 |
| Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda dalam sambutannya saat reses di RT 05 Kavling Pelangi, Tanjung Sengkuang |
BATAM, SOROTTUNTAS.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Fraksi Golkar, Muhammad Yunus Muda, menggelar reses masa persidangan I tahun sidang 2025 di RT 05/RW21 Kavling Pelangi, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar pada Kamis (27/11/2025) malam.
Dalam sambutannya, Yunus mengatakan kawasan Kavling Pelangi sudah lama menjadi salah satu basis kuatnya di Dapil II (Bengkong–Batu Ampar), sehingga ia memilih lokasi itu sebagai titik reses akhir 2025.
“Kavling Pelangi sudah saya anggap menjadi salah satu basis saya di Dapil 2. Tentu saya memprioritaskan dan menyapa kembali saudara-saudara kami di kesempatan ini,” ujar Yunus.
Didepan warga, Yunus menyebut reses kali ini merupakan bagian dari menghimpun aspirasi untuk perencanaan program tahun anggaran 2027.
Hal itu karena APBD Kota Batam tahun 2025 telah disahkan sebelumnya.
“Nanti akan saya cek kembali, apakah aspirasi warga yang disampaikan hari ini sudah masuk dalam pokok pikiran (pokir) saya untuk tahun 2026,” kata Yunus.
Pria berdarah Bone, Sulawesi Selatan itu, menegaskan Kavling Pelangi salah satu wilayah dengan kontribusi signifikan atas perolehan suaranya pada Pemilu 2024.
Khusus RW 21, terutama RT 05, ia menyebut dirinya menjadi pemenang suara sehingga ia berkewajiban menyapa dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi sepanjang periode 2024 – 2029.
“Karena di RW 21 khususnya di RT 05, suara kita terbanyak disini,” ujar Yunus.
Dalam dialog bersama warga, salah satu aspirasi utama yang muncul adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya semenisasi jalan di sejumlah titik lingkungan.
Warga juga menyerahkan permohonan tertulis yang ditandatangani perangkat RT 05 dan perwakilan masyarakat sebagai bentuk dukungan administratif.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yunus memastikan akan memperjuangkannya melalui mekanisme perencanaan daerah.
Namun ia menegaskan perlu mengecek terlebih dahulu, apakah sebagian pengajuan warga telah masuk di anggaran sebelumnya.
“Pastinya 2027 akan kita realisasikan, tapi tetap harus melalui proses bertahap,” katanya.
Yunus juga membeber padabperiode saat ini, pagu Pokir dan Penunjukan Langsung (PL) DPRD dapat dianggarkan hingga Rp400 juta.
Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berada di kisaran Rp200 juta.
“Karena kita ini membagi ke wilayah-wilayah basis, tiap tahun biasanya saya alokasikan Rp120 sampai Rp150 juta per wilayah,” ungkapnya.
Sumber: Portalmedia.co.id
