 |
| Bupati Bogor Ade Yasin, bersama Plt Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Hotel Pullman Ciawi Vimala Hils. |
BOGOR, SOROTTUNTAS.COM - Bupati Bogor Ade Yasin, bersama Plt Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Hotel Pullman Ciawi Vimala Hils, dalam upaya mewujudkan transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di kawasan Jabodetabek, Jumat 14 Januari 2022.
Melihat Peran strategis wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam sistem transportasi nasional, menjadi salah satu pertimbangan penyusunan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau masyarakat.
Dalam acara tersebut turut hadir Wali Kota Bogor Bima Arya, Wakil Walikota Tanggerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Direktur Angkutan Tatan Rustandi, Direktur Lalu Lintas Sigit Irfansyah, Investigator KNKT Ahmad Wildan.
Plt Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi mengungkapkan, bahwa pengelolaan transportasi Jabodetabek berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 dalam menyelenggarakan keselamatan, keamanan transportasi, tidak hanya dilakukan oleh satu institusi, dalam hal ini pihak kepolisian dan Dishub saja. Akan tetapi harus dilakukan oleh semua institusi.
"Semua institusi harus terlibat dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi semua pihak. Karena saat ini kita melihat bagaimana pergerakan transportasi terutama di wilayah aglomerasi Jabodetabek saat ini sudah sedemikian berat.
Kalau tidak ada koordinasi antar wilayah, beban Jakarta akan menjadi berat, untuk itu perlu komunikasi, koordinasi dan kajian secara kolaborasi," ungkapnya.
Lanjut Budi menyampaikan, sebagai implementasi amanat UU No.22, pemerintah harus hadir dalam memberikan angkutan umum yang aman, nyaman dan murah bagi masyarakat. Dengan menyiapkan Buy The Service (BTS), LRT dan angkutan ramah lingkungan.
Katanya, untuk menunjang sinkronisasi pengelolaan transportasi, dirinya juga sedang memperbaiki sejumlah terminal tipe A salah satunya membangun terminal di Bukit Tinggi dan Sukabumi, 2 terminal itu sudah diminati oleh swasta untuk dibangun dengan sebuah mall dan hotel serta ekosistem yang lain, pasar modern rumah sakit dan lain sebagainya.
Terminal tipe B yang dikelola oleh provinsi, terminal tipe C yang dikelola oleh kabupaten/kota harusnya bisa setipe, tentunya dengan melibatkan pihak swasta.
Kami melihat terminal terminal tipe C yang ada di kabupaten/kota, jika dilihat dari letak geografisnya sangat memiliki potensi dan bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, sehingga di terminal nantinya ada pusat bisnis, pusat pendidikan, dan rumah sakit " tutupnya.
Liputan : Adelyna Yunianti
Editor : Lukman Simanjuntak
« Prev Post
Next Post »