Notification

×

Tag Terpopuler

Desak Inspektorat, Kejari Batam dan Polisi Turun Tangan Usut Semenisasi Jalan PSPK Kavling Melati yang Diduga Sebagian Tanpa Wiremesh

Rabu, 18 November 2026 | November 18, 2026 WIB Last Updated 2026-11-18T07:00:52Z
Warga desak Aparat Penegak Hukum periksa PSPK di Kavling Melati, Kelurahan Sei Pelunggut

BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Polemik pekerjaan semenisasi jalan Program Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (PSPK) di RT 03 RW 05, Kavling Melati, Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, kini memasuki babak baru. 


Warga mendesak Inspektorat Kota Batam, Kejaksaan Negeri Batam, dan Kepolisian turun tangan untuk melakukan pemeriksaan, setelah klarifikasi pelaksana justru dibantah warga dan memunculkan persoalan baru, yakni papan proyek tidak terpasang.


Sebelumnya, warga melaporkan bahwa pemasangan besi wiremesh pada pekerjaan tersebut tidak merata. Di awal dan ujung jalan, besi wiremesh terlihat terpasang. Namun di tengah jalan, pengecoran diduga dilakukan tanpa besi wiremesh.


"Semenisasinya tidak merata menggunakan besi wiremesh. Di awal dan di ujung jalan yang dibangun memang dipasang besi wiremesh. Tapi di tengah-tengah ada yang sengaja tidak dikasih besi," ujar warga tersebut kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).


Warga itu mengaku telah menandai titik yang diduga tidak dipasangi besi wiremesh. Ia menyatakan bersedia menunjukkan langsung titik tersebut jika diperlukan untuk pembuktian.


"Jika memang diperlukan saya bersedia untuk menunjukkan titik yang tidak dipasang besinya. Karena saya sudah tandai titiknya," ujarnya.


Ketua RW Klaim Sesuai Spek, Tapi Akui Besi Digeser Setelah Video Beredar


Kini, Panut selaku Kepala Tukang yang juga merupakan Ketua RW 05 Kavling Melati, membantah dugaan tersebut. Ia mengklaim pekerjaan sudah sesuai spesifikasi.


"Semua sudah sesuai spek Bang. Kalau lebih jelasnya nanti abang datang ke lokasi biar enak ngobrolnya saya lagi ngerjain lanjutan masih satu gang lagi," ujar Panut kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).


Namun, dalam penjelasan berikutnya, Panut justru menyampaikan pernyataan yang menimbulkan tanda tanya baru. Ia menyebut, setelah video warga beredar, besi wiremesh sempat digeser dan dirapatkan jaraknya.


"Ya setelah video itu beredar ada respon besi digeser dirapatkan jarak besinya. Volumenya 130 M2," ujar Panut.


Pernyataan itu menjadi sorotan. Jika sejak awal pemasangan sudah sesuai spek, mengapa setelah video beredar besi harus digeser dan dirapatkan? Apakah pergeseran itu dilakukan sebelum pengecoran, atau setelah pengecoran selesai?


Pertanyaan itu kemudian dijawab tegas oleh sumber media ini. Sumber yang sejak awal melaporkan dugaan tersebut, tetap membantah klaim Panut.


Menurut sumber tersebut, besi wiremesh tetap tidak dipasang hingga pengecoran selesai, bukan sekadar soal jarak yang kurang rapat.


"Saya siap bertanggungjawab. Kalau perlu dibongkar. Saya ada dilokasi sampai pekerjaan selesai," tegas sumber media ini.


Sumber itu menyatakan siap menunjukkan titik yang ditandai, dan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya jika dilakukan pembongkaran.


Artinya, kini persoalan ini bukan lagi sekadar adu klaim. Ada dua versi yang bertolak belakang. Satu pihak mengklaim sudah sesuai spek dan volume 130 M2. Pihak lain menantang pembongkaran untuk membuktikan.


Satu-satunya cara membuktikan adalah dengan membuka RAB dan membongkar titik yang ditandai warga, lalu mengukur volume wiremesh yang benar-benar tertanam di dalam cor.


Papan Proyek Tak Terpasang, Anggaran Lupa


Selain soal wiremesh, temuan lain yang tak kalah serius adalah tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan.


Saat dikonfirmasi mengenai papan proyek yang tidak terpasang dan nilai anggaran pekerjaan tersebut, Panut mengaku lupa.


"Anggarannya lupa pak nanti saya lihat di spanduknya. Spanduk belum saya pasang belum sempat kemarin, nanti bisa dicek," ujar Panut.


Pengakuan ini menjadi masalah tersendiri. Dalam setiap pekerjaan yang bersumber dari uang negara / daerah, papan proyek atau papan informasi kegiatan wajib dipasang. Papan itu berisi nama kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana, dan jangka waktu.


Tujuannya satu, agar masyarakat bisa mengawasi. Jika papan tidak dipasang, masyarakat tidak tahu berapa anggaran yang dipakai, berapa volume yang seharusnya dikerjakan, dan siapa yang bertanggung jawab.


