- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

Hasan: Segera Beralih, Penghentian TV Analog Tinggal Hitungan Hari

By On April 26, 2022

 

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, Hasan, S.sos, kembali mengingatkan masyarakat untuk segera beralih dari TV Analog ke TV Digital.

TANJUNGPINANG, SOROTTUNTAS.COM- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepri, Hasan kembali mengingatkan masyarakat untuk  segera beralih dari TV Analog ke TV Digital. Tepat tanggal 30 April 2022 nanti, siaran TV Analog yang selama ini ada sudah tidak  bisa lagi dinikmati. Pemerintah telah menghentikan siarannya secara bertahap. 

"Masyarakat jangan kaget nanti tidak bisa menikmati siaran televisi yang ada seperti saat ini. Karena mulai 30 April 2022 siarannya akan dihentikan. Kalau tetap bisa menikmati siaran televisi, segera beralih ke TV Digital dengan memasang alat khusus STB," jelas Hasan.  

Penjelasan itu disampaikan Kadis Kominfo Hasan saat dialog di TVRI Kepri bersama Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Kepri  Hengky Mohari dan Kepala Stasiun TVRI Riau Darma Setiawan dengan tema Detik-Detik Menujua ASO, Senin 25/4, di stasiun TVRI Kepri, Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang.  

Hasan mendorong masyarakat segera  melengkapi pesawat televisi analog  dengan Set Top Box (STB) agar siaran TV Digital bisa diterima dengan baik atau mengganti televisi.  

Sementara untuk masyarakat kurang mampu, pemerintah membagikan STB sesuai  kuota yang ditetapkan pemerintah pusat.  

Total STB untuk Provinsi Kepri berjumlah 31.815 yang meliputi empat daerah, yakni Tanjungpunang (4.836 STB), Batam (19.638 STB), Bintan (3.047 STB) dan Karimun (4300 STB). 

"TV Digital banyak keuntungannya. Selain bersih siarannya, jernih suaranya, dan canggih tekonologinya, juga bisa mendapatkan 23 siaran nasional. Sedang tv analog hanya bisa dua atau tiga siaran.  Juga bisa mendorong tumbuhnya rumah produksi di daerah karena membutuhkan siaran lokal," ujar Hasan.  

Selain itu, lanjutnya, bisa menyebarkan informasi pemerintah terkait pembangunan dan perkembangan berbagai sektor dengan cepat ke masyarakat.  

Kendati mengajak masyarakat berpindah ke tv digital bukan hal mudah, tetapi Hasan meyakinkan Pemprov Kepri sangat siap menjalankan program pemerintah pusat tersebut.  

Kesiapan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Kepri  Hengky Mohari. Bahkan katanya, KPID sudah memulai sosialisasi tersebut sejak 2019.  

Henky juga mengajak masyarakat yang bergerak dalam industri kreatif untuk memanfaatkan 10 persen kebutuhan konten lokal yang bisa ditayangkan di tv digital.  

"Begitu juga dengan pemerintah. Sangat bisa sekali memanfaatkan kuota 10 persen untuk sosialisasi berbagai program dalam memenuhi konten lokal.  

Seluruh lembaga penyiaran ada kewajiban 10 persen menayangkan konten lokal itu," jelas Henky.  

Kepala stasiun TVRI Riau, Darma Setiawan bahkan berterus terang bahwa stasiunnya yang tayang 24 jam.sangat butuh konten lokal. 

"Sebagai televisi pemersatu bangsa yang sampai ke pelosok nusantara, kami sangat siap menyambut tv digital ini. Dan sangat menerima dengan senang hati konten-konten lokal yang dibuat orang-orang kreatif di Kepri ini," tutup Darma.

Tujuh Orang 'Kartini' Kepri Mendapat Penghargaan Dari Gubernur Kepri

By On April 21, 2022

 

H. Ansar Ahmad memberikan penghargaan dan apresiasi kepada "Kartini-Kartini Masa Kini" di Provinsi Kepri yang berjasa dan berprestasi dalam berbagai bidang. 

TANJUNGPINANG, SOROTTUNTAS.COM - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memberikan penghargaan dan apresiasi kepada "Kartini-Kartini Masa Kini" di Provinsi Kepri yang berjasa dan berprestasi dalam berbagai bidang. 

Sebanyak tujuh orang perempuan dari tujuh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri terpilih sebagai perempuan inspiratif yang membuat peran perempuan semakin penting di masa sekarang. 

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari Peringatan Hari Kartini ke-144 tingkat Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (21/4). 

Gubernur Ansar menyebutkan peringatan hari Kartini di setiap tahunnya menjadi momentum untuk meningkatkan peran penting perempuan dalam pembangunan daerah. 

