ini, pekerjaan semenisasi jalan di RT 03 RW 05, Kavling Melati, Kelurahan Sei Pelunggut, diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.


Pantauan warga, pemasangan besi wiremesh pada pekerjaan tersebut diduga tidak merata. Pada bagian awal dan ujung jalan, besi wiremesh terlihat terpasang. Namun pada bagian tengah jalan, pengecoran diduga dilakukan tanpa besi wiremesh.


Hal itu disampaikan salah seorang warga sekitar kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).


"Semenisasinya tidak merata menggunakan besi wiremesh. Di awal dan di ujung jalan yang dibangun memang dipasang besi wiremesh. Tapi di tengah-tengah ada yang sengaja tidak dikasih besi," ujar warga tersebut.


Warga itu mengaku telah menandai titik yang diduga tidak dipasangi besi wiremesh tersebut. Ia menyatakan bersedia menunjukkan langsung titik tersebut jika diperlukan untuk pembuktian.


"Jika memang diperlukan saya bersedia untuk menunjukkan titik yang tidak dipasang besinya. Karena saya sudah tandai titiknya," ujarnya.


Pola Tidak Merata, Diduga Ada Pengurangan Spek


Jika sejak awal pekerjaan memang tidak menggunakan wiremesh, pelaksana masih bisa berdalih bahwa spesifikasi dalam RAB memang tidak mencantumkan wiremesh.


Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Informasi warga mengatakan sebagian titik dipasang, sebagian titik tidak dipasang. Hal itu mengindikasikan bahwa dalam RAB atau gambar kerja, pekerjaan semenisasi tersebut semestinya menggunakan besi wiremesh.


Pertanyaannya kemudian, mengapa pada titik tertentu besi itu tidak ada?


Dalam pekerjaan konstruksi jalan beton, besi wiremesh bukan sekadar pelengkap. Besi itu berfungsi menahan retak akibat penyusutan beton, menyebarkan beban kendaraan, dan memperpanjang umur jalan. 


Tanpa wiremesh, jalan beton yang baru dicor akan lebih cepat retak, pecah, dan mengelupas, terutama jika dilalui kendaraan roda empat.


Artinya, jika dugaan ini benar, kerugian bukan hanya soal uang negara yang dibayarkan tidak sesuai barang yang dipasang. Kerugian yang lebih besar adalah kualitas jalan yang akan cepat rusak, dan pada akhirnya harus diperbaiki lagi dengan uang rakyat.


Dalam setiap RAB PSPK, harga wiremesh semestinya sudah dihitung per meter persegi, termasuk harga material, upah pasang, dan ongkos kirim. Artinya, negara sudah membayar untuk setiap lembar wiremesh yang harus terpasang.


Jika pada sebagian ruas jalan wiremesh itu tidak dipasang, tetapi pembayaran tetap dilakukan seolah-olah terpasang penuh, maka selisih harga material yang tidak dibelanjakan itu diduga menjadi keuntungan yang tidak sah bagi pihak pelaksana.


Sebagai gambaran, untuk jalan sepanjang 100 meter dengan lebar 3 meter, kebutuhan wiremesh mencapai 300 meter persegi. Jika separuh saja tidak dipasang, maka ada sekitar 150 meter persegi wiremesh yang diduga tidak dibelanjakan, namun sudah dianggarkan dalam RAB.


Besaran pastinya, tentu harus dibuktikan melalui audit volume, membandingkan antara RAB, laporan progres, dan hasil pengukuran fisik di lapangan. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen RAB pekerjaan tersebut.


Karena itu, dugaan ini masih memerlukan pembuktian melalui dokumen kontrak, RAB, dan pemeriksaan fisik oleh pihak yang berwenang.


Pengawas Diduga Tidak Menjalankan Fungsi


Sorotan juga mengarah kepada konsultan pengawas. Dalam sistem PSPK, konsultan pengawas bertugas memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, termasuk memastikan wiremesh terpasang sebelum pengecoran dilakukan.


Jika pengecoran tetap berjalan padahal wiremesh belum terpasang, maka patut diduga pengawas tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal.


Perihal ini sudah dikonfirmasi wartawan kepada Veri, selaku konsultan pengawas semenisasi PSPK di RT 03 RW 05 Kavling Melati tersebut.


Namun, Veri tidak memberikan jawaban secara substansial perihal konfirmasi wartawan. Kepada wartawan, Veri hanya meminta perihal tersebut dibahas di lapangan.


"Selamat malam pak, maaf sebelumnya pak keterlambatan balas chat, izin pak saya baru selesai survey dan makan malam sama pak Kadis dari Provinsi, nanti kita coba bahas dilapangan ya pak," ujar Veri tanpa menjelaskan siapa Kadis Provinsi yang dimaksud.


Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan dari Veri mengenai apakah dalam RAB terdapat item wiremesh, berapa volume wiremesh yang seharusnya terpasang, apakah ada teguran tertulis kepada pelaksana, dan apakah pekerjaan yang diduga tanpa wiremesh itu sudah dibayar atau belum.


Redaksi juga masih berupaya meminta konfirmasi kepada Lurah Sei Pelunggut dan pihak Kecamatan Sagulung selaku penanggung jawab kegiatan PSPK di wilayah tersebut.


Dugaan Pelanggaran Yang Muncul


Jika dugaan ini terbukti melalui pemeriksaan dokumen dan fisik, maka ada sejumlah dugaan pelanggaran yang patut diuji oleh aparat pengawas:


1. Dugaan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi / RAB

Pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis yang telah disepakati. Ini merupakan pelanggaran kontrak.


2. Dugaan Kelalaian Pengawasan

Konsultan pengawas diduga lalai atau membiarkan pekerjaan yang tidak sesuai spek tetap berjalan dan dicor. Padahal pengawas wajib menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai sebelum pengecoran.


3. Dugaan Pengurangan Volume Pekerjaan

Jika volume wiremesh yang terpasang lebih sedikit dari volume yang dibayarkan, maka terdapat selisih volume yang diduga merugikan keuangan negara / daerah.


4. Dugaan Pelanggaran Prinsip Pengelolaan PSPK

PSPK diatur dalam Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 dan Perwako Batam Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan. 


Prinsipnya adalah transparan, akuntabel, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pekerjaan yang diduga tidak sesuai spek bertentangan dengan prinsip tersebut.


5. Dugaan Pelanggaran UU Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar, spesifikasi, dan menjamin mutu dan keamanan konstruksi.


Jika terbukti ada pengurangan spek yang disengaja untuk mencari keuntungan, maka hal itu dapat diuji lebih lanjut sebagai perbuatan melawan hukum, dan jika menimbulkan kerugian negara, dapat diuji dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.


Semua dugaan di atas masih bersifat dugaan. Pembuktiannya berada pada audit Inspektorat, BPK, dan aparat penegak hukum, bukan pada pemberitaan.


Warga meminta agar pihak Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas terkait segera turun ke lapangan, membongkar titik yang diduga tanpa wiremesh, dan membuka RAB kepada publik.


"Kami tidak minta yang muluk-muluk. Kami cuma minta jalan kami dibangun sesuai spek. Jangan nanti baru 1 tahun sudah retak semua, terus diperbaiki lagi pakai uang rakyat lagi," ujar warga tersebut.


Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi Lurah Sei Pelunggut, Camat Sagulung, konsultan pengawas, dan pelaksana kegiatan PSPK tersebut.


(Redaksi sorottuntas.com)

×
Berita Terbaru Update