 |
| Rapat Paripurna, Jumat (22/08/2025) di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau |
KEPRI, SOROTTUNTAS.COM - Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, SE, M.Si menyampaikan Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Jumat (22/08/2025) di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Nyanyang menjelaskan secara umum tanggapan terhadap pemandangan umum tersebut yakni mengenai Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.918.402.282.363,00 mengalami penurunan menjadi Rp.3.911.090.437.462 pada Perubahan APBD 2025.
“Secara kumulatif penurunan sebesar 7,3 Miliar tersebut dikarenaan adanya penyesuaian besaran salur pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 152 miliar yang lebih besar daripada besaran kenaikan target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan daerah sebesar 144,7 miliar,” terangnya.
Dari kondisi tersebut, Ia menjelaskan, realisasi semester I Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya meningkatkan kinerja pendapatan yang ditempuh baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan Masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Selanjutnya berkaitan dengan belanja daerah dapat kami sampaikan pada APBD Murni TA 2025 sebesar Rp.3.918.642.282.363,00, (tiga triliun sembilan ratus delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)dan Pada APBD Perubahan terdapat kenaikan menjadi Rp.3.933.376.601.900,44.
(Tiga triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus satu ribu sembilan ratus koma empat puluh empat rupiah).
“Dapat kami sampaikan Penambahan belanja pada APBD Perubahan diarahkan untuk dukungan Astacita, Penataan Non ASN (PPPK) dan Prioritas Daerah lainnya,” jelasnya.
Dijelaskan Nyanyang, Pembiayaan Daerah naik sebesar Rp22.046.164.438,01 (dua puluh dua miliar empat puluh enam juta serratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma nol satu rupiah) dari semula sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah) menjadi Rp22.286.164.438,01 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan koma nol satu rupiah).
“Kenaikan tersebut bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang semula ditargetkan sebesar Rp5.240.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) menjadi Rp27.286.164.438,01 (dua puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empatratus tiga puluh delapan koma satu rupiah), ungkapnya.
Terakhir, Nyanyang menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari masing-masing fraksi dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.
“Secara Umum Pemerintah Provinsi mengucapkan terima kasih atas pandangan umum dari masing-masing fraksi yang telah mendukung dan memberikan saran dan masukan dalam peningkatan potensi pendapatan daerah kedepannya, semoga apa yang telah dan akan kita kerjakan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.(*)