Tidak dipasangnya papan proyek, ditambah pelaksana yang mengaku lupa nilai anggaran, patut diduga telah melanggar prinsip transparansi dalam pengelolaan PSPK. PSPK sendiri diatur dalam Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 dan Perwako Batam Nomor 46 Tahun 2022, yang menekankan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif.


Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi, jika papan informasi saja tidak ada?


Volume 130 M2 Jadi Kunci


Panut menyebut volume wiremesh adalah 130 M2. Angka ini kini menjadi kunci pembuktian.


Jika volume RAB memang 130 M2, maka yang harus dibuktikan adalah apakah wiremesh yang tertanam di dalam cor benar-benar 130 M2, atau kurang dari itu.


Jika hasil pengukuran fisik di lapangan kurang dari 130 M2, tetapi pembayaran dilakukan penuh sebesar 130 M2, maka diduga ada selisih volume yang merugikan keuangan daerah.


Sebaliknya, jika ternyata RAB-nya lebih besar dari 130 M2, misalnya 200 M2 atau 300 M2, maka klaim Panut juga perlu diuji.


Karena itu, satu-satunya cara yang adil bagi kedua belah pihak adalah membuka RAB kepada publik dan melakukan pengukuran bersama di lapangan, disaksikan Lurah, Kecamatan, dan warga.


Warga Desak Inspektorat, Kejari dan Polisi Turun Tangan


Karena adanya dua versi yang bertolak belakang, serta tidak adanya transparansi soal RAB dan papan proyek, warga mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada klarifikasi sepihak.


Warga meminta Inspektorat Kota Batam segera melakukan audit investigatif terhadap pekerjaan PSPK tersebut, khususnya audit volume wiremesh, kesesuaian RAB, dan proses pengawasan.


Warga juga meminta Kejaksaan Negeri Batam melalui Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Polresta Barelang melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk melakukan penyelidikan awal, jika ditemukan indikasi pengurangan volume yang dibayar penuh dan berpotensi merugikan keuangan negara / daerah.


"Kami tidak minta yang muluk-muluk. Kami cuma minta jalan kami dibangun sesuai spek. Jangan nanti baru 1 tahun sudah retak semua, terus diperbaiki lagi pakai uang rakyat lagi," ujar warga tersebut.


Desakan warga itu dinilai beralasan. Sebab, tanpa pemeriksaan resmi oleh Inspektorat dan aparat penegak hukum, persoalan ini hanya akan menjadi adu klaim antara pelaksana dan warga, tanpa ada kepastian hukum.


Warga menegaskan, mereka siap menjadi saksi, menunjukkan titik yang ditandai, dan menyerahkan bukti foto dan video yang dimiliki kepada penyidik maupun auditor, jika diperlukan.


Dugaan Pelanggaran yang Patut Diuji Aparat


Jika dugaan ini terbukti melalui pemeriksaan dokumen dan fisik, maka ada sejumlah dugaan pelanggaran yang patut diuji oleh aparat pengawas dan penegak hukum:


1. Dugaan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi / RAB

Pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis yang telah disepakati. Ini merupakan pelanggaran kontrak.


2. Dugaan Pengakuan Perbaikan Setelah Viral

Pernyataan "besi digeser dirapatkan setelah video" patut diduga sebagai upaya menutupi kekurangan awal, bukan perbaikan sesuai prosedur.


3. Dugaan Pelanggaran Transparansi

Papan proyek / spanduk kegiatan tidak dipasang hingga pekerjaan berjalan, padahal itu kewajiban dalam pekerjaan yang bersumber dari APBD.


4. Dugaan Kelalaian Pengawasan

Konsultan pengawas diduga tidak menghentikan pengecoran yang tidak sesuai spek, dan hingga kini belum menjelaskan RAB dan volume secara terbuka.


5. Dugaan Pengurangan Volume dan Potensi Kerugian Negara

Jika volume terpasang kurang dari volume yang dibayarkan (yang disebut 130 M2), maka selisihnya diduga menjadi keuntungan tidak sah dan merugikan keuangan daerah.


Semua dugaan di atas masih bersifat dugaan. Pembuktiannya berada pada audit Inspektorat, BPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, bukan pada pemberitaan.


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mewajibkan pekerjaan konstruksi dilaksanakan sesuai dengan standar, spesifikasi, dan menjamin mutu dan keamanan konstruksi.


Jika terbukti ada pengurangan spek yang disengaja untuk mencari keuntungan, maka hal itu dapat diuji lebih lanjut sebagai perbuatan melawan hukum, dan jika menimbulkan kerugian negara, dapat diuji dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.


Redaksi masih membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Lurah Sei Pelunggut, Camat Sagulung, konsultan pengawas Veri, dan Panut selaku Ketua RW 05 sekaligus Kepala Tukang.


(Redaksi sorottuntas.com)

×
Berita Terbaru Update