Peran perempuan harus semakin signifikan sebab saat ini kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sudah sangat sejajar. 

"Hasil perjuangan Kartini sangat dirasakan sampai sekarang, semangat yang dimiliki Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita tertanam di setiap hari perempuan Indonesia," ujar Gubernur Ansar. 

Adapun ketujuh perempuan yang menerima penghargaan dari Gubernur Ansar yaitu Dwi Cahya Ningsih dari Kabupaten Bintan atas jasanya di bidang pertanian, Dwi Rahayu dari Kabupaten Karimun yang berjasa di bidang lingkungan hidup, Siti Nurintan dari Kabupaten Natuna yang berjasa di bidang kesehatan. 

Lalu ada Ulan Fitri Rustiana dari Kabupaten Lingga yang berprestasi di bidang pendidikan, Jamilah dari Kabupaten Kepulauan Anambas yang berprestasi di bidang lingkungan hidup, Satijah dari Kota Batam yang berjasa di bidang sosial dan budaya, dan Aminah Ahmad dari Kota Tanjungpinang yang berjasa di bidang pendidikan. 

Kepada "Kartini-Kartini Masa Kini" Provinsi Kepri, Gubernur Ansar menyampaikan rasa bangganya atas berbagai prestasi dan pengabdian yang telah mereka lakukan. Bagi Gubernur Ansar, untuk membangun Provinsi Kepri dibutuhkan andil semua pihak baik itu laki-laki maupun perempuan. 

"Yakinlah para perempuan akan selalu menjadi kunci penting untuk mengejar kemajuan di daerah, saya harap penghargaan ini akan menjadi pemicu semangat bagi wanita-wanita lainnya di Kepri untuk terus berdedikasi dan mengabdi agar Kepri semakin maju dan sejahtera," katanya. 

Peringatan Hari Kartini tahun 2022 pun diwarnai dengan diserahkannya buket bunga dari Gubernur Ansar Ahmad kepada ibu Kartini Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar. 

Turut hadir dalam acara peringatan tersebut Bupati Lingga M. Nizar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, Ketua TP-PKK Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri, serta beberapa Kepala OPD Pemprov Kepri.

Wagub Marlin Safari Ramadan di Masjid Hajar Aswad Tanjungpinang

By On April 18, 2022

Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Hajar Aswad, Batu Hitam. 

TANJUNGPINANG, SOROTTUNTAS.COM - Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina mengajak umat untuk terus memperkuat ukhuwah. Baik persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan bangsa dan persaudaraan antar umat manusia. 

“Jalinan silaturahmi harus terus kita bangun dan dapat menguatkan ukhuwah atau persaudaraan itu. Terus kita tingkatkan hubungan sesama manusia (habluminallah),” kata Wagub Marlin di Tanjungpinang, Sabtu (16/4) malam. 

Di Tanjungpinang, Wagub Marlin melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Hajar Aswad, Batu Hitam. Tampak hadir bersama Wagub Marlin Wakil Ketua III DPRD Kepri T Afrizal Dahlan bersama Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah. Hadir juga Asisten III Pemprov Kepri Mariani Ekowati, Staf Ahli Bidang Ekbang Budiharto, Kadis Pendidikan Andi Agung, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ani Lindawaty. Dari Pemko Batam, Wagub Marlin didampingi Staf Ahli Muslim, Kepala Bapenda Raja Azmansyah, Kadis Pemberdayaan Perempuan Umiyati. 

Jalinan silaturahmi yang memperkuat ukhuwah, ujar Hj Marlin membuat masyarakat tidak mudah terpecah belah. Termasuk masyarakat tidak terpengaruh hoax yang memecah belah umat. 

Dalam sambutannya, Wagub Marlin pun mengapresiasi pengurus masjid yang menyiapkan generasi cinta masjid. Terutama di masjid ini yang aktif remaja masjidnya serta majelis taklimnya. 

“Ini upaya untuk terus menjaga kemakmuran masjid. Kitalah yang harus memakmurkan masjid-masjid yang ada,” katanya. 

Apalagi kini semakin banyak tumbuh masjid-masjid di Kepri. Dengan kemegahan dan ciri khas tersendiri. Selama berkeliling, seperti di Anambas dan Natuna, Wagub Marlin pun menyampaikan tentang masjid-masjid yang menjadi ikon daerah tersebut. Termasuk di Batam yang Mei ini bakal meresmikan masjid Tanjak di Bandara Hang Nadim. 

“Masjid—masjid itu menjadi kebanggaan kita, dan mari kita makmurkan,” kata Wagub Marlin. 

Pada kesempatan itu, Wagub Marlin pun mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir. Kondisi yang semakin baik ini harus dibuat semakin baik lagi. Peran serta semua sangat diperlukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi hingga suntikan booster. 

“Ini ikhtiar kita memulihkan kesehatan, dan membangkitkan kembali ekonomi Kepri,” tutupnya.(ra)

Gubernur Ansar Terima Audiensi KPU dan Banwaslu Kepri

By On April 13, 2022

 

Ansar Ahmad menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sriwati dan jajarannya, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Said Abdullah Dahlawi dan jajarannya.

TANJUNGPINANG, SOROTTUNTAS.COM - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sriwati dan jajarannya, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Said Abdullah Dahlawi dan jajarannya di Ruang Kerja Gubernur di Lantai 4, Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (12/4/2022). 

Pertemuan tersebut membahas terkait usulan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU dan Bawaslu di daerah perkantoran pulau Dompak, serta permohonan untuk memfasilitasi acara sosialisasi dengan masyarakat sebagai program edukasi kepada masyarakat tentang pemilihan umum. 

Menanggapi permohonan tersebut Gubernur Ansar menyampaikan bahwa usulan perencanaan pembangunan gedung perkantoran KPU dan Bawaslu perlu di bahas lebih lanjut dan intens. 

"Nanti akan kita coba bahas dengan dinas-dinas terkait lainnya soal anggaran dan tahap-tahap pembangunannya, kemungkinan di tahun 2023 kita dapat realisasikan tahap awalnya, yang jelas ini akan kita programkan terlebih dahulu," kata Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar juga menambahkan jika fokus pemerintah lebih mengedepankan program-program yang dijalankan untuk menunjang Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. 

"Kita akan fasilitasi program sosialisasi dari KPU dan Bawaslu, dan tentunya akan kita bahas soal anggaran yang akan di perlukan pada pilkada serentak tahun 2024 agar sesuai dengan harapan kita semua, terutama sosialisasi kepada masyarakat mungkin akan kita bantu dahulu, jika perlu pemerintah akan keluarkan Peraturan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) agar mensosialisasikan kepada siswa apa itu pilkada serentak,"tutupnya. 

Turut hadir mendampingi Gubernur Ansar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lamidi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Zulhendri, dan Staf Ahli Gubernur.(mit)

Gubernur Ansar Resmikan Pulau Penyengat Sebagai Pulau Digital

By On April 09, 2022

Pulau Penyengat diresmikan sebagai Pulau Digital.

TANJUNGPINANG, SOROTTUNTAS.COM - Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bersama Direktur Utama Bank Riau Kepri (BRK) Andi Buchari secara resmi melaunching Pulau Penyengat Digital dengan QRIS Bank Riau Kepri di Masjid Raya Sultan Riau, Penyengat, Sabtu (9/4). 

Dengan diresmikannya Pulau Penyengat sebagai Pulau Digital, diharapkan semua bentuk transaksi di Pulau Penyengat dapat menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mulai dari perbelanjaan UMKM, pembayaran sarana transportasi penyeberangan dan keliling pulau penyengat, hingga pembayaran zakat, infaq dan sedekah. 

QRIS sendiri merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019 yang lalu. 

Gubernur Ansar dalam sambutannya berharap dengan diresmikannya Pulau Penyengat Digital dapat menjadi titik awal kemajuan kampung, desa, dan pulau-pulau di Kepri. 

"Kita bersama BRK akan mendorong terus kampung, desa, dan pulau-pulau yang punya potensi khusus seperti Penyengat ini untuk diprioritaskan menjadi proyek digitalisasi desa atau pulau" kata Gubernur Ansar. 

Kemudian Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap BRK karena membantu mewujudkan digitalisasi di Pulau Penyengat yang merupakan cita-cita bersama. 

"Ini sejalan dengan keinginan untuk terus merevitalisasi Penyengat sebagai salah satu ikon pariwisata di Kepri. Kita berkomitmen akan terus membenahi Pulau Penyengat agar ke depannya bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara" imbuh Gubernur Ansar. 

Gubernur Ansar pun memaparkan 30 miliar rupiah sudah dianggarkan untuk menata Pulau Penyengat tahun ini. dengan rincian 10 miliar dari APBN untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan penataan kawasan kumuh, 15 miliar bantuan dari Islamic Development Bank untuk menata kawasan serta infrastruktur terutama jalan, serta 5 miliar dana APBD untuk revitalisasi Masjid Raya Sultan Riau.

"Semua dilaksanakan dengan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar, serta restu tim cagar budaya Provinsi Kepri. Dengan kebutuhan keseluruhan mencapai 130 miliar secara bertahap Pulau ini akan kita kembangkan" tambah Gubernur. 

Terakhir Gubernur Ansar memperkenalkan konsep 3S untuk pengembangan Pulau Penyengat. Yaitu Spiritual, Serenity, serta Sustainability. 

"Spritual, dimana Pulau Penyengat akan tetap menjadi pusat wisata religi. Kemudian Serenity atau ketenangan dimana Pulau Penyengat akan dikembangkan menjadi wisata hijau, serta Sustainabilty dimana pembenahan seluruh situs di Pulau Penyengat akan terus berkelanjutan" tutupnya. 

Turut menghadiri acara ini Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Wakil Walikota Tanjungpinang Endang Abdullah, Para Staf Khusus Gubernur, Para Asisten, dan Kepala OPD Pemprov Kepri, Komisaris Utama BRK Syahrial Abdi, Komisaris Independen BRK Rita Anugerah, Direktur Dana dan Jasa BRK Suharto, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri Arif Kurniawan, Kasub Administrasi OJK Kepri Ernawati, Lurah Penyengat, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat Pulau Penyengat.

Entry Point Wisman di Kepri Bertambah, Selain Pelabuhan, Jalur Udara Juga Ikut Dibuka

By On April 07, 2022

Rencana Pemerintah Pusat untuk membuka lebih banyak pintu masuk (entry point) bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Indonesia termasuk Kepulauan Riau akhirnya resmi direalisasikan. 

KEPRI, SOROTTUNTAS.COM - Rencana Pemerintah Pusat untuk membuka lebih banyak pintu masuk (entry point) bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Indonesia termasuk Kepulauan Riau akhirnya resmi direalisasikan. 

Kepastian tersebut diatur melalui Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 nomor 17 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Surat yang ditandatangani oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto pada Selasa, (5/4) yang lalu ini mengatur secara rinci pintu masuk mana saja yang dibolehkan dibuka untuk menerima kunjungan PPLN ke Indonesia termasuk para wisatawan mancanegara. 

Untuk itu, per 5 April 2022, di Kepri selain Bandar Bintan Telani, Bintan dan Nongsa Sensation, Batam yang telah lebih dahulu dibuka untuk wisman dalam kerangka travel bubble, melalui SE tersebut seluruh entry point pelabuhan bagi PPLN di wilayah Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun telah diizinkan untuk menerima PPLN masuk ke wilayah Kepri. 

Kemudian selain melalui jalur laut, dua entry point jalur udara di Kepri yakni Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang juga telah diizinkan untuk dibuka sebagai pintu masuk PPLN. 

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, sebelumnya telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi pembukaan pintu masuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri. Dalam rapat-rapat tersebut, Gubernur Ansar meminta seluruh pengelola pintu masuk untuk menyiapkan fasilitas penyambutan wisman. 

"Fasilitas penyambutan tersebut mulai dari ketersediaan tempat dan petugas yang akan melakukan test PCR, petugas penerima pembayaran Visa on Arrival, tempat isolasi, hingga rumah sakit rujukan bila diperlukan suatu tindakan medis lebih jauh" kata Gubernur Ansar di Gedung Graha Kepri Batam, Selasa (22/3) yang lalu. 

Ditambahkan Gubernur Ansar, setidaknya fasiltas penyambutan wisman di entry point yang telah ditunjuk pemerintah tersebut sama dengan yang telah diterapkan di Pelabuhan Nongsa Sensation Batam dan Pelabuhan Bandar Bentan Telani Lagoi, Bintan. 

Di sisi lain, Gubernur Ansar juga terus mengasah percepatan vaksinasi dosis 3 atau booster di Kepri yang sampai tanggal 5 April 2022 telah mencapai 31,65 persen. 

"Vaksinasi booster terus kita kejar agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat terus terbentuk. Ini untuk melindungi masyarakat kita dan juga wisman yang akan berkunjung ke Kepri. Selanjutnya akan memberikan kepercayaan semua pihak, termasuk negeri jiran Singapura dan Malaysia" ungkap Gubernur. 

Gubernur Ansar juga telah meminta bantuan kedutaan besar RI di Singapura untuk melobi Pemerintah Singapura agar mencabut batas kuota warganya yang akan berlibur. 

