- Advertisement -

NASIONAL

OPINI

- Advertisement -

BP Batam Raih Peluang Investasi Di Infrastructure Connect

By On November 24, 2022

Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) maksimalkan peluang investasi Kota Batam melalui kegiatan pameran _Infrastructure Connect_. 


Kegiatan tersebut diagendakan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 23-25 November 2022, di Hall D2 Jakarta International Expo, Kemayoran. 


_Infrastructure Connect_ merupakan acara puncak dari rangkaian Hari Bangunan Indonesia yang jatuh pada 11 November. 


Kegiatan ini merupakan kolaborasi 3 pameran penting, antara lain Indonesia Infrastructure Week (IIW) oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Konstruksi Indonesia oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, dan Beton Indonesia oleh Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I). 


_Infrastructure Connect_ pada tahun 2022 ini bertema “Bangga Produk Dalam Negeri, Pulihkan Ekonomi Bangsa”. 


Pameran ini dibuka langsung oleh Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, pada Rabu (23/11/2022). 


Dalam sambutannya, Basoeki menegaskan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dan meminimalisir kegiatan impor, sesuai perintah Presiden RI. 


Ia juga mendorong pembangunan pabrik dalam negeri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 


“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik dari semua pihak, kita bisa maju bersama di bidang jasa konstruksi,” harap Basoeki. 


*Energi Terbarukan Jadi Fokus Promosi BP Batam*


Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, memperentasikan peluang Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kota Batam.


Irfan mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat ini Kota Batam tengah disiapkan untuk menjadi Hub Pengembangan EBT. 


Dimana EBT Kepri sendiri telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Skala Besar di Batam. 


Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN.


“Pengembangan PLTS Terapung di Kota Batam akan dilakukan pada dua waduk, yaitu Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata Irfan. 


Irfan melanjutkan, BP Batam akan terus mendorong EBT sebagai salah satu fokus untuk menambah daya tarik investasi Kota Batam. 


“EBT memiliki peluang bisnis yang besar. Sektor energi juga menjadi perhatian dunia. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” ujar Irfan optimis. 


“Kami berharap, kegiatan ini mampu memperluas jaringan dan meningkatkan kesempatan investasi di Kota Batam,” pungkasnya. 

BP Batam Terima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha

By On November 24, 2022

 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani 

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha sebagai bentuk Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada hari Rabu (23/11/2022) bertempat di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI.


Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ini dihadiri oleh para Pimpinan Kementerian dan Lembaga dari seluruh Indonesia.


Dalam sambutannya, wanita yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan upaya pemerintah untuk membangun kultur menjaga aset Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh dari penerimaan negara.


"Melalui anugerah ini, pemerintah berupaya membangun kultur untuk menjaga aset BMN yang didapat (dibangun) dari penerimaan negara agar dapat dikelola dengan baik oleh Kementerian atau Lembaga yang menaunginya," kata Sri Mulyani.


Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Sri Mulyani kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.


Dalam kesempatan ini, BP Batam menerima penghargaan Kelompok I Kategori Sertifikasi BMN dan BP Batam keluar sebagai Juara 1, kemudian diikuti oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang pada Juara 2 dan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Juara ke-3.


Anugerah ini merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh BP Batam dimana pada tahun 2020 BP Batam meraih peringkat 3 dan peringkat 1 pada tahun 2021 untuk kategori yang sama.


Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro yang hadir menerima anugerah bergengsi ini menyampaikan bahwa sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, bahwa penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk lebih giat lagi mengelola aset BMN sesuai ketentuan yang berlaku. 


"Arahan Kepala BP Batam sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa mengelola aset BMN ini harus sesuai dengan ketentuan agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dari awal pengadaan hingga penghapusan nanti," ujar Wahjoe.


Ia turut mengatakan bahwa BP Batam melalui Biro Umum akan terus berkoordinasi dengan DJKN untuk mengamankan aset-aset di lingkungan BP Batam melalui sertifikasi aset BMN.


"Kami (melalui Biro Umum) akan bekerja sama dengan DJKN untuk melakukan sertifikasi aset BMN di lingkungan BP Batam," tutur Wahjoe.


"Jika aset-aset BMN tersebut sudah tersertifikasi dengan baik, maka optimalisasi aset dapat terwujud dan tentu saja BP Batam akan mendapat nilai tambah sehingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kita dapat terus bertambah," tutup Wahjoe.


Turut hadir mendampingi Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Kepala Biro Umum Budi Susilo serta Kepala Bagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset M. Taofan. (*)



Dekarbonisasi Industri Harus Melibatkan Seluruh Rantai Nilai Perusahaan

By On November 17, 2022

 

Diskusi tentang “Indonesia Net Zero Summit 2022: Decarbonization at All Cost” yang diadakan pada Jumat, 11 November 2022 lalu di Bali.

BALI, SOROTTUNTAS.COM - Dekarbonisasi industri tidak dapat terlaksana tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi antara perusahaan dan seluruh rantai nilainya. Hal tersebut dinyatakan dalam sesi diskusi Decarbonizing the Value Chain, yang merupakan bagian dari rangkaian acara “Indonesia Net Zero Summit 2022: Decarbonization at All Cost” yang diadakan pada Jumat, 11 November 2022 lalu di Bali.


Globalisasi telah membuka peluang kerja sama lintas perusahaan yang berada di wilayah yang berbeda. Saat ini kerja sama lintas perusahaan lintas benua merupakan sebuah kelaziman dan keniscayaan; perusahaan pemegang merek, atau perusahaan prinsipal kelas dunia bekerja sama dengan perusahaan supplier di negara-negara lain. Pola bisnis dan perdagangan era globalisasi ini menimbulkan tantangannya tersendiri dalam agenda dekarbonisasi perusahaan. Standar kepatuhan yang berbeda-beda antar perusahaan penjual (seller) dengan pembeli (buyer) juga memberikan tantangan besar. Padahal, mengacu pada standar global Science Based Target Initiatives (SBTi), setiap perusahaan dituntut untuk melakukan dekarbonisasi sampai ke tingkat rantai nilai.


Faktanya, tidak ada satu pun entitas perusahaan yang dapat mendekarbonisasikan rantai nilai produknya sendiri-sendiri, secara terpisah. Ini karena produk yang dihasilkan melewati rantai nilai yang terhubung secara global dan melibatkan berbagai entitas. Upaya dekarbonisasi produk berarti dekarbonisasi di sepanjang rantai nilainya yang melibatkan banyak pelaku dengan standar dan kapabilitas yang berbeda-beda. 


Menurut data WRI, 75% dari emisi gas rumah kaca global dihasilkan dari sektor perusahaan swasta, tetapi hanya 25% dari perusahaan swasta yang melakukan pengukuran dan menetapkan target penurunan mengikuti kerangka Science Based Target Initiatives (SBTI) emisi mereka.


*Data dan informasi emisi untuk mendukung dekarbonisasi*

Dalam sesi diskusi yang menampilkan perwakilan dari sektor Fast Moving Consumer Goods atau FMCG (PT Nestlé Indonesia), sektor industri kimia (PT BASF Indonesia), dan fashion (H&M Indonesia), panelis menyatakan pentingnya memiliki data dan informasi terkait emisi, bagaimana perusahaan dapat mengumpulkan data emisi mereka yang diperlukan sebagai langkah awal untuk merencanakan peta jalan penurunan emisi di perusahaan dan rantai nilai masing-masing.


PT Nestlé Indonesia sebagai salah satu pemain FMCG terbesar di dunia dan di Indonesia mengungkapkan bahwa 95% dari emisi yang dihasilkan berasal dari scope 3, atau di tingkatan pemasok atau rantai nilai. Nestlé bekerja sama dengan banyak pemasok supplier di tingkat lokal maupun global, sehingga rantai nilai memiliki peran dalam upaya perusahaan dalam menurunkan emisi karbonnya. Untuk mencapai target Net Zero di rantai nilainya Nestlé menetapkan 4 area fokus utama yang menjadi pilar untuk menuju target nol emisi, yaitu : carbon reduction, sustainable packaging, caring for water, sustainable sourcing.


Prawitya Soemadijo, Sustainability Director PT Nestlé Indonesia menegaskan, "Nestlé menerapkan lifecycle approach menyeluruh untuk mengetahui jejak emisi karbon dari setiap produknya, dan tentunya hal ini memerlukan keterlibatan banyak pihak untuk bekerja sama".


Agus Ciputra, Presiden Direktur PT BASF Indonesia mengatakan sulitnya pemetaan emisi di seluruh rantai nilai. “Tetapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin,” kata Agus. 


Faktanya, PT BASF Indonesia telah bekerja dan menjadi perusahaan kimia pertama yang mengumumkan emisi dari sekitar 45 ribu jenis produk yang mereka hasilkan. Hal ini akan mendukung ketersediaan informasi bagi para klien BASF, karena sebagai pemasok bahan kimia, emisi yang dihasilkan akan membantu para klien melakukan penghitungan emisi karbon di rantai nilai mereka masing-masing.


*Dekarbonisasi energi* 

Sektor energi memiliki subsektor yang kurang mendapatkan perhatian yang mendalam. Umumnya banyak orang hanya melihat ketenagalistrikan sebagai fokus dalam agenda transisi energi menuju Net Zero Emission, padahal energi akhir seperti energi panas juga merupakan hal yang perlu menjadi pusat perhatian dalam agenda transisi energy.


Anya Saphira, Program Stakeholder Engagement and Public Affair Lead, H&M Group Production Office Indonesia menyampaikan, "Di sektor garmen dan tekstil, energi panas menjadi hal yang penting. Di Indonesia ini masih berasal dari bahan bakar fosil.” 


Jika melihat faktor emisi dari sisi energi, menurut Anya, Indonesia memiliki masalah ganda (combo impact problem), dimana emisi dari bahan bakar fosil berasal dari listrik yang digunakan dalam proses produksi, dan juga on-site heat generation. Anya berpendapat bahwa perlu bantuan dan perhatian dari pengambil kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan untuk membuat solusi lokal terkait masalah ini.


Seperti kedua perusahaan lainnya, emisi karbon terbesar H&M berada di rantai nilai, terutama di tahap material production, fabric manufacturing dan dyeing, serta washing. H&M bekerja sama dengan para pemasoknya untuk bersama-sama memecahkan masalah lingkungan hidup dan dampak sosial dalam rantai nilai perusahaan.

Anya menambahkan, terbiasa menggunakan bahan bakar fosil bukan berarti tidak bisa mencari alternatif untuk beralih dan menurunkan emisi. Biomassa memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi solusi dari permasalahan energi, karena banyak limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti dari bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi panas. Tetapi tetap perlu kebijakan yang jelas untuk memastikan ketersediaan bahan baku alternatif yang berkelanjutan.


Dalam setahun terakhir ini, KADIN Net Zero Hub sudah bekerja sama dengan WRI, CDP, dan UNDP untuk bersama-sama mencoba mencari solusi iklim dari emisi yang ada di rantai nilai masing-masing perusahaan.

Pada akhirnya, upaya dekarbonisasi industri bukanlah hal yang dapat dilakukan sendirian. Perlu kooperasi dan kolaborasi dari seluruh sektor industri untuk memetakan scope 1, scope 2 dan scope 3, tidak hanya dalam menghitung jumlah emisi, tetapi juga berbagi pembelajaran dari upaya masing-masing dalam melakukan pengurangan emisi.(*)

Hari Pertama Puncak KTT G20, PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman

By On November 17, 2022

Posko monitoring kelistrikan di Nusa Dua, Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali.

BALI, SOROTTUNTAS.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11). Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan hingga personel telah bersiaga untuk memastikan kelancaran acara yang dihadiri para pemimpin negara anggota G20 ini dengan menghadirkan listrik tanpa kedip.


Darmawan pun memimpin langsung siaga kelistrikan dengan menyisir posko kelistrikan di posko monitoring kelistrikan di Nusa Dua, Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali, Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Bali, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran, hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ITDC I Nusa Dua. 


Dari hasil pantauan di lapangan, Darmawan menjelaskan beban puncak kelistrikan Bali saat pembukaan KTT G20 terjadi pada sekitar pukul 11.25 sebesar 833 MW.


"Dengan daya mampu listrik kami mencapai 1.422 megawatt, kami pastikan pasokan listrik guna mendukung puncak KTT G20 dalam kondisi aman, termasuk kebutuhan energi primernya seperti gas, batu bara dan juga BBM-nya itu aman," ucapnya saat meninjau posko di Nusa Dua, Selasa (15/11/2022).


Selain itu, Darmawan juga memastikan layanan bagi ratusan kendaraan listrik dari para delegasi dan peserta KTT G20 berjalan lancar. Tercatat, SPKLU yang digunakan saat ini sudah terpakai 35 persen dari total yang disediakan. 


"Melalui kerja sama dengan Paspampres, kami bersyukur alur pengisian daya kendaraan listrik dapat berjalan lancar," ucap Darmawan. 


Seperti diketahui, ada sekitar 66 SPKLU yang disiapkan PLN dan tersebar di beberapa lokasi seperti  ITDC 1 dan 2, serta di Apurva Kempinski. Selain itu, terdapat 200 _home charging_ yang siap melayani kendaraan listrik.


Darmawan juga memastikan seluruh petugas PLN akan terus melakukan siaga untuk menjaga pasokan listrik hingga gelaran KTT G20 selesai. 


Sekilas Tentang PLN

_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk Solusi Energi. PLN mengusung agenda Transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. PLN dapat dihubungi melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di PlayStore atau AppStore._

PJS Apresiasi MoU Dewan Pers dengan Polri

By On November 11, 2022

 

Plt Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba
JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) mengapresiasi langkah positif dari Dewan Pers atas upaya melakukan perlindungan terhadap jurnalis terkait melindungi para jurnalis atas hasil karya jurnalistiknya. 


Hal ini disampaikan Plt Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba kepada seluruh pengurus PJS di seluruh Indonesia.

 

“Kita sangat mengapresiasi atas kerja sama yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Polri dalam memayungi setiap aktivitas jurnalis sehingga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi kepada pekerja pers,” ungkap Mahmud, Kamis (10/11/2022).


Hari ini, Dewan Pers dan Polri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait perlindungan profesi jurnalis.


PKS pertama ini seperti yang disampaikan dalam rilis resmi Dewan Pers, merupakan turunan dari nota kesepahaman (MoU) Dewan Pers - Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik. Sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022. 


PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 10 November 2022. 


Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Sehingga, tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 


“Dengan ditandatangani PKS ini diharapkan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan,” kata Arif Zulkifli. 


PKS ini salah satunya mengatur tentang apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka harus dikoordinasikan dengan Dewan Pers, untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan. Apabila hasil koordinasi memutuskan laporan itu karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers. 


“Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” ujar Arif. 


Ditegaskan pula Zulkifli, apabila koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi jurnalis diluar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.


Atas dilakukannya penandatangan MoU ini, Mahmud berharap agar setiap jurnalis yang merupakan anggota PJS benar-benar bekerja secara profesional dengan memperhatikan ketentuan dan kaidah penulisan berita sehingga kedepan tidak tersandung dengan delik pers.


Disadarinya, MoU ini sangat berarti bagi jurnalis pada umumnya dan anggota PJS pada khususnya, karena perlindungan jurnalis yang dilakukan oleh Dewan Pers tidak hanya dilakukan kepada jurnalis yang berada pada organisasi pers yang merupakan konstituen Dewan Pers namun perlindungan itu kepada seluruh jurnalis yang bekerja secara profesional.


“Kita berterima kasih atas MoU ini, karena jurnalis anggota PJS wajib mengetahui dan bekerja secara profesional sehingga terhindar dari persoalan hukum dan kemerdekaan pers terlindungi,” ungkap Mahmud Marhaba yang juga merupakan ahli pers dari Dewan Per situ.

Tahun 2023 Pengaduan Karya Jurnalistik Melalui Aplikasi Elektronik

By On Oktober 31, 2022

 

Yadi Hendriana Anggota Dewan Pers

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM -  Perkembangan teknologi semakin mempermudah kontrol terhadap karya jurnalistik media massa di tanah air. Hal ini dilakukan Dewan Pers dengan membuat terobosan lewat aplikasi pengaduan berbasis elektronik. 


Untuk itu, peran masyarakat penting dalam mewujudkan hasil karya pers yang berkualitas.


“Kami ingin peran serta masyarakat dalam kontrol pers terus dilakukan demi produk pers lebih berkualitas. Kami juga sudah menyiapkan aplikasi pengaduan berbasis eletronik yang simple,” ujar Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, Senin (31/10/2022) di Jakarta. 


Dengan hadirnya aplikasi pengaduan eletronik ini, Dewan Pers menargetkan mulai Januari 2023 proses pengaduan manual dan melalui email akan dihilangkan bertahap. 


“November-Desember 2022 masih bisa manual dan email, tapi Januari 2023 Dewan Pers hanya menerima pengaduan lewat LPE (Laporan Pengaduan Elektronik) yang sudah kami siapkan,” kata Agung melalui rilis resmi Dewan Pers. 


Ditambahkannya pula, LPE siap merespons dengan cepat proses pengaduan yang ada sekaligus mengantisipasi situasi jelang kontestasi politik yang akan dimulai tahun depan. Dewan Pers berharap, dengan peran serta dari publik, perusahaan media akan terus memperbaiki karya persnya agar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan berdampak positif bagi publik.

 

Media Online 


Sementara itu, Dewan Pers terus melakukan proses mediasi sengketa pers. Hingga Oktober 2022, terdapat 583 kasus pengaduan terkait karya jurnalistik yang diajukan ke Dewan Pers. Hingga kini, sebanyak 499 kasus berhasil diselesaikan dengan mediasi. Artinya, penyelesaian kasus sudah di atas angka 85%. 


“Dari kasus-kasus pers yang diadukan, rata-rata terkait pelanggaran etik berupa karya pers tanpa verifikasi dan cover both side,” ujar Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana. 


Dewan Pers mencatat, dominasi platform yang banyak diadukan adalah media cyber atau media online. Menurut Yadi, jumlahnya bahkan hingga mencapai lebih dari 95 persen. Ini menjadi sebuah catatan khusus bagi pengelola media online untuk tetap patuh dan tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Apalagi, dalam pantauan Dewan Pers, umumnya redaksi media online harus mengelola lebih dari 600 artikel/konten berita dalam satu hari. 


“Dengan konten yang begitu banyak di-manage, mau tidak mau masing-masing newsroom harus memperkuat kontrol berita, proses editing, dan penegakan kode etik di redaksi masing-masing,” pungkas Yadi. 


Dari data Dewan Pers, pada periode Januari hingga 31 Oktober 2022, sebanyak 499 kasus pengaduan yang dimediasi berhasil diselesaikan melalui Risalah (78 kasus), Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (31 kasus), Surat (331 kasus), dan Arsip (59 kasus). Total pertemuan mediasi/klarifikasi sebanyak 104 kali. Sementara target penyelesaian tahun 2022 adalah sebanyak 90% kasus selesai.


Menanggapi rencana Dewan Pers terkait proses laporan media maupun karya jurnalistik secara elektronik, Plt Ketua Umum DPP Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) memberikan apresiasi atas terobosan tersebut. Menurutnya, dengan menggunakan aplikasi tersebut, akan mempermudah kontrol publik terhadap kerja jurnalis. 


“Ini untuk melihat sejauh mana karya jurnalistik dari sebuah media benar-benar professional. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh anggota PJS agar selalu mengedepankan profesionalisme dalam menyajikan sebuah karya jurnalistik,” ungkap Mahmud.


Dengan waktu yang tersisa 2 bulan ini kata Mahmud, jurnalis yang tergabung di PJS diharapkan mampu menyesuaikan dengan harapan Dewan Pers.


“Saya yakin dengan waktu 2 bulan ini anggota PJS akan mampu menyesuaikan dengan harapan dari Dewan Pers yakni menjadikan karya jurnalistik yang baik dan benar dengan menjunjung tinggi hasil verifikasi yang tepat dan cover both side. Ini kita akan pertegas saat digelarnya Munas I PJS November mendatang,” ungkap Mahmud.

Disambut Dewan Pers, Ridwan Mooduto Sampaikan Rencana Munas I PJS

By On Oktober 20, 2022

 

Kedatangan Pengurus Pusat PJS (Pemerhati Jurnalis Siber), ke Dewan Pers mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya.

JAKARTA, SOROTTUNTAS.COM - Kedatangan Pengurus Pusat PJS (Pemerhati Jurnalis Siber), ke Dewan Pers mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya didampingi anggota Dewan Pers, Asmono Wikan, Kamis (20/10/2022) di kantor Dewan Pers. 


Dirinya pun langsung membuka percakapan dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada pengurus DPP PJS yang dipimpin Mahmud Marhaba selaku Plt Ketua Umum PJS bersama Panitia Munas I PJS. 


"Kami berterima kasih sudah mengunjungi Dewan Pers," kata Agung, Kamis (20/10/2022) siang tadi.


Agung Dharmajaya yang saat ini menjabat Plt Ketua Dewan Pers mengatakan jika semakin banyak organisasi pers bermunculan, akan semakin baik dan mempermudah pembinaannya jurnalis itu sendiri. Oleh karena itu dirinya berharap agar PJS bisa berkolaborasi pada masa mendatang.


"Kehadiran PJS akan membantu Dewan Pers dalam upaya kolaborasi pembinaan jurnalis, yang tumbuh pesat ditengah era digital saat ini," ungkap Agung yang sedang menyelesaikan program Doktoral nya. 


Ia juga mengharapkan dukungan semua pihak termasuk PJS, melakukan penataan dan pembinaan jurnalis yang profesional dan kompeten melalui lembaga uji yang telah mendapatkan lisensi dari Dewan Pers. 


"Kami minta semua wartawan/ jurnalis untuk memacu diri dalam mengemban tugas mulia sebagai jurnalis dengan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," himbaunya.


Plt Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba dalam menyampaikan alasan berdirinya organisasi yang dipimpinnya yakni berupaya merangkul para jurnalis yang belum terjamah oleh organisasi sejenis, namun mereka aktif dalam kegiatan jurnalistik. 


"Kami terpanggil merangkul serta mengorganisir para jurnalis/ wartawan yang terlanjur diberi stempel yang kurang baik oleh sebagian masyarakat per situ sendiri. Kami akan bina melalui pendidikan dan pelatihan untuk disiapkan menjadi jurnalis yang kompeten dengan mengikuti UKW nantinya," ucap Mahmud.


Turut hadir juga, Ketua Panitia Munas I PJS Ridwan Mooduto menyampaikan rencana kegiatan pada 25-27 November 2022 nanti, yang mengajak Dewan Pers dapat mengambil peran, dalam Munas ini, melalui beragam program Pra dan Munas nanti, di Jakarta.


"Kami minta Dewan Pers mengambil bagian dalam sesi Pra Munas, untuk memberikan wejangan kepada seluruh anggota PJS seluruh Indonesia, secara online. Buah pikiran dan wejangan tentu sangat dibutuhkan oleh anggota PJS di seluruh nusantara ini," ujar Ridwan yang juga sebagai Ketua DPP PJS Divisi Organisasi dan Keanggotaan PJS.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *