 |
| Foto Kolase (Dok. Sorottuntas.com) |
BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Website resmi milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepriprov.go.id, diduga memproduksi berita bohong untuk menangkal sorotan publik terhadap pembangunan jalan senilai Rp 2,5 miliar di lingkungan Perumahan Rhabayu, Sagulung, Kota Batam.
Berita berjudul _"Warga Mendukung Peningkatan Akses Jalan Menuju Kavling Melati Sagulung Batam"_ yang tayang di website pemerintah tersebut mengklaim warga Kavling Melati mendukung penuh pembangunan jalan itu. Namun klaim tersebut dibantah langsung oleh warga dan mantan Ketua RT/RW Kavling Melati sendiri.
Hermanto Diklaim Mantan RW, Faktanya Mantan RT
Dalam berita Kepriprov.go.id, Hermanto (52) dikutip dengan narasi seolah-olah sebagai mantan Ketua RW di Kavling Melati. Hermanto disebut sebagai orang yang dulu mengizinkan warga perumahan belakang lewat Kavling Melati saat dirinya masih menjabat RW.
Faktanya, menurut tiga sumber terpisah, Hermanto bukan mantan Ketua RW. Saptono, SH, MH, menegaskan Hermanto adalah mantan Ketua RT, bukan Ketua RW.
Hal yang sama ditegaskan Asmal, yang juga mantan Ketua RT di lingkungan yang sama. Paling telak, bantahan datang dari Desmar Sihite, mantan Ketua RW 06 Kavling Melati.
Kepada wartawan, Minggu (15/11/2026), Desmar menegaskan Hermanto mantan Ketua RT bukan Ketua RW.
"Hermanto itu mantan Ketua RT, bukan Ketua RW. Jangan bawa-bawa Kavling Melati, jalan itu tidak pernah kita lewati, kecuali orang-orang yang tinggal di perumahan yang baru itu," tegas Desmar Sihite.
Ironisnya, Hermanto yang diklaim sebagai warga Kavling Melati itu, saat ini diketahui berdomisili di Perumahan Rhabayu, bukan di Kavling Melati.
Wartawan telah mencoba mengkonfirmasi Hermanto di hari yang sama, Minggu (15/11/2026). Hingga berita ini dimuat, Hermanto yang diklaim sebagai mantan Ketua RW tersebut belum memberikan jawaban atas konfirmasi wartawan.
Warga Melati Membantah Mendukung
Berita Kepriprov.go.id juga mengklaim warga Kavling Melati mendukung pembangunan jalan tersebut dan menyebut jalan itu sebagai akses utama warga.
Klaim itu dibantah Desmar Sihite. Menurutnya, warga Kavling Melati tidak pernah melewati jalan yang dibangun di lingkungan Rhabayu tersebut, dan tidak pernah merasa berkepentingan dengan proyek itu.
Padahal dalam berita pemerintah tersebut, Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyebut paket pekerjaan itu sebagai program penanggulangan kemiskinan dan stunting, berdasarkan proposal masyarakat, dan merupakan program direktif kepala daerah.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, jalan sepanjang 600 meter dan lebar 7 meter dengan nilai kontrak Rp 2,5 miliar yang dikerjakan CV Teknikon Meratur Jaya itu, berada di lingkungan Perumahan Rhabayu, bukan di Kavling Melati.
Diduga Untuk Menangkal Sorotan Tipikor
Dugaan produksi berita bohong ini duga sengaja diciptakan untuk menangkal berbagai pemberitaan yang menyoroti pembangunan jalan Rp 2,5 miliar di lingkungan Perumahan Rhabayu, Sagulung.
Dugaan Tipikor pembangunan jalan Sagulung tersebut saat ini sudah dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Kepri oleh Ormas BIDIK.
Bahkan pelapor baru-baru ini sudah dipanggil Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri untuk dimintai keterangan terkait laporan pembangunan jalan tersebut.
Artinya, di saat aparat penegak hukum sedang bekerja memeriksa dugaan Tipikor, website resmi pemerintah justru memproduksi narasi pembelaan yang diduga tidak sesuai fakta.
Analisa: Bahaya Jika Pemerintah Yang Memproduksi Berita Bohong
Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar salah tulis jabatan RT menjadi RW. Persoalannya jauh lebih besar.
Pertama, Pelanggaran Hak Publik Atas Informasi Benar.
Website Kepriprov.go.id bukan media abal-abal. Itu adalah corong resmi negara yang dibiayai APBD. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.
Ketika pemerintah menyampaikan informasi yang diduga bohong, itu sama dengan merampas hak publik untuk mengetahui kebenaran.
Kedua, Penyalahgunaan Uang Rakyat.
Gaji pengelola website, biaya server, biaya liputan, semua dari uang rakyat. Jika uang rakyat dipakai untuk memproduksi narasi bohong guna membela proyek yang sedang dilaporkan ke Polda, itu sudah masuk kategori penyalahgunaan kewenangan. Uang rakyat dipakai untuk menutupi dugaan penyimpangan uang rakyat.
Ketiga, Menggiring Opini Untuk Menutupi Dugaan Korupsi.
Ketika proyek Rp 2,5 miliar sedang diperiksa polisi, lalu muncul berita pemerintah yang mengklaim "Warga Mendukung", itu bisa dibaca sebagai upaya mengaburkan fakta dan menggiring opini.
Tujuannya agar publik mengira proyek itu tidak bermasalah, padahal proses hukum sedang berjalan. Ini pola klasik, masalah hukum dijawab dengan narasi pencitraan.
Keempat, Merusak Kepercayaan Publik.
Sekali masyarakat tahu website pemerintah berbohong soal jabatan RT menjadi RW, soal warga Melati yang tidak merasa mendukung, maka kepercayaan terhadap semua berita pemerintah akan runtuh.
Besok pemerintah bilang "Ini program stunting", masyarakat akan bertanya, "Benar atau bohong lagi?" Kepercayaan yang runtuh itu jauh lebih mahal dari proyek Rp 2,5 miliar.
Kelima, Bisa Menjadi Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tipikor.
Pejabat yang memerintahkan pembuatan berita yang diduga bohong itu bisa diperiksa secara etik ASN dan bisa dilaporkan ke Ombudsman.
Jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk menutupi dugaan tindak pidana korupsi, maka berita bohong itu sendiri bisa menjadi bukti petunjuk dalam perkara Tipikornya. Bukan membela, justru menambah masalah.
Keenam, Pelanggaran Prinsip Verifikasi.
Walaupun website pemerintah bukan media pers, tetap terikat pada prinsip akurasi dan verifikasi. Mengutip satu orang yang salah jabatan, tanpa verifikasi ke RW yang sah, adalah kelalaian fatal. Apalagi narasumbernya ternyata berdomisili di perumahan yang diuntungkan proyek, bukan di Kavling Melati.
Hingga berita ini dimuat, Redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Kominfo Kepri dan Dinas PUPP Kepri terkait dugaan produksi berita bohong tersebut.
Jika website milik rakyat saja diduga bisa memproduksi berita bohong untuk membela proyek Rp 2,5 miliar, lalu kepada siapa lagi rakyat harus percaya?
Pemerintah seharusnya menjawab dengan data dan dokumen, bukan dengan narasi yang diduga dicatut. (*)