"Kita juga telah meminta Pemerintah Singapura, untuk tidak membatasi kouta bagi warga negaranya yang akan berkunjung ke Kepri. Jika saat ini masih membatasi dikisaran 350 orang per pekan, kita minta ke depan tidak ada lagi pembatasan kuota," harapnya. Adv

Sejumlah Pemilik Media Surati Kejati Kepri Meminta Dilakukannya Audit Penggunaan Anggaran Beban Sosialisasi di Diskominfo Kepri

By On April 06, 2022

Salah seorang perwakilan media group online Kepri melakukan sesi foto di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, usai menyerahkan surat di kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

TANJUNGPINANG, SOROTTUNTAS.COM - Dinilai terdapat kejanggalan penggunaan anggaran di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2022, sejumlah pemilik media online di Kepri meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengaudit penggunaan anggaran di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui surat yang dilayangkan oleh sejumlah pemilik media tersebut pada hari Rabu (06/04/2022), pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau untuk mengaudit penggunaan anggaran beban sosialisasi sekitar Rp12 miliar di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau.

Selain kejanggalan penggunaan anggaran beban sosialisasi di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, diketahui masih ada 3 hal lainnya yang juga turut disertakan dalam surat yang dilayangkan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut.

"Ada 4 hal yang kami nilai penting yang menjadi isi surat yang hari ini sudah kami layangkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau. 

Diantaranya ialah adanya penggunaan anggaran beban sosialisasi yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 12 miliar untuk tahun anggaran 2022 di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau. 

Kami melihat penggunaan anggaran beban sosialisasi tersebut sangat janggal. Dimana anggaran beban sosialisasi yang pengadaannya pada bulan yang sama yakni pada bulan Januari tahun 2022, terlihat di pecah-pecah hingga menjadi 47 item dengan kode RUP yang berbeda," ucap Sahat Marulitua Sibagariang.

Lanjutnya, "Kalau memang itu untuk anggaran yang sama, kenapa harus dipecah-pecah hingga 47 item? Selain itu, meskipun anggaran beban sosialisasi tersebut sudah dipecah menjadi 47 item (pagu), namun masih terdapat banyak pagu bernilai di atas Rp200 juta hingga miliaran rupiah yang sistem pengadaannya dengan metode Pengadaan Langsung (PL)," ucapnya.

Tambahnya lagi, "Padahal  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 1 Nomor 40 sangat jelas mengatakan, bahwa metode penyedia pagu Pengadaan Langsung, paling besar bernilai Rp200 juta," ucapnya.

Hal ini juga mendapat tanggapan dari Pardamean Simbolon, pemilik media online Dinamikakeprinews.co, sekaligus Ketua DPD Asosiasi Kabar Online Kepri (AKRINDO).

Ia mengatakan, selain dari temuan kejanggalan penggunaan anggaran beban sosialisasi di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, dirinya juga menilai adanya dugaan tindakan diskriminasi terhadap penerima anggaran dana kerjasama publikasi media di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau.

"Selain kejanggalan penggunaan anggaran beban sosialisasi di Diskominfo Provinsi Kepri, saya juga menilai ada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Diskominfo Provinsi Kepri terhadap sejumlah perusahaan media penerima dana kerjasama publikasi media di sana.

"Kita tidak tahu bagaimana cara mereka dalam menentukan perusahaan media yang menjadi mitra kerja mereka dalam hal publikasi. Apakah berdasarkan kedekatan, atau hal lainnya, kita tidak paham," ucap Pardamean Simbolon.

Tidak hanya itu, Pardamean Simbolon juga menyinggung pernyataan Kadis Kominfo Provinsi Kepri, Hasan, S.sos, yang mengatakan adanya 227 media yang berdomisili di Provinsi Kepri dan sudah terverifikasi Dewan Pers yang menjadi media mitra dan penerima dana anggaran kerjasama publikasi di Diskominfo Provinsi Kepri.

"Kami juga mempertanyakan 227 media yang menjadi mitra kerja Diskominfo Provinsi Kepri dan penerima anggaran dana kerjasama publikasi media tahun 2022, yang kata Kadis Kominfo semuanya sudah terverifikasi Dewan Pers dan semuanya berdomisili di Kepri.

Sementara yang kita ketahui hingga saat ini media yang berdomisili di Kepri dan sudah terverifikasi Dewan Pers hanya sekitar 200 media. Itupun kalau semuanya menjadi media mitra di Diskominfo Provinsi Kepri. Sedangkan yang kita tahu masih ada banyak media di Kepri yang tidak menjadi media mitra kerjasama publikasi di Diskominfo Provinsi Kepri. 

Terus 227 media yang menjadi media mitra kerja dan semuanya sudah terverifikasi Dewan Pers yang disebutkan oleh Pak Kadis Kominfo itu media dari mana? Apa jangan-jangan ada media fiktif yang menjadi penerima dana kerjasama publikasi di Diskominfo Provinsi Kepri," pungkasnya. (Tim)


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *